SECURITY STUDIES UPDATE

Pilpres 2009 dan Reformasi Sektor Keamanan

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on May 31, 2009

Oleh ADITYA BATARA GUNAWAN*

Pengantar

Angka 4 triliun untuk penyelenggaraan pilpres (pemilihan presiden) 2009 tentunya bukanlah angka yang sedikit, banyak harapan disandarkan pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Masyarakat Indonesia mungkin harus memilih ‘yang buruk diantara yang terburuk’ saat ini, namun masih ada harapan untuk membuat pesta demokrasi menjadi lebih meriah dan bermakna terlepas dari siapa pemenangnya. Salah satu alternatif untuk membuat pesta ini semakin meriah adalah dengan menghadirkan berbagai warna dan berbagai isu didalamnya. Sejak isu pilpres 2009 digulirkan, tidak dapat dipungkiri bahwa isu ideologi ekonomi mendominasi wacana pilpres 2009. Neoliberalisme kemudian mengisi halaman-halaman utama perpolitikan nasional dan semakin hari semakin jelas terlihat bahwa neoliberalisme menjadi political currency (mata uang politik) untuk pilpres 2009. Disadari atau tidak, hegemonisasi wacana neoliberalisme dalam pilpres 2009 saat ini telah berada pada tahap mengkhawatirkan dan seakan-akan berpotensi mengeksklusi isu-isu lain dalam perpolitikan Indonesia. Mereduksi pilpres 2009 sebatas perdebatan mengenai neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan hanya akan menjadikan pilpres 2009 sebagai pesta demokrasi yang monoton. Masyarakat nampaknya perlu diingatkan kembali akan pentingnya sebuah isu yang sejak reformasi digulirkan satu dekade yang lalu masih menjadi pekerjaan rumah terberat bagi Indonesia yaitu reformasi sektor keamanan (RSK). RSK seringkali dianggap sebagai isu ‘kelas dua’ di Indonesia, sebuah permasalahan bangsa yang nampaknya tidak terlalu signifikan dalam proses reformasi secara umum di Indonesia.

Akibatnya, RSK menjadi isu yang kurang menjual dan seringkali dianaktirikan. Padahal, RSK memiliki peranan yang besar dalam membentuk embrio demokratisasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Pada penghujung tahun 1990-an, isu RSK seperti reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi ujung tombak dalam merombak sistem pemerintahan represif yang membuat Soeharto berkuasa selama tiga dekade. Setelah isu reformasi TNI-Polri, isu-isu seputar RSK lainnya mulai bermunculan seperti reformasi intelijen, Departemen Pertahanan (Dephan) dan bahkan berkembang  hingga isu seputar RUU  Rahasia Negara dan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara. RSK sendiri bukanlah sebuah isu yang berdiri sendiri, didalamnya terkait beragam isu dikarenakan para aktor yang mengkampanyekan (masyarakat sipil, akademisi dan media massa) membentuk jaringan pergerakan yang menjadikannya multi-dimensi. Sayangnya, saat ini RSK seakan-akan lenyap ditelan gemerlap perpolitikan Indonesia menjelang pilpres 2009 yang cenderung diarahkan pada isu ideologi ekonomi. Akan tetapi, tidak otomatis dapat disimpulkan bahwa RSK telah mati atau dilupakan. Munculnya kembali tokoh-tokoh purnawirawan militer pada pilpres 2009 tentunya memberikan ruang bagi RSK untuk kembali menunjukkan eksistensinya dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Masuknya ketiga purnawirawan militer dalam bursa capres-cawapres pada pilpres 2009 di Indonesia akan memberikan ruang bagi para aktivis-aktivis RSK untuk berkolaborasi dan menyuarakan pentingnya RSK.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kita dapat mengeksplorasi isu RSK sehingga patut untuk digulirkan kembali dalam pilpres 2009? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka tulisan ini akan mencoba memberikan gambaran dan analisis seputar RSK di Indonesia secara teoritis dan praktis.

Ruang Lingkup Reformasi Sektor Keamanan (RSK) dan Urgensinya di Indonesia

Secara historis, reformasi sektor keamanan (RSK) atau juga sering disebut Security Sector Reform (SSR) adalah sebuah konsep yang marak diperbincangkan di kalangan akademisi dan para pengambil kebijakan (khususnya terkait manajemen keamanan di negara-negara Eropa Timur pasca runtuhnya Uni Soviet) dalam merumuskan model manajemen sektor keamanan yang professional dan demokratis. Kemudian, secara teoritis RSK dilahirkan dari rahim disiplin civil-military relation (Hubungan Sipil-Militer) yang kemudian bersinergi dengan development studies (Studi Pembangungan) seiring maraknya isu human security (keamanan manusia) di era pasca perang dingin. Pada awalnya, isu seputar RSK hanya sebatas isu manajemen administratif dan anggaran militer di negara-negara transisi demokrasi. Akan tetapi, dalam perkembangannya, RSK kemudian menjadi sebuah konsep yang luas dan memiliki interpretasi yang berbeda-beda di tiap negara yang tengah menjalani transisi demokrasi atau pasca konflik. Meskipun demikian, secara umum, RSK memiliki substansi yang sama dalam hal definisi ‘sektor keamanan’ yang terkandung didalamnya. Definisi sektor keamanan dalam RSK mencakup ‘semua institusi yang memiliki peran utama dalam menyediakan keamanan internal dan eksternal termasuk juga badan-badan yang bertanggung jawab dalam hal administrasi, penugasan dan kontrol terhadap institusi-institusi tersebut (Chuter, 2006). Dalam prakteknya, institusi tersebut mencakup militer, polisi, intelijen, paramiliter dan badan-badan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan mereka (Chuter, 2006). Dengan demikian, untuk konteks Indonesia, maka secara jelas dapat terlihat bahwa terdapat 4 unit analisa dalam RSK yakni  TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan parlemen (DPR).

Dari penjabaran tersebut, muncul pertanyaan penting, mengapa Indonesia membutuhkan RSK? Jawabnya singkat, yaitu adanya kebutuhan yang mendesak terhadap reorientasi keamanan sebagai barang publik bukan sebagai barang privat dimana setiap warga negara Indonesia berhak atas penyediaan rasa aman secara adil, transparan dan demokratis oleh negara.

Kegamangan Aktor Keamanan di Indonesia dalam Era Transisi Demokrasi

Sejarah politik mencatat bahwa selama kurang lebih 3 dekade, ketiga pilar sektor keamanan di Indonesia (TNI, Polri dan BIN) berada dalam bayang-bayang kepentingan politik penguasa Orde Baru (Orba). Selama itu pula ketiga aktor tersebut kehilangan esensi utamanya sebagai penyedia rasa aman bagi masyarakat. Pada masa Orba, keamanan diartikan sebagai sesuatu yang dangkal, sebatas tidak adanya ancaman terhadap penguasa. Pola justifikasi tindakan subversif menjadi senjata ampuh untuk meredam kritik terhadap pemerintahan Orba. Simbiosis antara aktor keamanan dan penguasa pun kemudian berhasil melanggengkan kekuasan rezim Orba selama 32 tahun. Efek negatif dari irisan antara aktor keamanan dan dunia politik tersebut berakibat fatal pada saat ini. Secara umum, ketiga pilar sektor keamanan tersebut mengalami kegamangan pada masa transisi demokrasi dimana posisi, peran dan fungsi ketiganya masih jauh dari konteks profesional serta berpeluang mengalami kemunduran.

Reformasi TNI: Masih Seputar Militer Berpolitik, Bisnis Militer dan Postur Pertahanan Ideal

Pada tubuh TNI, permasalahan utama masih berputar-putar pada eksistensi militer berpolitik, bisnis TNI dan tidak adanya strategi pertahanan yang jelas. Budaya militer berpolitik adalah sesuatu yang lumrah pada masa Orba sebagai konsekuensi dari praktek oligarki pada masa itu. Militer dan politik membentuk sebuah irisan yang semakin menjadikannya tak terpisahkan melalui konsep Dwi Fungsi ABRI yang mencapai masa jayanya dimasa pemerintahan Orba. Hal ini kemudian menimbulkan kegamangan pada masa pasca Orba ketika militer mulai kehilangan sang patron. Kegamangan tersebut tentunya bukanlah sebuah pertanda baik namun sebaliknya menyiratkan bahwa militer Indonesia saat ini masih bisa dieksploitasi sebagai mesin politik. TNI mungkin dapat mengumbar janji untuk bersikap netral dalam politik, tetapi penetrasi para purnawirawan militer dalam perpolitikan Indonesia tentunya masih menyisakan sekelumit pertanyaan seputar komitmen penuh TNI untuk netral dalam politik. Penetrasi para purnawirawan tersebut dapat dilihat dalam hasil investigasi tim litbang Kompas mengenai para anggota tim sukses capres-cawapres dalam pilpres 2009 dalam tabel berikut ini,


Pasangan Capres-Cawapres Ketua Tim Sukses Anggota Jabatan sebelumnya
1 Jusuf Kalla-Wiranto

Fahmi Idris (Menteri Perindustrian 2005-2009)

Jenderal TNI (Purn). Subagho Hadi Siswoyo Mantan KSAD, periode 1998-1999
Jenderal TNI (Purn). Fachrul Razi Mantan Wakil Panglima TNI, periode 1999-2000
Letjen TNI (Purn). Suaidy Marabessy Mantan Ka Staff Umum ABRI
Laksda TNI (Purn). Abu Hartono Mantan Ka Staff Armada Barat, tahun 1986
Marsdya TNI (Purn). Basri Sidehabi Mantan Irjen TNI, periode 24 Okt 2007-18 Des 2007
Letjen TNI (Purn). Ary Mardjono Mantan Dir. Dikjar Seskoad, periode 1986-1988
Letjen TNI (Purn). Sumarsono Mantan Wakil KSAD, 2002

2

SBY-Boediono

Hatta Radjasa (Menteri Sekretaris Negara 2007-2009) Marsekal TNI (Purn). Djoko Suyanto Mantan Panglima TNI, periode 2006-2007
Jenderal Polisi (Purn). Sutanto Mantan Kapolri, periode 2005-2008
Marsekal TNI (Purn). Herman Prayitno Mantan KSAU, periode 2006-2007
Letjen TNI (Purn). Suyono Mantan Sekjen Dephankam, tahun 1998
Letjen TNI (Purn). Agus Widjojo Mantan Komandan Sesko TNI, tahun 1999
Mayjen TNI (Purn). Abi Kusno Mantan Asisten Logistik Panglima TNI
Mayjen TNI (Purn). Sardan Marbun Mantan Direktur Pusintel TNI AD, periode 1999-2002

3

Megawati-Prabowo Mayjen TNI (Purn). Theo Syafei (Komandan Sesko ABRI, periode 1995-1995) Mayjen TNI (Purn). Muchdi Purwopranjono Mantan Deputi V BIN, periode 2001-2005
Mayjen TNI (Purn). Kivlan Zen Mantan Ka Staff Kostrad
Letjen TNI (Purn). M. Yasin Mantan Asintel Kasdam VII/WRB, tahun 1995
Letjen TNI (Purn). Yogi Supardi Mantan Sekjen Dephankam, periode 1985-1987
Jenderal TNI (Purn). Hendro Priyono Mantan Kepala BIN
Mayjen TNI (Purn). Adang Ruchiatna Mantan Komandan Pusat Territorial ABRI, periode 1995-1997
Letjen TNI (Purn). Farid Zainudin Mantan Kepala BAIS
Mayjen TNI (Purn). Glenny Kairupan Mantan Penasehat Keamanan P3TT
LetjenTNI (Purn). Haryato PS Mantan Kasospol ABRI

Sumber: Litbang Kompas, Operasi Senyap Diantisipasi: Tim kampanye Calon Presiden Libatkan Pensiunan Jenderal, Kompas Edisi Sabtu 23 Mei 2009

Hasil investigasi litbang Kompas tersebut menunjukan fakta bahwa kehadiran warna militer dalam dunia politik Indonesia masih sangat tinggi. Tentunya hal ini menimbulkan beragam pertanyaan seputar motif keterlibatan para purnawirawan militer tersebut dalam kampanye pilpres mendatang. Singkat kata, hasil investigasi Kompas tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran akan politisasi militer dalam pilpres mendatang masih sangat tinggi.

Permasalahan lain yang masih belum selesai dalam reformasi TNI adalah seputar penertiban bisnis TNI. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Keppres No. 7 Tahun 2008 yang mengesahkan pembentukan Tim Nasional (Timnas) Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (Antara, 11 Juni 2008). Pada tahun 2008, Timnas tersebut berhasil melakukan verifikasi terhadap bisnis TNI yang meliputi 23 yayasan dengan 53 perusahaan di bawahnya dan 1.068 koperasi dengan 2 perusahaan. Selain bisnis dalam bentuk yayasan dan koperasi, TNI juga memiliki 16.000 ha tanah, serta 3.400 bidang tanah dan bangunan, maupun hampir 7.000 unit bangunan (BBC Indonesia, 4 November 2008). Meskipun menunjukkan hasil yang signifikan, isu penertiban bisnis TNI masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar karena belum adanya definisi yang jelas soal bisnis TNI terutama cakupan mengenai bisnis-bisnis illegal yang dilakukan beberapa oknum TNI. Dalam konteks bisnis TNI, dalil yang seringkali digunakan adalah minimnya anggaran pertahanan keamanan yang berdampak pada kesejahteraan aktor keamanan di lapangan menyebabkan mereka harus mencari alternatif-alternatif ekonomi lain. Dalam logika tersebut, struktur komando TNI kemudian menjelma menjadi unit-unit bisnis berkedok yayasan yang menyediakan berbagai macam jasa mulai dari jasa keamanan hingga transportasi. Sayangnya, praktek bisnis TNI tersebut ternyata bukan hanya mengingkari peran utama TNI namun juga seringkali hanya menjadi sumber ekonomi bagi para petinggi militer untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan fasilitas negara. Sebagai akibatnya, tidak jarang bisnis TNI juga menimbulkan ketimpangan internal antara atasan dan bawahan.

Permasalahan utama ketiga adalah mengenai tidak adanya cetak biru pertahanan nasional yang memadai selama bertahun-tahun sehingga menghambat proses pembentukan postur pertahanan yang sesuai dengan geopolitik dan perkembangan ancaman. Akibatnya, selama bertahun-tahun anggaran pertahanan Indonesia sebagian besar dihabiskan untuk belanja pegawai bukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista (alat utama sistem persenjataan). Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2009 ini, Departemen Pertahanan (Dephan) mengajukan anggaran kebutuhan minimum pertahanan sebesar Rp.127 triliun, namun pemerintah hanya sanggup memenuhi sebesar Rp.33,6 triliun dimana sekitar Rp. 27 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai dan sisanya untuk peremajaan/pemeliharaan alutsista (Media Indonesia, 22 Mei 2009). Dampak minimnya alokasi anggaran untuk alutsista tersebut sangat terasa ketika baru-baru ini terjadi musibah jatuhnya pesawat Hercules milik milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) pada 20 Mei 2009 yang menewaskan setidaknya 101 orang yang terdiri dari prajurit dan keluarga prajurit. Terlepas dari berbagai spekulasi mengenai penyebab jatuhnya Hercules tersebut, patut diketahui bahwa TNI AU mendapatkan porsi terkecil dalam alokasi anggaran pertahanan 2008, yakni hanya Rp.3, 98 triliun dibandingkan Dephan yang mendapat Rp. 6,3 triliun, Mabes TNI Rp. 4,5 triliun, TNI Angkatan Laut Rp. 5,5 triliun dan TNI Angkatan Darat Rp. 16,1 triliun (Dephan, 15 Agustus 2008). Dengan demikian, secara logika sangat sulit bagi TNI AU untuk melakukan pemeliharaan dan peremajaan alutsista yang ada. Anggaran pertahanan Indonesia yang kurang memadai memang sebuah masalah besar, tapi hal tersebut menjadi semakin bermasalah ketika postur pertahanan yang ada tidak mencerminkan kebutuhan pertahanan yang komprehensif. Fokus strategi pertahanan darat yang sedari dulu dikritisi nampaknya menjadi salah satu hambatan terbesar dalam transformasi postur pertahanan Indonesia yang seharusnya lebih mengeksplorasi kekuatan pemukul di laut dan udara mengingat karakter geografis Indonesia sebagai negara Kepulauan.

Reformasi Intelijen yang Hampir Tidak Tersentuh

Permasalahan yang lebih kronis dalam RSK terjadi pada tubuh intelijen negara. Sejak RSK digulirkan, reformasi intelijen ibaratkan berjalan di tempat. Isu utama dalam reformasi intelijen adalah perihal  akuntabilitas dan profesionalitas badan intelijen di Indonesia. Hingga saat ini, tidak banyak yang tahu apa saja kontribusi yang telah diberikan oleh BIN bagi pertahanan dan keamanan negara. Ketertutupan lembaga ini semakin menunjukkan bahwa sikap resistensi masih tinggi dalam institusi intelijen negara tersebut. Padahal, peran intelijen dalam pertahanan dan keamanan negara sangatlah strategis. BIN menyediakan informasi-informasi intelijen yang dapat memberikan dasar bagi kalkulasi kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang nantinya akan berdampak besar pada masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, fungsi badan intelijen pun kemudian mengalami kegamangan yang sama halnya dengan militer yang berakibat pada krisis identitas pada lembaga tersebut di masa transisi demokrasi. Akibatnya, seringkali BIN membuat blunder dalam menganalisa situasi keamanan di Indonesia. Sebagai contoh, pada bulan September 2006, Kepala BIN, Syamsir Siregar menyatakan di media massa bahwa potensi konflik dalam pilkada Aceh akan sangat besar namun hal ini tidak terbukti. Masyarakat Aceh akhirnya dapat melaksanakan pilkada yang damai.

Permasalahan krisis identitas dalam intelijen Indonesia kemudian muncul kembali ke permukaan pada bulan Juni 2008 ketika sekali lagi Kepala BIN Syamsir Siregar mengeluarkan pernyataan bahwa demo anti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) didalangi oleh beberapa politisi (menteri dan anggota DPR) (Antara, 28 Juni 2008). Pernyataan Kepala BIN tersebut semakin memperkuat bahwa memang ada permasalahan serius dalam kinerja BIN. Adalah keliru jika BIN menilai pernyataan-pernyataan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas kinerja BIN terhadap masyarakat karena yang terjadi adalah sebaliknya, pamor BIN sebagai unit analisis keamanan negara semakin turun. Seharusnya, apabila BIN memang memiliki informasi terpercaya mengenai potensi keamanan nasional, maka  informasi tersebut dilaporkan kepada Presiden dan DPR untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan preventif bukan dengan mengeluarkan pernyataan yang provokatif. Sayangnya, hingga sekarang Indonesia belum memiliki perangkat legal UU Intelijen yang memuat tugas dan fungsi badan intelijen secara komprehensif untuk menghadapi tantangan keamanan kontemporer. Pembahasan RUU intelijen masih terkatung-katung di DPR tanpa adanya kejelasan berarti. Tentunya hal ini akan menjadi masalah mengingat adanya potensi penyalahgunaan institusi intelijen negara seperti yang dinyatakan oleh pengamat politik UI Arbi Sanit mengenai kemungkinan ‘pemberdayaan’ unit intelijen oleh salah satu kandidat capres-cawapres yang notabene merekrut salah seorang mantan Deputi BIN  (The Jakarta Post, 29 Mei 2009).

Reformasi Polri: Macet

Sama halnya dengan reformasi intelijen, reformasi di tubuh Polri juga mengalami kemacetan. Disahkannya Undang-Undang Polri No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ternyata tidak memberikan pengaruh berarti pada aspek profesionalitas aparat kepolisian Indonesia. Nampaknya polisi menjadi aktor keamanan yang sulit ‘disentuh’ oleh kritik-kritik dari masyarakat. Padahal, di era transisi demokrasi saat ini, sebagai aktor utama penegakan hukum maka peran Polri menjadi sangat strategis dalam memberikan rasa aman di masyarakat. Ironisnya, rapor merah penegakkan hukum masih dipegang oleh Polri terutama untuk unit Reserse Kriminal (Reskrim). Selama tahun 2008, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mencatat kinerja fungsi Reskrim di tubuh Polri menempati urutan tertinggi dalam hal pengaduan atau keluhan masyarakat. Berdasarkan data tersebut, Reskrim mendapat 296 surat keluhan dari 344 surat keluhan yang masuk ke Kompolnas (Depkominfo, 21 Januari 2009). Menurutnya, keluhan masyarakat terhadap kinerja Reskrim itu lebih kepada bentuk penyalahgunaan wewenang anggota serta pelayanan buruk dan tidak memuaskan yang diberikan oknum anggota kepada masyarakat.

Penyalahgunaan wewenang nampaknya masih menjadi sumber utama permasalahan di tubuh Polri hingga saat ini. Tentunya kita masih ingat akan sebuah peristiwa memalukan yang menampar wajah institusi kepolisian pada tahun 2007 ketika kasus penggelapan barang bukti mobil mewah melibatkan pimpinan Polres Cirebon terungkap. Dalam kasus tersebut, tiga pejabat Polres Cirebon diduga terlibat dalam kasus penjualan barang sitaan hasil curian berupa dua unit mobil mewah (www.bpk.go.id, 8 November 2007).

Fenomena ‘lenyapnya’ barang bukti atau barang sitaan pelanggaran hukum memang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat dan terkadang menjadikan masyarakat enggan untuk berurusan dengan polisi perihal kehilangan barang berharga. Sebagai contoh, pada bulan maret 2009, Polda Metro Jaya menyita sebanyak 164 unit mobil yang diduga sebagai barang bukti kejahatan curanmor. Sebagian besar mobil tersebut dimanfaatkan oleh beberapa aparat kepolisian dengan status pinjam pakai untuk keperluan operasional seperti penyamaran dengan otorisasi dari pimpinan (Poskota, 27 Maret 2009). Praktek ini dimungkinkan karena belum adanya aturan yang jelas mengenai perlakuan terhadap barang bukti sitaan.

Kasus lainnya yang juga seringkali melibatkan aparat kepolisian adalah kasus pemerasan. Contohnya, baru-baru ini kasus pemerasan yang melibatkan dua anggota kepolisian terungkap. Kedua aparat kepolisian tersebut bekerja sama dalam melakukan tindak kejahatan pemerasan lewat modus ancaman dan penipuan dengan menggunakan surat-surat penahanan/penggerebekan dari Bareskrim Polri (Kontan, 26 Mei 2009).

Secara awam kasus ini dapat diasumsikan sebagai murni kesalahan oknum aparat kepolisian yang indisipliner. Namun, disisi lain citra polisi yang selama ini dianggap kotor, penuh KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) juga ternyata turut berperan dalam memuluskan proses pemerasan tersebut. Masyarakat kemudian menganggap semua aparat kepolisian berpandangan sama yakni semua urusan dengan polisi bisa diselesaikan dengan uang. Dampak dari citra polisi yang negatif ini kemudian menghasilkan sebuah vicious cycle (lingkaran setan) yang berbahaya di masyarakat ketika hukum dan rasa aman dapat dibeli dengan uang. Disinilah identitas polisi sebagai pengayom masyarakat diingkari dan jika dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin motto Polri untuk ‘melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat’ akan berubah menjadi ‘melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat (yang punya uang)’.

Angin segar sempat tertiup pada pada tahun 2006,ketika pemerintah melalui Keppres no. 6 Tahun 2006 menginstruksikan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai wadah untuk menampung kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri. Sayangnya, eksistensi Kompolnas kemudian hanya menjadi pelengkap semata, tidak lebih dari sebuah proyek public relation Polri untuk menaikkan citranya di masyarakat yang ternyata juga gagal karena hingga saat ini masih banyak masyarakat tidak tahu mengenai eksistensi Kompolnas. Selain itu, adalah sesuatu yang aneh ketika Kompolnas yang diharapkan bisa menjembatani masyarakat dan polisi tidak dibekali dengan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap keluhan masyarakat seperti misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parahnya lagi, struktur organisasi Kompolnas hanya terdiri dari 6 orang anggota yang ditugasi untuk mengawasi 30 Polda diseluruh Indonesia dan anehnya diawal pendiriannya sekretariat Kompolnas masih menumpang di Mabes Polri bahkan masih harus dibantu oleh anggaran Polri (Kompas, 4 November 2008). Keberadaan Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar, apakah pemerintah benar-benar serius untuk mereformasi Polri? Jika memang pemerintah berniat serius untuk membenahi Polri, maka sudah sepatutnya Kompolnas dikembangkan menjadi lembaga independen yang memantau kinerja kepolisian dengan dilengkapi wewenang investigasi dan memiliki anggaran serta fasilitas yang memadai bukan hanya ‘penghias’ semata.

Minimnya Kinerja DPR Dalam Isu RSK

Unit analisa terakhir RSK dalam tulisan ini adalah parlemen atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Secara garis besar, parlemen mewakili komponen terpenting dalam RSK. Eksistensi DPR dalam agenda RSK di Indonesia memberikan esensi bahwa RSK bukan hanya sebatas proses teknis manajerial semata, namun juga merupakan sebuah proses politik. Fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dimiliki oleh DPR yang sarat dengan muatan politis akan sangat menentukan arah kebijakan pertahanan dan keamanan negara secara umum. Isu pertahanan dan keamanan sendiri dilimpahkan secara khusus kepada Komisi I (mitra kerja TNI dan BIN) serta Komisi III (mitra kerja Polri). DPR memegang peranan penting sebagai realisasi kontrol sipil objektif atas aktor keamanan di Indonesia. Melalui fungsi-fungsi yang dimiliki DPR, kinerja para aktor keamanan dapat dikontrol dan dievaluasi. Akan tetapi, meskipun demikian DPR sendiri masih memiliki kinerja yang buruk dalam menjalankan ketiga fungsi utamanya tersebut.

Dalam fungsi legislasi, DPR boleh berbangga karena telah mengesahkan beberapa undang-undang (UU) penting seperti Ketetapan (TAP) MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI-Polri, TAP MPR No VII Tahun 2000 tentang Peran TNI-Polri, UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Meskipun demikian, keseluruhan produk UU ini bukan berarti tanpa cela, masih ada beberapa pasal multi-interpretatif didalamnya yang berpotensi menegasikan RSK sehingga belum ada jaminan pasti akan aktor keamanan yang profesional di Indonesia. Disisi lain, DPR juga masih menyisakan pekerjaan rumah yang banyak seperti RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen, RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara, Revisi UU Peradilan Militer dan RUU Keamanan Nasional. RUU yang ‘mengantri’ di DPR ini pun juga tidak lepas dari kontroversi karena sebagian besar pasal-pasal didalamnya (atau bahkan urgensinya, seperti misalnya RUU Komponen Cadangan atau RUU Rahasia Negara) belum sejalan dengan substansi kontrol demokratis atas aktor-aktor keamanan dan kebutuhan RSK di Indonesia.

Dari sisi pengawasan juga DPR masih tergolong lamban dan kurang responsif. DPR memang sempat berperan aktif dalam investigasi kasus penembakan masyarakat sipil di Alas Tlogo oleh anggota Marinir pada 30 Mei 2007. Akan tetapi, dalam perkembangannya DPR tidak melakukan follow-up mengenai perkembangan kasus tersebut dan cenderung mengambil ‘jalan pintas’ dengan mengkategorikan penembakan di Alas Tlogo sebagai pelanggaran HAM karena secara jelas anggota marinir tidak menembakkan tembakan peringatan namun tembakan horizontal kearah penduduk (Tempo Interaktif, 12 Juni 2007). Dari kasus Alas Tlogo, yang disayangkan adalah sikap DPR yang kemudian tidak memanfaatkan kasus Alas Tlogo sebagai momentum untuk melakukan revisi UU peradilan militer. Selama ini sistem peradilan militer di Indonesia dianggap memberikan privilege kepada para tersangka dari aparat militer yang melakukan kejahatan pidana sipil seperti pembunuhan dengan mengadilinya secara militer (karena dianggap indisipliner) bukan secara sipil. Kasus Alas Tlogo sendiri kemudian berakhir dengan vonis oleh peradilan militer II Surabaya terhadap 13 prajurit marinir yang bervariasi mulai dari satu hingga tiga tahun penjara serta sanksi pemecatan dari kesatuan yang tentunya masih jauh dari rasa adil bagi keluarga kOrban (Okezone, 19 Agustus 2008).

Terakhir, peran DPR dalam fungsi anggaran pun masih tergolong lemah, DPR masih belum terlibat secara penuh untuk mengkritisi alokasi anggaran pertahanan yang sebagian besar dihabiskan untuk belanja pegawai.

Penutup

Jelas terlihat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia. RSK adalah pondasi utama dalam demokratisasi di Indonesia yang telah berjalan lebih dari satu dekade yang lalu.  Dengan demikian, RSK di Indonesia belumlah berakhir karena RSK bukanlah sebuah produk yang kemudian dapat direduksi menjadi eksistensi perangkat legal mekanisme kerja aktor keamanan. Sebaliknya RSK harus dipahami sebagai proses yang terus berjalan seiring transisi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, maka RSK bukanlah sebuah  isu ‘kelas dua’ yang berada dibawah bayang-bayang isu kesejahteraan namun sebaliknya, esensi ‘rasa aman’ yang diusung oleh RSK adalah kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat Indonesia. Esensi rasa aman yang terdapat dalam RSK pun harus dipahami bukan hanya sebatas tidak adanya ancaman perang, teror atau rendahnya angka kriminalitas. Rasa aman harus dikonstruksikan dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap para aktor keamanan dan parlemen dalam menjamin ketersediaan keamanan sebagai barang publik yang dapat dinikmati seluruh warga negara tanpa terkecuali.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Studi Konflik di University of St. Andrews, UK

Bibliografi

Edmunds, T. (2007). Security Sector Reform in Transforming Societies. Manchester: Manchester University Press.

Chuter, D (2006). Understanding Security Sector Reform. Journal of Security Sector Management, Vol. 4(2), hlm. 1-22.

Desch, M.C. (1999). Civilian Control of The Military: The Changing Security Environment. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Dephan: Penurunan Anggaran Pertahanan 2009, Kurangi Kesiapan Operasional TNI, 15 Agustus 2008, diakses dari

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8435 pada 25 Mei 2009.

DPR: Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Pasuruan, Tempo Interaktif edisi 12 Juni 2007, diakses dari  http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/06/12/brk,20070612-101788,id.html pada 25 mei 2009.

Panglima : Silakan Ambil Bisnis TNI Asal Bisa Jamin Kesejahteraan Prajurit, LKB ANTARA, 11 Juni 2008, diakses dari http://www.antara.co.id/arc/2008/6/11/panglima–silakan-ambil-bisnis-tni-asal-bisa-jamin-kesejahteraan-prajurit/ pada 25 Mei 2009.

Pernyataan Kepala BIN Provokatif, LKB ANTARA, 8 Juni 2008, diakses dari

http://www.antara.co.id/arc/2008/6/28/pengamat-pernyataan-kepala-bin-provokatif/ pada 25 Mei 2009.

Barang Sitaan Polisi Harus Ditertibkan, BPK, 8 Oktober 2007, diakses dari www.bpk.go.id pada 26 Mei 2009.

Bisnis TNI bernilai Rp2 triliun, BBC Indonesia, 4 November 2008, diakses dari   http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/11/081104_tni.shtml pada 26 Mei 2009.

Pemerintah Tak Serius Sikapi Persoalan Militer, Selasa, 19 Agustus 2008 – 18:42 wib diakses dari  http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/19/1/138140/pemerintah-tak-serius-sikapi-persoalan-militer pada 26 Mei 2009.

Anggaran Pertahanan RI tidak MAsuk Akal, Harian Media Indonesia Edisi 22 Mei 2009, diakses dari http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/75799/17/1/Anggaran-Pertahanan-RI-tidak-Masuk-Akal pada 28 Mei 2009.

Aparat Tilep Barang Bukti, Harian Poskota edisi Jumat, 27 Maret 2009, diakses dari

http://www.bintannews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=291:poskota&catid=92:nasional&Itemid=280 pada 29 Mei 2009.

Kompolnas Kesulitan Awasi Polisi, Harian Kompas edisi Selasa, 4 November 2008, diakses dari

http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/04/18535323/kompolnas.kesulitan.awasi.polisi pada 29 Mei 2009.

Kompolnas-Masyarakat Sangat Keluhkan Reserse Kriminal, Rabu, 21 Januari 2009, diakses dari

http://www.depkominfo.go.id/2009/01/21/kompolnas-reskrim-dapat-keluhan-masyarakat-tertinggi/ pada 29 Mei 2009.

Mabes Tangkap Polisi Pelaku Pemerasan, Kontan edisi Selasa, 26 Mei 2009, diakses dari

http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/14336/Mabes_Tangkap_Polisi_Pelaku_Pemerasan

KASUS PEMERASAN pada 29 Mei 2009.

Prabowo’s intelligence contacts give him an edge, Harian The Jakarta Post edisi 29 Mei 2009, diakses dari http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/29/prabowo%E2%80%99s-intelligence-contacts-give-him-edge.html pada 30 Mei 2009.

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. mutiara said, on June 9, 2009 at 1:16 am

    Halo Adit, saya tersentak membaca tabel di tulisan ini. Memang benar Pilpres 2009 ini masih kental militerisasinya. Saya pun setuju bahwa isu RSK masih dianggap isu kelas 2, setidaknya sampai negara ini beres dengan masalah-masalah kesejahteraan yang menggunung. Keterbatasan dana memang masalah klasik. Untuk itu, dilihat dari skala prioritas, RSK dalam hal apa yang menurut Anda paling penting untuk pertama diterapkan?

  2. securitystudiesupdate said, on June 29, 2009 at 12:56 pm

    Terima Kasih atas argumentasinya. Tulisan saya sendiri tidak berusaha memberikan deskripsi RSK dalam institusi mana yang harus diprioritaskan karena menurut saya keempat aktor tersebut (Militer, Polisi, Intelijen dan Parlemen) memiliki kontribusi penting terhadap penyediaan kebutuhan akan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Saya pikir untuk langkah awal akan lebih baik membuat komposisi RSK menjadi berimbang daripada memprioritaskan salah satu diantara keempat institusi tersebut. Permasalahannya, hingga saat ini sebagian besar tenaga dan pikiran dikerahkan pada reformasi militer dan parlemen, sedangkan polisi dan intelijen seakan-akan terabaikan atau dianggap isu kelas dua dalam agenda RSK itu sendiri, padahal seharusnya RSK dilaksanakan secara terintegrasi karena menyangkut keputusan-keputusan politik yang memberikan dampak secara merata pada masyarakat. Demikian respon dari saya, semoga bermanfaat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: