SECURITY STUDIES UPDATE

Riwayat Krisis Kemanusiaan: Korban dalam Konflik Bersenjata Pemerintah Sri Lanka dan LTTE

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on April 30, 2009

Oleh Muhamad Haripin*

April 2009 menjadi masa penting sekaligus genting di Sri Lanka. Pada bulan tersebut pemerintah Sri Lanka melancarkan serangan militer yang bertujuan menumpas habis gerakan pemisahan-diri Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE/Liberation Tigers of Tamil Eelam). Pemerintahan Presiden Mahinda Rajapaksa bertekad mengakhiri perlawanan Macan Tamil yang berlangsung sejak dekade ’70-an dan telah mengakibatkan korban tewas sedikitnya 100.000 orang.[1]

Konflik bersenjata antara LTTE dan pemerintah pusat Sri Lanka berakar dari masalah diskriminasi etnisitas dan kesenjangan distribusi ekonomi. Etnis Tamil -dibanding Sinhala- adalah etnis minoritas dan mengalami perlakuan diskriminatif secara  sistematis dalam bidang ekonomi-politik oleh pemerintah pusat. Berdasarkan sensus tahun 2001, persentase jumlah penduduk di Sri Lanka berdasarkan etnis adalah: Sinhala (73.8%), Moor Sri Lanka (7.2%), Tamil India (4.6%), dan Tamil Sri Lanka (3.9%).[2] Sebelum angkat senjata, masyarakat Tamil terlebih dahulu menggunakan jalur parlementer guna memperjuangkan hak dan keadilan, yakni melalui Partai Federal dan TULF (Tamil United Liberation Front). Namun cara ini ternyata tidak efektif.

Pada dekade ’70-an hingga awal ’80-an berdiri kelompok-kelompok gerilya yang memperjuangkan pembentukan negara Tamil Eelam -terpisah dengan pemerintahan negara Sri Lanka yang dikuasai oleh etnis Sinhala. Kelompok-kelompok tersebut adalah LTTE, EROS (Eelam Revolutionary Organisation of Students), TELO (Tamil Eelam Liberation Organisation), PLOTE (People’s Liberation Organisation of Tamil Eelam), dan EPRLF (Eelam People’s Revolutionary Liberation Front). Seiring perkembangan waktu, kelompok yang bertahan dan memberikan perlawanan secara konstan kepada otoritas pemerintah pusat adalah LTTE, sedangkan kelompok gerilya lainnya tidak lagi menuntut kemerdekaan bangsa Tamil.[3] Otomatis, terhitung dari tahun 1987 (Perjanjian Indo-Lanka), perjuangan memisahkan-diri masyarakat Tamil didominasi oleh gerakan LTTE.

Dalam rentang waktu tiga dekade, lingkaran kekerasan antara LTTE dan pemerintah pusat terjalin dengan erat. Beberapa kali pemerintah pusat melangsungkan operasi militer besar, seperti Operation LIBERATION pada Mei-Juni 1987 dan Operation RIVIRESA serta JAYASIKURU sepanjang tahun 1995-2001 di daerah Semenanjung Jaffna, namun tidak berhasil menghentikan perlawanan LTTE.[4] Sebaliknya, LTTE makin kuat dan gencar melancarkan serangan-serangan sporadis terhadap sasaran gedung dan pejabat pemerintah (serangan ke kantor polisi, pembunuhan politik, dll) serta sipil (penculikan anak di bawah umur untuk direkrut menjadi pasukan pemberontak, dll). Metode yang diandalkan LTTE, dan menjadi salah satu poin tuduhan Barat bahwa LTTE memiliki kontak dengan kelompok terorisme Muslim, adalah bom bunuh diri.

Selama kurun waktu ini, entah berapa banyak korban tewas, luka-luka, dan terpaksa menjadi pengungsi baik itu perempuan dan laki-laki dewasa, anak-anak, maupun orang tua. Di bagian awal tulisan, penulis menuliskan angka 100.000 tewas. Ada data lain yang menyebutkan bahwa jumlah korban tewas adalah 70.000 orang. Bagaimanapun, penulis banyak menemukan perbedaan angka mengenai jumlah pasti korban tewas dalam konflik pemerintah Sri Lanka-LTTE. Meski demikian, ketidakjelasan angka korban tewas, luka, dan pengungsi tidak lantas mengecilkan arti penting dampak kerugian dari konflik bersenjata. Hal yang kemudian patut menjadi perhatian adalah kondisi manusia yang menjadi korban tersebut. Beragam perhitungan jumlah korban, dan besarnya perolehan angka korban, menunjukkan apa yang terjadi di Sri Lanka adalah krisis kemanusiaan. Kondisi sekian puluh ribu manusia tewas, terluka, dan tercerabut dengan paksa dari tempat tinggal -dengan sumber penghasilan ekonomi dan identitas kultural mereka- tidaklah patut untuk sekadar menjadi angka statistik atau “collateral damage.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, artikel ini akan membahas “ongkos kemanusiaan” yang muncul dari konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE, khususnya pada periode tahun Januari 2008-April 2009. Apa yang dimaksud sebagai “ongkos kemanusiaan” -dengan sarkastis- adalah dampak sosial, ekonomi, dan politik secara umum yang dialami oleh masyarakat Tamil. Sebagian besar masyarakat Tamil mengalami perubahan status dan kondisi, yakni dari manusia sehat yang bernapas-hidup menjadi mayat (korban perang). Lalu bagi mereka yang berhasil menyelamatkan diri, perubahan terjadi dari status warga negara biasa dengan segenap hak dan kewajiban yang melingkupinya menjadi pengungsi di negeri sendiri atau IDP (internally displaced people) dengan segala keterbatasan dan pembatasan yang diterimanya.

Artikel ini menggunakan kacamata teoritis keamanan dalam perspektif luas (keamanan non-tradisional). Dalam hal ini, pembahasan akan berkutat pada hipotesis bahwa perubahan status masyarakat Tamil menjadi IDP memiliki berbagai konsekuensi, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial (identitas) bagi diri masyarakat itu sendiri. Untuk memusatkan pembahasan, artikel ini tidak akan berusaha mengambil sikap pro- atau kontra- terkait perlawanan LTTE serta respon pemerintah pusat Sri Lankadengan cara pengerahan angkatan bersenjata. Tidak dalam kapasitasnya, artikel ini secara sengaja berusaha menginvestigasi motif dan kebenaran para pihak yang berkonflik. Berkebalikan dengan hal itu, lensa artikel ini adalah lensa korban, warga sipil, yakni kelompok individu atau masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kekerasan pemerintah pusat Sri Lanka-LTTE.

Lingkaran Kekerasan

IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) melaporkan bahwa terhitung hingga akhir tahun 2007, terdapat 460.000 pengungsi atau IDP di Sri Lanka sebagai akibat dari konflik bersenjata antara pemerintah pusat-LTTE.[5] Para pengungsi atau IDP ini meninggalkan tempat tinggal mereka untuk menghindari zona konflik. Gelombang pengungsi tidak berhenti di tahun 2007, malah sebaliknya, makin bertambah seiring peningkatan eskalasi konflik di wilayah utara dan timur Sri Lanka yang dikuasai LTTE.

Pada tanggal 16 Januari 2008, pemerintah Sri Lanka secara formal dan sepihak menarik diri dari perjanjian gencatan senjata dengan LTTE.[6] Pemicu hal tersebut adalah peristiwa serangan bom yang menimpa bus Angkatan Darat Sri Lanka pada tanggal 2 Januari 2008. Pemerintah menuduh LTTE sebagai dalang pengeboman tersebut. Lebih dari itu, LTTE pun dituduh sebagai pihak yang pertama kali melanggar perjanjian gencatan senjata, yakni dengan cara melakukan pembunuhan politik, teror terhadap warga sipil, dan menculik anak kecil untuk dididik menjadi pasukan pemberontak.[7] LTTE menolak berbagai tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pasukan pemerintah telah melancarkan serangan udara dan artileri yang menewaskan warga sipil di Provinsi Utara dan Timur.

Nira Wickramasinghe, profesor di Departemen Sejarah dan Hubungan Internasional Universitas Colombo, menulis bahwa fakta di lapangan menunjukkan pihak yang pertama kali menarik diri dari perjanjian gencatan senjata adalah pemerintah Sri Lanka. Tindakan itu merupakan pesan ultimatum kepada LTTE agar menyerah karena akan ada operasi militer besar-besaran oleh pemerintah. Selanjutnya, penarikan diri dari gencatan senjata juga merupakan pesan kepada dunia internasional, yakni solusi bagi problem pemisahan-diri Tamil adalah pengerahan angkatan bersenjata. Dengan demikian, pemerintahan Rajapaksa bertekad untuk memerangi LTTE hingga tuntas. Dalih (pre-text) atau diskursus (wacana/discourse) pemerintah dalam konteks operasi militer ini adalah ancaman terorisme yang datang dari LTTE.[8]

Setelah menarik diri dari perjanjian gencatan senjata, pemerintah mengerahkan sedikitnya 160.000 pasukan tempur bersenjata lengkap untuk melakukan serangan darat konvensional (conventional ground offensive) terhadap 10.000 pasukan LTTE. Hasilnya, keuntungan taktis dan strategis di pihak pemerintah karena berhasil menekan mundur LTTE dari Semenanjung Mannar, Viddattaltivu, dan Mallavi.[9] Namun hasil sebaliknya menimpa masyarakat Tamil. Serangan tersebut menyebabkan 250.000 warga beretnis Tamil keluar dari tempat tinggalnya dan mengungsi. Setali tiga uang dengan tindakan pemerintah, LTTE pada tahun 2008 juga dilaporkan melakukan tindakan kekerasan indiskriminatif, misalnya penculikan dan penyiksaan warga sipil, dan pembunuhan politik. Khusus poin terakhir, yakni aksi pembunuhan terhadap tokoh masyarakat/politik atau pejabat pemerintah, LTTE dituduh membunuh Menteri Pembangunan Bangsa D. M. Dassanayake (Januari 2008), Menteri Perhubungan Jeyaraj Fernandopulle (April 2008).[10]

Intensitas operasi militer pemerintah Sri Lanka terus berlanjut hingga tahun 2009. Pada tanggal 2 Januari 2009, pasukan pemerintah berhasil mengambil-alih Killinochchi, ibukota administratif LTTE, sehingga pasukan pemberontak harus mundur ke kota Mulaittivu. Pemerintah terus menyerang sampai garis pertahanan LTTE. Hingga pekan ketiga April 2009 (fase klimaks, atau tahap peningkatan eskalasi konflik) pasukan pemerintah berhasil menyudutkan LTTE ke daerah pertahanan terakhir, yakni kawasan hutan pantai di utara Sri Lanka seluas 17 km persegi. Bahkan dalam pernyataannya yang dikutip oleh banyak media massa nasional dan internasional, Presiden Rajapaksa yakin bahwa perlawanan LTTE makin mendekati titik akhir. Untuk menjamin pembasmian LTTE, pemerintah Sri Lanka tidak tanggung-tanggung mengerahkan setidaknya 50.000 pasukan organik guna mengepung 1.000 pejuang LTTE.[11]

Dampak dari konflik senjata tersebut adalah gelombang pengungsi yang keluar dari kawasan utara Sri Lanka, khususnya daerah pertahanan LTTE.  Jumlah pasti pengungsi tidak jelas. Institusi pemerintah, LTTE, dan organisasi internasional memiliki angka estimasinya sendiri. Sebagai contoh, pemerintah Sri Lanka menyatakan 170.000 pengungsi kini berada dalam teritori kekuasaan pemerintah. Satu bulan sebelumnya, Maret 2009, jumlah pengungsi baru mencapai 38.000 orang. Pada saat yang bersamaan, diperkirakan sebanyak 15.000-20.000 orang masih berada dalam daerah pertahanan LTTE. Palang Merah Internasional melaporkan bahwa jumlah warga di daerah LTTE adalah 50.000, sedangkan PBB memperkirakan sebanyak 60.000 orang.[12] Selanjutnya, PBB memublikasikan angka perkiraan terbaru jumlah pengungsi yang tersandera di teritori kekuasaan LTTE, yakni sekitar 100.000 orang.[13]

Keadaan korban tewas maupun pengungsi atau IDP sangatlah mengenaskan. Seperti dilaporkan oleh organisasi Dokter Tanpa Batas (MSF/Médicins Sans Frontière/Doctors Without Border), banyak korban tewas dan terluka karena serangan mortir serta senjata berat lain, ranjau, dan tembakan peluru.[14] PBB, dalam laporan yang tidak disebarluaskan kepada publik, mengemukakan fakta bahwa sebanyak 6.432 warga sipil tewas dan 13.946 warga lainnya luka-luka dalam konflik bersenjata selama tiga bulan terakhir.[15] Selain tewas dan terluka fisik, para pengungsi pun mengalami trauma psikologis karena depresi dan perasaan sedih.

Sulit untuk dapat memastikan siapa penyebab utama jatuhnya banyak korban tewas dan luka di kalangan sipil. Pemerintah dan LTTE saling menyalahkan satu sama lain. Namun keadaan di lapangan, berdasarkan pengamatan PBB, memperlihatkan bahwa baik pemerintah maupun LTTE sama-sama bertanggung jawab. Donald Steinberg, Presiden Deputi ICG (International Crisis Group), bahkan secara tegas menyatakan bahwa komunitas internasional dapat menuntut kedua belah pihak atas pelanggaran terhadap international humanitarian law (IHL) dan kejahatan atas kemanusiaan.[16] Hal itu disebabkan, pada satu sisi LTTE tidak membiarkan eksodus warga sipil dari zona konflik. LTTE juga menggunakan pengungsi sebagai perisai manusia (human shield). Pada sisi lain, pemerintah Sri Lanka tidak mau menghentikan sementara serangannya terhadap LTTE agar memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri dan keluar dari zona konflik, serta membuka akses bagi organisasi internasional untuk merawat korban perang. Atas sikapnya ini, pemerintah Sri Lanka mendapat kecaman keras dari AS, Inggris, dan India.[17] Terlebih lagi, desakan untuk gencatan senjata yang berasal dari  PBB pun tidak ditanggapi oleh pemerintah Sri Lanka. Pemerintah menilai jeda waktu saat gencatan senjata akan digunakan oleh LTTE untuk me-reorganisasi kekuatan dan merekrut tambahan personil pasukan. Selain itu, pemerintah Sri Lanka diindikasikan menggunakan serta mengarahkan serangan persenjataan berat ke area pemukiman penduduk -yang disinyalir menjadi tempat persembunyian LTTE.

Pada pekan terakhir April 2009, pemerintah Sri Lanka merayakan “kemenangannya” atas LTTE. Pemerintah pusat tidak lagi mengizinkan pasukan untuk menggunakan persenjataan berat dan serangan udara (combat aircraft dan aerial weapon).[18] Tujuannya adalah untuk mengendurkan eskalasi konflik dan mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kalangan sipil. Pada tanggal 26 April 2009, LTTE mendeklarasikan gencatan senjata sepihak. Tindakan ini dilatarbelakangi -sama seperti pemerintah- keinginan untuk menghentikan peningkatan jumlah korban sipil, dan juga karena ada desakan dari dunia internasional. Namun bagi pemerintah, deklarasi gencatan senjata sepihak LTTE bukanlah akhir cerita. Pemerintah tetap bersikeras agar LTTE melepaskan senjata dan menyerah.

Pertanyaan  yang kemudian mengudara (pasca-penurunan eskalasi konflik) adalah bagaimana dengan nasib pengungsi. Apakah pengungsi dapat mulai bernapas lega dan menata hidup mereka kembali. Banyak variabel yang memengaruhi jawaban atas pertanyaan tersebut. Kebijakan pemerintah Sri Lanka, respon LTTE, dan komunitas internasional (PBB) adalah contoh variabel yang patut mendapat perhatian.

Nasib Pengungsi

Neil Buhne, koordinator organisasi kemanusiaan di Sri Lanka, mengisahkan kondisi memprihatinkan para pengungsi (IDP) di kamp pengungsian.[19] Wabah disentri, anak-anak di bawah umur yang mengalami malnutrisi, dan korban yang tidak mendapat perawatan luka dengan memadai -sehingga menyebabkan infeksi- adalah pemandangan yang lazim ditemui di kamp pengungsi. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan nyata dan segera dari para pihak dalam konflik pemerintah Sri Lanka-LTTE, termasuk peran mediasi dari PBB dan komunitas internasional, untuk merehabilitasi para korban. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan itu akan menghadapi banyak rintangan. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa kini ada tiga rintangan yang mengemuka dalam upaya rehabilitasi korban.

Pertama, problem dalam penggunaan dalih (pretext) terorisme dalam kebijakan memerangi LTTE. Seperti sudah diutarakan di atas, Presiden Rajapaksa menyematkan julukan teroris terhadap LTTE. Problem dalam klaim ini adalah adanya ketidakjelasan definisi kombatan dan non-kombatan dalam isu terorisme.[20] Hal ini berpotensi membuat pemerintah bertindak indiskriminatif dalam mengarahkan serangan militer, misalnya karena menilai “teroris” berada di lingkungan warga sipil. Kondisi ini tentu tidak adil bagi para warga sipil dan pengungsi (IDP). Mereka terus merasa terancam dan tidak mendapat jaminan keamanan karena dalih terorisme dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan kekerasan, contohnya untuk keperluan interogasi dan penentuan sasaran operasi militer.

Kedua, mencuatnya disparitas antar etnis. Poin ini berlatar belakang kemenangan partai pemerintah dalam pemilu lokal di provinsi Barat, termasuk ibukota Kolombo. Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa kemenangan tersebut menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan memerangi terorisme LTTE.[21] Klaim tersebut, menurut penulis, sangat meresahkan. Sikap percaya diri pemerintah dapat diartikan bahwa masyarakat yang notabene mayoritas Sinhala mendukung serangan militer terhadap LTTE yang notabene memiliki basis pendukung masyarakat Tamil. Konsekuensi pemaknaan tersebut mudah diterka: masyarakat Sinhala (mayoritas) memerangi masyarakat Tamil (minoritas). Bila pemaknaan ini yang mencuat, maka konflik pemerintah pusat-LTTE (isu pemisahan wilayah) dengan segera akan bertransformasi menjadi konflik etnis. Kondisi ini akan berakibat buruk bagi masyarakat Tamil yang menjadi korban (pengungsi maupun IDP), yaitu terjadi kembali peningkatan eskalasi konflik.

Ketiga, cita-cita kesejahteraan dan keadilan politik yang tak kunjung tercapai. Hal ini bertalian erat dengan posisi korban sebagai pihak yang terombang-ambing dalam konflik. Pada satu sisi, LTTE adalah organisasi yang keras kepala dan sulit berkompromi dalam proses negosiasi. Sementara itu, pemerintah pusat pun telah dikenal sebagai pihak yang gemar mengobral janji desentralisasi namun tidak ada realisasinya.[22] Keadaan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kedua belah pihak -pada derajat tertentu- memiliki itikad baik untuk berbicara satu sama lain, namun sayangnya hal itu tidak diimbangi komitmen kuat untuk mencapai solusi perdamaian final serta komprehensif.[23] Hal ini lagi-lagi tidak membawa perubahan positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Tamil sebagai kelompok minoritas.

Ketiga rintangan di atas pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan guna menyelamatkan serta merehabilitasi keadaan korban konflik. Bagaimanapun kunci penyelesaian terletak di tangan pemerintah pusat Sri Lanka dan LTTE. Bila keduanya berkomitmen untuk mencapai solusi perdamaian komprehensif, permasalahan mengenai pertanggungjawaban korban tewas, rehabilitasi pengungsi (IDP), dan isu lain seperti DDR (disarmament, demobilisation, reintegration) dapat lebih cepat ditangani dan diselesaikan. Selain LTTE dan pemerintah, aktor lain yang berperan adalah komunitas internasional -khususnya PBB.[24] Pengalaman-pengalaman sebelumnya, yakni kegagalan proses perundingan di waktu dahulu dan pengunduran diri dari gencatan senjata oleh pemerintah maupun LTTE, memperlihatkan pentingnya partisipasi aktif PBB dalam mencermati serta mengawasi dinamika konflik di antara kedua belah pihak. Dengan kehadiran PBB sebagai pihak ketiga, pemerintah pusat dan LTTE akan merasa terikat dan diawasi oleh komunitas internasional. Hal ini diharapkan akan mempercepat proses resolusi konflik di antara kedua belah pihak.

* Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pertahanan ITB-Cranfield University, UK

Penulis dapat dihubungi melalui muhamadharipin@hotmail.com

-Mei 2009-

Referensi

Buku

CIA The World Factbook. Sri Lanka. Edisi pembaruan tanggal 23 April 2009.

IDMC. Internal Displacement. Global Overview of Trends and Development in 2007. Geneva: IDMC, April 2008.

Senaratne, Jagath P. The Security Establishment in Sri Lanka. A Case for Reform, dalam Gavin Cawthra dan Robin Luckhham (ed.). Governing Insecurity. Democratic Control of Military and Security Establishments in Transitional Democracies. London: Zed Books, 2003.

Jurnal

Bouffard, Sonia dan David Carment. “The Sri Lanka Peace Process: A Critical Review.” Journal of South Asian Development. 1:2 (2006).

Wickramasinghe, Nira. “Sri Lanka in 2008. Waging War for Peace.” Asian Survey. Vol. 49. Issue 1.

Koran

“35.000 Warga Eksodus.” Kompas, 21 April 2009.

“Kondisi Pengungsi Memprihatinkan.” Kompas, 25 April 2009.

“Macan Tamil Tak Mau Menyerah.” Kompas, edisi 22 April 2009.

“Macan Tamil Terus Melawan.” Kompas, 24 April 2009.

“Sri Lanka’s war. Dark victory.” The Economist, 23 April 2009.

“Sri Lanka. Perjuangan Keluar dari Risiko Kematian.” Kompas, 22 April 2009.

“Sri Lanka. The coming battle.” The Economist, 27 April 2009.

“Sri Lanka’s war. To the bitter end.” The Economist, 23 April 2009.

Situs Jaringan

Bhattacharji, Preeti. “Liberation Tigers of Tamil Eelam (aka Tamil Tigers) (Sri Lanka, separatists),” dalam situs Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/9242/, diakses pada tanggal 28 April 2009, pukul 14:25.

Steinberg, Donald. “Sri Lanka’s Death Zone. Reuters: The Great Debate,” International Crisis Group, 23 April 2009, dalam http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6074&1=1, diakses pada tanggal 26 April 2009, pukul 19:07.

“The LTTE in brief,” dalam situs resmi kementerian pertahanan Sri Lanka, defence.lk/pps/LTTEinbrief.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2009, pukul 22:02.


[1] “Sri Lanka’s war. Dark victory,” The Economist, 23 April 2009.

[2] “Sri Lanka,” dalam CIA The World Factbook hasil pembaruan tanggal 23 April 2009.

[3] Jagath P Senaratne, The Security Establishment in Sri Lanka. A Case for Reform, dalam Gavin Cawthra dan Robin Luckhham (ed.), Governing Insecurity. Democratic Control of Military and Security Establishments in Transitional Democracies (London: Zed Books, 2003), hlm. 183.

[4] Ibid., hlm. 190-191.

[5] IDMC, Internal Displacement. Global Overview of Trends and Development in 2007 (Geneva: IDMC, April 2008), hlm. 67.

[6] Norwegia berperan menjalankan mekanisme arbitrasi dalam proses perjanjian gencatan senjata ini.

[7] Nira Wickramasinghe, “Sri Lanka in 2008. Waging War for Peace,” Asian Survey, Vol. 49, Issue 1, hlm. 59.

[8] Selain memosisikan LTTE sebagai gerakan separatisme, pemerintah Sri Lanka pun menempatkan LTTE sebagai “organisasi teroris” berdasarkan daftar kelompok teroris yang dirilis oleh India, AS, Malaysia, UK, Uni Eropa, Canada, dan Australia. Baca “The LTTE in brief” dalam situs resmi kementerian pertahanan Sri Lanka, defence.lk/pps/LTTEinbrief.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2009, pukul 22:02.

[9] Wickramasinghe, op.cit., hlm. 60.

[10] Preeti Bhattacharji, “Liberation Tigers of Tamil Eelam (aka Tamil Tigers) (Sri Lanka, separatists),” dalam situs Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/9242/, diakses pada tanggal 28 April 2009, pukul 14:25.

[11] “Macan Tamil Tak Mau Menyerah,” Kompas, edisi 22 April 2009, dan “Sri Lanka’s war. Dark victory,” op.cit.

[12] Donald Steinberg, “Sri Lanka’s Death Zone. Reuters: The Great Debate,” International Crisis Group, 23 April 2009, dalam http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6074&1=1, diakses pada tanggal 26 April 2009, pukul 19:07.

[13] “35.000 Warga Eksodus,” Kompas, 21 April 2009.

[14] “Sri Lanka. Perjuangan Keluar dari Risiko Kematian,” Kompas, 22 April 2009, dan “Macan Tamil Terus Melawan,” Kompas, 24 April 2009.

[15] “Kondisi Pengungsi Memprihatinkan,” Kompas, 25 April 2009.

[16] Steinberg, op.cit.

[17] “Macan Tamil Terus Melawan,” op.cit., dan “Kondisi Pengungsi Memprihatinkan,” op.cit.

[18] “Sri Lanka. The coming battle,” The Economist, 27 April 2009.

[19] Ibid.

[20] Istilah “ketidakjelasan” merujuk kepada proses perdebatan yang masih berlangsung tentang subjek terorisme, khususnya tentang pelaku: siapa yang dianggap teroris atau kombatan, dan siapa yang dinilai non-teroris atau non-kombatan. Karena ketidakjelasan subjek terorisme, pemerintah di AS -sebagai contoh- dapat menggunakan regulasi USA PATRIOT Act untuk secara langsung memata-matai, menyusup, menginterogasi, dan menahan warga sipil yang dicurigai sebagai teroris. Regulasi ini banyak mendapat tentangan karena tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

[21] “Sri Lanka. The coming battle,” op.cit.

[22] “Sri Lanka’s war. To the bitter end,” The Economist, 23 April 2009.

[23] Sonia Bouffard dan David Carment, “The Sri Lanka Peace Process: A Critical Review,” Journal of South Asian Development, 1:2 (2006), hlm. 171.

[24] Ibid., hlmn 151 dan 173.

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. mutiara said, on May 5, 2009 at 12:01 pm

    Sekali lagi selamat untuk mengudaranya blog SSU ini. Awal yang baik dengan tulisan yang bermutu, bravo! Adi koflik manapun, selalu masyarakat sipil yang menjadi korban. Tapi dalam konteks Sri Lanka ini, hal tersebut memang semakin diperparah dengan resistensi pemerintah pusat untuk melindungi hak-hak mereka. Lingkaran kekerasan ini memang tidak bisa sama sekali dijustifikasi.

    Apakah mungkin LTTE dan Pemerintah Sri Lanka bisa meniru langkah sukses Indonesia dengan GOM ? menurut pendapat saya, memberikan kebabasan pada LTEE tidak akan menyelesaikan masalah. Otonomi istimewakah jawabannya ?

  2. securitystudiesupdate said, on May 6, 2009 at 5:19 am

    terima kasih atas komentarnya.
    tetap cermati perkembangan SSU🙂

    Sri Lanka > Indonesia > GAM? menurut saya, ya mungkin saja Sri Lanka bisa meniru resolusi konflik yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap GAM, jika pemerintah Sri Lanka mau membuka kesempatan bagi keterlibatan komunitas internasional dalam konflik LTTE-pemerintah pusat. namun sekarang ini, saya pikir kita sulit untuk berharap pemerintah Sri Lanka akan memberi akses bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi kebijakan militer Sri Lanka. hal itu misalnya tampak dari pernyataan pemerintah Sri Lanka bahwa negara-negara Barat itu hipokrit dan tidak memahami apa yang sebenarnya dialami oleh rakyat Sri LAnka akibat perlawanan LTTE. pemerintah pusat Sri Lanka ingin mengisolasi konflik dengan LTTE ini dalam koridor urusan domestik, padahal ongkos sosialnya sangat mengerikan dan merebut perhatian masyarakat internasional.

    ya pemerintah Sri Lanka memang menjanjikan otonomi, misalnya yang sudah ada di provinsi Timur. tp, seperti yang saya singgung di tulisan, pemerintah Sri Lanka tersohor sebagai tukang ingkar janji.

    sekian dari saya.
    semoga bisa memancing diskusi lebih lanjut.
    terima kasih.

    salam hangat,
    mh.

  3. mutiara said, on May 7, 2009 at 1:41 pm

    terima kasih untuk komentarnya🙂

    Tipologi konflik dan respon pemerintah Sri Lanka memang unik dan berbeda dibanding Indonesia. mungkin saya bisa menarik benang merah antara Sri Lanka dengan junta militer di Myanmar yang phobia dengan pihak asing dan menghadapi pemberontakan Karen.

    Apakah ada pihak oposisi dalam tubuh pemerintah Sri Lanka yang serupa dengan Than Shwe di Myanmar, yang bisa menggerakan massa pro-demokrasi? tentunya untuk perubahan kebijakan yang lebih humanistis.

  4. securitystudiesupdate said, on May 10, 2009 at 1:56 pm

    sampai saat ini saya belum mendapatkan data-data komprehensif ttg “gerakan massa pro-demokrasi” di Sri Lanka. mohon maaf.
    namun sebagai informasi tambahan, pemerintah yang saat ini berkuasa di Sri Lanka mendapat dukungan untuk menyerang LTTE. saya menyinggung hal ini di bagian akhir tulisan. bagaimanapun, ada kekhawatiran besar bahwa konflik di Sri Lanka ini akan berkembang menjadi konflik etnis (Sinhala VS Tamil), karena pemerintah pun menyebarkan klaim bahwa kemenangan partai pemerintah dalam pemilu lokal adalah bentuk dukungan masyarakat (Sinhala) terhadap pemerintah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: