SECURITY STUDIES UPDATE

Organisasi Masyarakat Sipil dan Reformasi Militer

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on November 2, 2009

Oleh MUHAMAD HARIPIN*

Salah satu pernyataan Makmur Keliat dalam seminar ‘Manajemen Alutsista dan Postur Pertahanan Masa Depan’ yang diselenggarakan Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) pada awal Oktober 2009, sangat penting untuk dijadikan bahan renungan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergerak dalam sektor reformasi keamanan (RSK) di Indonesia. Pernyataan itu adalah, “Kita biasanya menang di level wacana tapi kalah di level kebijakan (policy).”

Konteks pernyataan tersebut, menurut saya, terentang luas tidak saja dalam soal manajemen anggaran pertahanan (praktek efisiensi dalam pengadaan alutsista) namun juga mencakup isu relasi sipil-militer, bisnis militer, perbatasan, hingga intelijen. Telah kurang-lebih satu dekade, terhitung sejak Reformasi 1998, OMS gencar melakukan kampanye serta advokasi terhadap banyak hal dalam reformasi militer namun hasilnya cenderung mentok di tataran diskursif. Eksekutif, di dalamnya Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta aktor keamanan ‘berseragam’ lainnya, dan Legislatif (parlemen) boleh jadi sepakat dengan berbagai wacana dan usulan kebijakan yang ditawarkan oleh OMS tapi nyatanya dalam level kebijakan, usulan-usulan tersebut hilang tak berbekas.

Pendapat di atas tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa OMS benar-benar gagal, atau ‘hanya jago omong,’ atau ‘sekadar harimau ompong’ dalam isu reformasi militer. OMS sebenarnya relatif berhasil menjadi pressure group yang mumpuni dalam memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah maupun parlemen. Namun kita harus bersikap fair bahwa OMS pun gagal atau –katakanlah- tidak efektif menyuarakan banyak kepentingan atau isu tertentu dalam level kebijakan. Tulisan ini akan membahas sekelumit problematika kegagalan OMS tersebut.

Kemenangan Diskursif

Andy Widjajanto (Kompas, 5/10) menulis bahwa, “… pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional.” Dengan kata lain pemerintah dan DPR sebagai aktor keamanan telah gagal dalam level kebijakan. Selanjutnya, Andy menyatakan bahwa kegagalan politik legislasi akan menimbulkan konsekuensi berupa, “… pertarungan paradigmatik antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil kian tajam.” Hipotesis ini barangkali bisa menjadi refleksi bagi keberhasilan OMS dalam menjalankan peran sebagai lembaga advokasi, pressure group, pengawas (watchdog), dan penelitian (research) pada periode 2004-2009. Sebagai contoh, kita tentu masih bisa mengingat bagaimana ngototnya OMS menolak RUU RN. Harian Kompas pun, sebagai bagian dari OMS, saya kira termasuk pihak yang gencar memberitakan perlawanan OMS atas RUU tersebut.

Peran OMS sangat besar dalam melancarkan kritik serta menawarkan wacana alternatif mengenai RUU RN sehingga pemerintah tampak berhadap-hadapan dengan OMS –selain dengan DPR untuk konteks produk legislasi lain. Ditariknya RUU RN oleh pemerintah, dengan demikian, bisa dipandang sebagai ‘kemenangan diskursif’ OMS. Dalam tataran wacana, OMS mendayagunakan kapabilitasnya untuk memengaruhi para pihak yang berpotensi besar akan terkena dampak RUU RN, khususnya media massa serta elektronik, agar beramai-ramai memublikasikan serta menayangkan penolakan atas RUU tersebut.

Pertanyaan penting yang kemudian layak diajukan adalah apakah ‘kemenangan diskursif’ tersebut akan berlanjut pada ‘kemenangan politis,’ atau terwadahinya aspirasi OMS dalam RUU RN yang baru nanti (level kebijakan). Tepat pada titik ini, pernyataan (atau kekhawatiran) Makmur Keliat di awal tulisan menjadi penting untuk direnungkan. Apakah kutukan ‘menang di wacana, kalah di kebijakan’ akan kembali terulang.

‘Kehabisan Energi’

Makmur Keliat dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa OMS dalam isu RSK kalah karena ‘kekurangan energi.’ Saya tidak mengerti betul apa yang dimaksud ‘kehabisan energi’ dalam konteks tersebut. Namun saya asumsikan saja bahwa ‘kehabisan energi’ itu terjadi dalam internal OMS, yakni pertama, kapabilitas ekonomi dan kedua, kapabilitas politik.

Poin pertama (mungkin) sudah bisa kita pahami dan maklumi. OMS adalah organisasi non-profit yang mendapatkan dana, entah itu dari iuran/sumbangan masyarakat atau donor dalam/luar negeri. OMS, sama seperti organisasi lainnya seperti negara maupun perusahaan swasta, berhadapan dengan masalah keterbatasan anggaran. Berdasar kondisi tersebut, kita bisa memahami bila ada OMS yang kehabisan dana untuk advokasi atau kampanye isu tertentu. Guna memeroleh kembali dana, OMS dapat melakukan banyak hal. Dari mulai cara yang terpuji hingga hina sekalipun, seperti ‘mengemis’ kepada lembaga donor.

Poin kedua, kapabilitas politik adalah soal bagaimana OMS meraih dukungan politik melalui tindakan komunikatif. Pekerjaan OMS pada dasarnya adalah ‘menjual’ ide kepada masyarakat, negara, dan pasar. ‘Menjual’ ide itulah yang menjadi landasan tindakan komunikatif, yaitu upaya OMS dalam menciptakan konsensus atas diskursus tertentu melalui proses konsultasi di ruang publik. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka ‘kehabisan’ kapabilitas politik pada intinya adalah kondisi tidak adanya atau minimnya dukungan yang diperoleh OMS dari masyarakat luas. Penyebab terjadinya hal ini adalah pertama, OMS tidak dapat meyakinkan publik tentang suatu hal sehingga publik lebih memilih cuek atau memilih diskursus milik institusi yang sudah mapan, contohnya pemerintah pusat; kedua, hambatan struktural berupa ketidakbebasan berbicara bagi masyarakat. Untuk konteks Indonesia, saya berpendapat bahwa ‘kehabisan kapabilitas politik’ timbul karena penyebab pertama. Masalahnya terletak di internal OMS, khususnya dalam hal cara ‘menjual’ ide dan sosialisasi tentang ide apa yang sebenarnya ‘dijual.’

‘Kemenangan diskursif’ adalah bukti keberhasilan divisi ‘pemasaran’ dan ‘penjualan’ ide dalam OMS. Namun kemenangan ini, seperti telah dijelaskan, merupakan pencapaian jangka pendek. OMS harus menyadari bahwa harimau ‘kekuatan politik’ yang riil tidak semata dapat dibangunkan dengan artikel di media massa, talkshow di stasiun televisi, serta penyelenggaraan seminar. Kekuatan politik, berupa partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat untuk menekan pemerintah atau parlemen, harus dimobilisasi dan diikutsertakan dalam kampanye serta proses advokasi. Apabila upaya tersebut masih kurang, kekuatan politik yang ada itu mesti mulai dipersiapkan agar menjadi gerakan sosial. Pada tahap ini, ruang publik dipolitisasi habis-habisan, atau dalam istilah Jürgen Habermas, ‘ruang publik politis.’

Penutup

Problemnya kemudian adalah memilih kacamata untuk melihat pola relasi dua kapabilitas di atas dalam konteks OMS untuk isu RSK di Indonesia. Apakah bersifat melengkapi (complementary) atau menggantikan (substitution) satu sama lain. Idealnya, pola relasi yang terjadi adalah saling-melengkapi karena sekalipun suatu OMS memiliki kapabilitas ekonomi sangat tinggi, hal tersebut tidak lantas membuat OMS dapat semena-mena meminggirkan kapabilitas politik. Bila kondisi sebaliknya yang terjadi, maka OMS tidak lebih baik daripada pengusaha kaya raya yang ‘menjual’ ide transparansi serta akuntabilitas dengan cara menyuap pemilih. Dia tidak ‘menjual’ ide dengan tindakan komunikatif (kontraktual), melainkan pragmatis (transaksional).

* Mahasiswa Pascasarjana Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung

About these ads

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. mutiara said, on November 5, 2009 at 10:47 am

    Menurut aku lemahnya lobi OMS di tataran kebijakan reformasi militer bukan hal yang kasuistik. Begitu pula dengan masalah HAM dan pendidikan. Tapi belajar dari LSM lingkungan, advokasi isu tidak bisa digawangi oleh LSM domestik. Tapi agaknya untuk domain sesensitif militer, jaringan LSM internasional agaknya polemik ya ? Tolong dikoreksi kalau aku salah ;) Apa sejauh ini ada trend seperti itu?

    Kalau di Eropa, keberhasilan advokasi NGO didukung peranan “broker” yang bukan anggota parlemen EU, maupun kalangan aktivis. Tapi lebih pada pihak ke-3 yang netral dan menjembatani hubungan kedua pihak, misalnya charismatic figure, think tank, dll. Dalam konteks Indonesia, siapa “penyambung lidah” OMS?

    Aku setuju kalau publikasi dan mainstreaming issues tidak cukup ! public pressure untuk issu sehigh level ini memang penting tapi bukan faktor nomor satu. Harus ada jembatan ke policy maker

  2. securitystudiesupdate said, on November 7, 2009 at 6:23 am

    1) ya tepat sekali, polemik. pada tahun 2006 sempat ada wacana heboh menyangkut hal ini: ‘pihak asing’ dlm isu reformasi sektor keamanan. pada tahun itu, pimpinan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) menggolongkan beberapa ornop nasional sebagai ‘ancaman internal.’ hebatnya lagi, nama2 ornop itu disebutkan, yakni Imparsial, Kontras, dan Elsham. dalam kasus ini, ‘asing’ dituduh memberikan bantuan dana, dll kepada ornop2 tersebut. peristiwa ini sedikitnya bermakna sebagai resistensi dari aktor keamanan ‘berseragam,’ terlebih ketika ada amunisi tuduhan bagi ornop2 nasional bahwa mereka adalah pion asing. keterangan tentang ‘bantuan dari asing kepada ornop’ menjadi sasaran empuk utk mendelegitimasi, atau bahkan menghancurkan citra, ornop di mata publik. dengna menyebut sebagai ‘ancaman internal’ bagi NKRI, ornop2 nasional tersebut tidak lebih baik daripada gerakan separatis atau teroris. jadi ya masalah ini adalah isu sensitif, terlebih lg bila menyertakan asing secara langsung. saya pikir kalangan ornop jg pasti akan berpikir panjang utk melakukan hal tersebut.

    2) saya belum memiliki jawaban definitif utk pertanyaan kedua. saat ini sy pun sedang melakukan penelitian tentang hal itu. kalau memang benar ada ‘penyambung lidah’ OMS, saya pikir peran itu dijalankan oleh media massa. selama ini, misalnya dalam kasus RUU Rahasia Negara dan masalah pengambilalihan bisnis TNI, beberapa surat kabar nasional cukup gencar mewartakan suara kalangan ornop menyangkut hal tersebut.

    terima kasih atas komentarnya :)
    mh.

  3. Pange said, on November 11, 2009 at 7:18 pm

    Memang masalah kita ya selalu menang di tataran wacana tapi kalah dalam kebijakan, tapi ini pun masih sangat debatable.

    Media massa memang jalan terbaik. Namun kita harus memikirkan juga bagaimana mengedukasi masyarakat. Selama ini masalah pertahanan hanya menjadi penting kalau ada pesawat jatuh atau ribut lagi dengan malaysia. hanya pada saat itulah orang kayak Andi Widjajanto, Makmur Keliat, dll ditelponin wartawan. Selain itu juga para OMS di bisang ini harus memikirkan untuk menngorbitkan figur baru agar nanti ketika terjadi diskursus akan terlihat lebih masif sehingga daam menggiring isu.

    Terkait masalah menggiring isu inilah gw bilang bahwa kemenangan di tataran wacana pun masih sanagt debatable. Lo pasti tau tipikal masayarakat kita yang sangat mudah lupa. gak perlulah memberi contoh betapa hal itu sangat parah terjadi di bangsa ini. nah, hal yang sama juga terjadi di media massa. ketika terjadi pembahasan maraton penggiringan isu, mungkin OMS akan terlihat menang di wacana, namun kita harus lihat juga dari lawannya. mereka menganggap ini sebagai kekalahan atau hanya strategi penguluran (istilah bahas rusianya ngepur :D).

    kalau gw lebih percaya yang terakhir ini. karena ketika misalnya pembahasan di tingkat legislatif kembali digulirkan dalam 1-2 bulan setelah diskursus, gw jamin media lupa dan masyarakat gak memperhatikannya. untuk hal ini pengalaman pribadi. sngat susah mengangkat kembali isu yang telah diuulur, apalagi sudah ditiban isu lain (pengalihan isu)

    Selain tu, kalau ngomongin struktur pertahanan, kita juga harus lihat aktor-aktor lain terutama makelar-makelar itu Pin. Mereka punya jaringan gila-gilaan dan dapat dengan mudah mempengaruhi perencanaan reformasi sistem pertahanan. beberpa kasus impor yang kusut bisa menjadi contoh. terus bagaimana bisa senjata PINDAD penyerapannya gak begitu bagis. kasusnya sama kayak minyak dan gas alam. mending diekspor dulu terus ngimpor karena dapet fee dua kali.

  4. Pange said, on November 11, 2009 at 7:19 pm

    BTW, pembahasannya mantap cing. Kita butuh figur baru nih. Siap-siaplah, hahahahahhaha

  5. securitystudiesupdate said, on November 12, 2009 at 3:03 pm

    wah terima kasih atas komentarnya, bung pange.
    sangat konstruktif dan mencerahkan.

    1) kita jadi dapat tiga tema lanjutan: media dan reformasi sektor keamanan, ‘makelar-makelar’ berseragam (hmm istilah yang menarik, bkn?), dan sosialisasi atau -katakanlah- pendidikan politik bagi masyarakat tentang dunia militer.

    2) SSU selalu siap mengisi ‘kekosongan’ figur. hehe. we’re born to do that..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: