SECURITY STUDIES UPDATE

Rekonseptualisasi Keamanan Perbatasan di Indonesia

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on June 30, 2009

Oleh ADITYA BATARA GUNAWAN*

Memalukan, sudah hampir 64 tahun Indonesia merdeka, namun permasalahan utama di perbatasan Indonesia masih berlarut-larut. Pada bulan Mei 2009 lalu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dikejutkan dengan munculnya kapal perang Malaysia di perairan Ambalat (Antara, 30 Mei 2009). Seminggu sebelumnya, kapal perang Malaysia yang diidentifikasi bernama KD Baung tersebut juga telah melakukan pelanggaran wilayah perairan Indonesia. Untungnya TNI AL dengan sigap menghalau kapal perang Malaysia tersebut meskipun sempat terjadi situasi tegang diantara mereka.

Fenomena pelanggaran wilayah perbatasan, baik itu di laut, udara maupun daratan nampaknya sudah menjadi hal yang lumrah bagi Indonesia hingga saat ini. Seperti yang dikutip dari rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkopolhukam bulan Maret 2009 dimana terungkap bahwa selama tahun 2008 telah terjadi sebanyak 24 kali pelanggaran perbatasan di perairan Kalimantan Timur, perairan Laut Sulawesi dan wilayah lainnya, 16 kali pelanggaran perbatasan udara di wilayah Papua, Selat Malaka dan wilayah lainnya serta beberapa kasus pemindahan patok batas negara di wilayah Kalimantan Barat (Media Indonesia, 2 Maret 2009).

Kasus pelanggaran perairan Ambalat tersebut kemudian mencuat ditengah hiruk pikuk menjelang penyelenggaraan Pilpres 2009 dan melahirkan banyak argumentasi. Sayangnya, perdebatan yang muncul dalam isu tersebut kemudian direduksi hanya sebatas permasalahan pertahanan dan diplomasi bilateral. Parahnya lagi, persoalan sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia kemudian mengundang reaksi emosional dari beberapa organisasi masyarakat-bahkan para angota DPR-yang menyatakan siap berkonfrontasi dengan negara tetangga bila diperlukan. Tentunya permasalahan ini harus ditanggapi dengan cerdas. Seperti yang dikemukakan diatas, wacana yang berkembang ketika permasalahan di perbatasan muncul adalah isu nasionalisme dan tidak merefleksikan secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap permasalahan keamanan di perbatasan terutama seputar pelanggaran batas pemerintah Indonesia cenderung menitikberatkan persoalan hanya sebatas pertahanan dan urusan politik luar negeri  tanpa melihat lebih jauh akan kompleksitas yang ada. Untuk itu, tulisan ini akan mencoba mengeksplorasi perkembangan konsep keamanan dalam studi keamanan (security studies) dan mencoba mensinergikannya dengan ruang lingkup analisa wilayah perbatasan, khususnya dalam konteks Indonesia.

Perkembangan Konsep Keamanan dan Perbatasan

Pasca Perang Dingin, perdebatan mengenai konsep keamanan di perbatasan nyaris luput dari perhatian akademisi terutama dalam studi keamanan (security studies). Bahkan, perbatasan bisa jadi telah dianggap sebagai artefak dalam perkembangan studi keamanan karena saat ini paradigma yang ada dalam keamanan telah bergeser pada isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, human trafficking, organisasi kejahatan transnasional, dsb yang lebih memfokuskan kajian pada isu keamanan manusia (human security). Penulis sendiri bependapat bahwa adalah keliru ketika kita menganaktirikan perbatasan sebagai arena perdebatan dalam studi keamanan karena bagaimanapun juga wilayah perbatasan akan selalu menjadi sumber ketidakamanan (insecurity) baik itu dalam konteks keamanan negara (state security) atau keamanan manusia (human security). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana kita dapat menempatkan perbatasan sebagai sebuah ruang lingkup analisa yang sesuai dengan perkembangan studi keamanan saat ini?

Sebelum menjawab hal tersebut, maka tulisan ini akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan studi keamanan hingga saat ini. Pada masa Perang Dingin, sebagian besar literatur mengenai studi keamanan terpusat pada analsis seputar negara dan perilakunya. Studi keamanan (atau konsep keamanan itu sendiri) pada masa ini dipersempit hanya sebatas persoalan kekuatan militer (pertahanan negara) dengan perspektif realis yang kuat. Hal ini kemudian berubah pada masa pasca Perang Dingin, dimana perdebatan tentang keamanan mengalami transformasi radikal yang kemudian lebih mengakomodasi paradigma konstruktivisme.  Hal ini dapat dilihat dari perluasan fokus kajian keamanan-yang sebelumnya difokuskan pada unit analisa negara-dengan melibatkan masyarakat dan interaksinya dengan negara sebagai wilayah analisa baru. Salah satu terobosan utama dalam pendekatan keamanan pasca Perang Dingin dipelopori oleh mazhab Kopenhagen (Copenhagen School) lewat para akademisi seperti Barry Buzan dan Ole Wæver. Pemikiran dari mazhab tersebut telah melahirkan sebuah medium baru bagi para akademisi dan praktisi studi keamanan untuk mendiskusikan konsep keamanan pasca Perang Dingin.

Pemikiran utama dari mazhab tersebut dapat diinterpretasikan lewat buku fenomenal Barry Buzan yang berjudul ‘People, States and Fear’ yang diterbitkan pada tahun 1983 dan dicetak ulang pada tahun 1991. Dalam buku tersebut, Buzan memperluas kajian studi keamanan yang melibatkan lima sektor keamanan yaitu, militer, politik, ekonomi, sosial dan ekologi sesuai perkembangan dunia internasional pasca Perang Dingin (Buzan, 1991, p.19). Dalam konteks militer, keamanan diartikan sebagai kemampuan angkatan bersenjata dalam memainkan peran menyerang dan bertahan serta persepsi negara yang satu terhadap negara lainnya. Dalam konteks politis, keamanan mencakup stabilitas institusional negara, sistem pemerintahan dan ideologi negara. Dalam konteks ekonomi, keamanan mencakup akses terhadap sumber daya, pendanaan dan pasar yang dianggap signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan negara. Dalam konteks sosial, keamanan dipahami sebagai keberlanjutan (sustainability) aspek sosial seperti bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan tradisi. Sementara itu, keamanan lingkungan mencakup pengelolaan sumber daya alam sebagai sistem pendukung esensial bagi seluruh manusia. Kelima elemen mendasar inilah yang kemudian mendasari relasi antara masyarakat dan negara dalam sector keamanan. Lebih lanjut lagi, menurut Buzan, kelima aspek keamanan tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena setiap aspek memberikan kontribusi khas dalam isu keamanan (Buzan, 1991, p.20).

Terlepas dari kritik-kritik tajam terhadap mazhab Kopenhagen, kontribusi pemikiran yang telah diberikan oleh mazhab ini sangatlah besar bagi perkembangan studi keamanan.[1] Mazhab tersebut telah menyediakan pintu masuk (entry-point) bagi pendekatan multidisipliner terhadap studi keamanan yang sebelumnya terfokus pada kajian keamanan militer. Hal ini kemudian memberikan implikasi yang lebih serius lagi pada tataran praktis, jika sebelumnya keamanan dianggap sebagai sebuah wilayah prerogatif negara, maka saat ini masalah keamanan telah berkembang menjadi sesuatu yang bersifat multidimensional dan menjangkau analisa di tingkat sub-negara. Meskipun demikian, isu keamanan menurut mazhab Kopenhagen harus tetap dibatasi untuk menghindari terjadinya ekspansi dimensi keamanan yang berlebihan lewat sekuritisasi isu-isu lainnya. Untuk itulah Buzan, mengajukan kelima kerangka analisa tersebut (militer, politik, ekonomi, sosial dan ekologi) sebagai batasan analisis dalam studi keamanan kontemporer karena dianggap mencerminkan legitimasi isu keamanan yang sedang berkembang pada masa pasca Perang Dingin.

Merekonseptualisasi Pendekatan Keamanan Perbatasan di Indonesia

Dari deskripsi singkat tersebut, maka dapat dipahami bahwa masalah keamanan di perbatasan saat ini telah memasuki era baru yang lebih kompleks. Isu keamanan di perbatasan kemudian tidak hanya seputar persoalan pertahanan atau keamanan militer (military security) tapi lebih dari itu, perbatasan saat ini juga mencakup keamanan politik, ekonomi, sosial bahkan ekologi. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diinterpretasikan dalam konteks perbatasan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penulis akan menggunakan kelima dimensi keamanan yang diajukan Mazhab ‘Copenhagen School’ dalam menggambarkan situasi di perbatasan Indonesia.

Dimensi  pertama menyangkut konteks keamanan militer. Dalam konteks keamanan militer, kebijakan strategis pemerintah sangatlah buruk. Ada dua permasalahan utama dalam kontek keamanan militer di perbatasan Indonesia yakni persoalan postur dan pengawasan. Masalah pertama menyangkut strategi pertahanan di perbatasan yang kurang mencerminkan karakter geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state). Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya dukungan (finansial dan sumber daya manusia) terhadap pertahanan laut dan udara. Berdasarkan data yang dikemukakan TNI AL  pada tahun 2004, jumlah ) Kapal Republik Indonesia (KRI) berjumlah 116 kapal, 8 KRI dalam status konservasi, proses penghapusan, dan cadangan. Dari 116 KRI yang tersisa tersebut, hanya 14 KRI yang memiliki persenjataan strategis sedangkan jumlah kekuatan patroli (Patrolling Force) berjumlah 46 KRI ditambah dengan dua kapal selam (Tempo Interaktif, 15 Desember 2004). Jumlah ini tentunya tidak mencukupi mengingat wilayah perairan Indonesia yang luasnya mencapai 5.8 juta km dan merupakan salah satu jalur maritim internasional.[2] Secara strategis, idealnya sebuah negara kepulauan membutuhkan dukungan kekuatan pemukul yang kuat terutama di laut (dan di udara) karena tingginya akses invasi militer lewat celah-celah kepulauan yang ada.

Permasalahan kedua menyangkut pengawasan terhadap para aktor keamanan di perbatasan. Sudah sering kita dengar persoalan buruknya kesejahteraan para prajurit TNI yang menjaga perbatasan negara, terutama di perbatasan darat. Kondisi ini tentunya berpotensi mengancam profesionalitas prajurit TNI di perbatasan. Bisa dibayangkan, dengan kondisi kesejahteraan yang buruk dan minimnya pengawasan dari pemerintah pusat maka godaan terhadap para petugas TNI di perbatasan untuk melakukan pelanggaran hukum di perbatasan sangatlah besar. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2007, aparat kepolisian membongkar praktek pembalakan liar yang melibatkan 10 personel TNI di perbatasan RI-Malaysia di Pos Simenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Barat (Suara Karya, 18 Mei 2006). Tentunya kasus ini sangat memalukan korps militer yang selama ini dipercaya untuk mengamankan perbatasan. Disamping itu, kasus tersebut juga mencerminkan permasalahan serius mengenai tidak adanya perangkat legal yang komprehensif dalam mengatur peran dan fungsi badan pemerintah di perbatasan. Satu-satunya institusi negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perbatasan adalah TNI karena sesuai Undang-Undang TNI No.34 Tahun 2004 salah satu fungsi TNI adalah mengamankan wilayah perbatasan. Hal ini kemudian menjadi problematis, karena pemerintah juga menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada institusi TNI untuk mengawasi aparatnya di perbatasan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang seperti dalam deskripsi kasus diatas.

Dimensi kedua dari keamanan perbatasan adalah politik. Keamanan politik di wilayah perbatasan mencakup isu seputar legitimasi politis negara terhadap masyarakat perbatasan, atau singkatnya, sejauh mana masyarakat di perbatasan mengetahui dan mendapatkan akses-akses terhadap sistem politik yang ada di Indonesia. Keamanan politik dalam hal ini akan dicapai ketika masyarakat di perbatasan diberikan pendidikan dan akses politik yang memadai karena hal tersebut adalah tanggung jawab negara. Negara tidak dapat mengklaim sebuah wilayah perbatasan jika masyarakat hanya diwajibkan melakukan kewajiban politiknya (misalnya mengikuti pemilu) tanpa tahu hak-hak politiknya serta kontribusi sistem politik yang ada terhadap masa depan mereka. Harus diakui bahwa tidak banyak data yang didapat mengenai pendidikan dan akses politik terhadap masyarakat di perbatasan. Meskipun demikian, pada tahun 2003, media massa sempat melansir situasi memanas di masyarakat perbatasan di RI-Malaysia. Dalam kasus tersebut, setidaknya 17 tokoh Dayak Iban mengajukan penambahan kursi di DPRD Kab Kapuas Hulu kepada KPUD yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan terhadap Pemilu 2004 (Kompas, 2 Oktober 2003).

Dimensi ketiga dari keamanan perbatasan adalah ekonomi. Ruang lingkup dimensi ini mencerminkan adanya kebutuhan akan adanya pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Dalam konteks tersebut, keamanan ekonomi akan tercapai apabila masyarakat di perbatasan diberikan fasilitas dan akses yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, perhatian pemerintah dalam dimensi ekonomi di perbatasan sangatlah minim. Salah satu contohnya adalah di perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, kondisi masyarakat perbatasan di wilayah tersebut masih jauh tertinggal dan memprihatinkan.  Berdasarkan data BPS, GDP WNI (Warga Negara Indonesia) di perbatasan Indonesia-Malaysia diperkirakan hanya USD 300. Sedangkan warga negara Malaysia berkisar antara USD 4 ribu – 7 ribu. Dari sisi pendapatan saja terlihat rata-rata pendapatan per kapita (RPP) wilayah perbatasan itu jauh di bawah RPP Nasional Indonesia yang sekitar 11 juta rupiah. Maka tidaklah heran jika masyarakat perbatasan lebih memilih mengadu nasib di negara tetangga ketimbang di negara sendiri. Terlebih lagi, secara fisik, Malaysia juga telah memuluskan jalan hampir sepanjang perbatasan yaitu 2.100 km, sementara Indonesia membangun jalan secara terputus-putus dengan total 540 km saja yang itu pun dari titik perbatasan menuju ke Selatan, bukan sepanjang perbatasan (KabarIndonesia, 19 Februari 2009).

Dimensi keempat dari keamanan perbatasan adalah keamanan sosial yang menitikberatkan keberlanjutan (sustainability) aspek sosial seperti bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan tradisi. Dalam konteks keamanan sosial perbatasan di Indonesia, isu budaya dan identitas nasional menjadi penting. Sayangnya, perhatian pemerintah dalam isu tersebut sangatlah minim, pendekatan legal-formal seringkali menjadi acuan utama untuk mendefinisikan budaya dan identitas nasional di wilayah perbatasan. Padahal, komunitas-komunitas di perbatasan memiliki pemahaman dan konsepsi teritorial yang berbeda maupun sikap pragmatis-rasional, yang sering dianggap tidak kompatibel dengan konsepsi teritorial maupun kewarganegaraan yang dianut oleh negara (FKAI, 4 Maret 2009). Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat di perbatasan ‘bermuka dua’. Akan tetapi yang harus dipahami adalah realitas bahwa pemerintah tidak dapat menitikberatkan sepenuhnya pendekatan legal-formal terhadap dinamika sosio kultural masyarakat di perbatasan dan berharap bahwa melalui mekanisme tersebut maka masyarakat di perbatasan akan merepresentasikan sebuah penanda identitas dan budaya yang berbeda dengan negara tetangga.

Dimensi terakhir dari keamanan menyentuh isu ekologi atau lingkungan. Selama ini masyarakat awam tidak banyak yang tahu bahwa isu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap wilayah perbatasan Indonesia. Secara umum, permasalahan lingkungan akan mempengaruhi perubahan batas wilayah negara Indonesia di perairan. Dalam hal ini ada dua hal yang menjadi faktor pendorong yaitu eksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) dan perubahan iklim akibat fenomena pemanasan global (global warming). Kedua faktor tersebut berpotensi mengakibatkan hilangnya pulau-pulau (terutama pulau kecil) yang menjadi titik koordinat garis perbatasan laut. Eksploitasi SDA seperti penambangan pasir di wilayah Kepulauan Riau misalnya, berpotensi mengancam garis perbatasan laut di wilayah tersebut yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Permasalahan lainnya adalah efek pemanasan global  terhadap eksistensi pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Berdasarkan hasil perkiraan Inter Governmental Panel Climate Change tahun 2007, pada tahun 2030 permukaaan air laut akan naik 29 sentimeter yang akan berpotensi mengakibatkan hilangnya beberapa pulau di dunia, terutama pulau-pulau kecil (Media Indonesia, 8 Januari 2009). Selain itu, berdasarkan data yang dimiliki oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2007, Indonesia telah kehilangan sebanyak 26 pulau dimana dari 17.506 pulau, kini jumlahnya melorot  menjadi 17.480 pulau. Selain itu, DKP juga memprediksi bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan kehilangan kurang lebih 2000 pulau sebagai akibat eksploitasi SDA dan efek pemanasan global (Deutsche Welle, 29 November 2007). Dengan demikian dapat dipahami jika isu lingkungan di perbatasan memberikan dampak yang begitu besar terhadap integritas wilayah perbatasan di Indonesia secara keseluruhan.

Penutup

Berkaca pada uraian diatas, maka konsepsi keamanan dalam ranah perbatasan telah mengalami transformasi besar-besaran. Perbatasan saat ini tidak hanya dianggap sebatas tapal batas atau garis koordinat yang memisahkan wilayah sebuah negara dengan negara lainnya. Dinamika militer, politik, ekonomi, sosio-kultural dan lingkungan kemudian menjadi variabel-variabel penting dalam mendefinisikan keamanan di perbatasan. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap kelima variabel kunci keamanan tersebut masih sangat minim. Fokus utama masih terletak pada identifikasi wilayah perbatasan sebagai zona keamanan militer (military security) sehingga apa yang terjadi di perbatasan hanyalah sebatas menjaga dan mempertahankan bukan mengembangkan wilayah perbatasan secara komprehensif. Meskipun luput dari perhatian masyarakat, secercah titik terang mengenai manajemen perbatasan negara yang lebih komprehensif muncul ketika DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengesahkan Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada sidang paripurna DPR bulan Oktober 2008 yang lalu. Salah satu amanat yang dituangkan dalam UU Wilayah Negara tersebut adalah pembentukan badan pengelola nasional dan badan pengelola daerah (tingkat provinsi) yang hubungannya bersifat koordinatif. Dalam pasal 15 UU Wilayah Negara tersebut, dinyatakan bahwa badan pengelola perbatasan (nasional dan daerah) bertugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan (UU Wilayah Negara No. 43 Tahun 2008). Berdasarkan pasal 14 UU tersebut, dalam operasionalnya Badan pengelola nasional akan dipimpin oleh seorang Kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden sedangkan pimpinan badan pengelola daerah ditunjuk dan bertanggung jawab pada kepala daerah.

Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan presiden yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat sehingga perangkat UU tersebut belum dapat secara efektif bekerja. Padahal, menurut Pasal 24, Bab XII Ketentuan Penutup UU Wilayah Negara tersebut secara jelas dikemukakan bahwa badan pengelola (seperti yang dimaksud dalam pasal 14 dan 15) harus sudah terbentuk dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah UU tersebut diundangkan. Tentunya ini sekali lagi menimbulkan pertanyaan seputar komitmen pemerintah untuk mengelola wilayah perbatasan agar tidak lagi berpotensi diklaim oleh negara-negara tetangga seperti yang terjadi dalam kasus Sipadan-Ligitan atau mungkin menimbulkan situasi memanas antar negara dalam sengketa Ambalat.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Studi Konflik di University of St. Andrews, UK. Penulis dapat dihubungi melalui securitystudiesupdate@gmail.com

Bibliografi

Booth, K (ed) (2005). Security Studies and World Politics. Boulder & London: Lynne Rienner Publ.

Buzan, B (1991). People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2nd Edition. Boulder: Lynne Rienner Publ.

Zureik, E dan Salter, M.B (2005). Global Surveillance and Policing: Borders, Security and Identity. Devon: Willan Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 117.

FKAI (Forum Kajian Antropologi Indonesia), Memahami Indonesia yang ‘Asing’: Realitas Sosial-Budaya di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia, diakses dari http://fkai.org/ pada 28 Juni 2009.

Hindari Kasus Sipadan dan Ligitan Jilid Kedua, KabarIndonesia, Edisi 19 Februari 2009, diakses dari
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Hindari+Kasus+Sipadan+dan+Ligitan+Jilid+Kedua&dn=20090219134413 pada 14 Juni 2009.

Indonesia Kehilangan 26 Pulau, Deutsche Welle, Edisi 29 November 2007, diakses dari http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2977544,00.html pada 28 Juni 2009.

Kekuatan Tempur TNI Angkatan Laut Minim Tempo Interaktif, Edisi Rabu, 09 Mei 2007, diakses dari

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/05/09/brk,20070509-99696,id.html pada 14 Juni 2009.

Kekuatan TNI AL, Tempo Interaktif, Edisi Rabu, 15 Desember 2004, diakses dari

http://www.tempo.co.id/hg/narasi/2004/12/15/nrs,20041215-01,id.html pada 14 Juni 2009.

Malaysia Pelanggar Perbatasan Indonesia Terbanyak, Media Indonesia, Edisi Senin, 2 Maret 2009, diakses dari

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/63201/15/1/Malaysia_Pelanggar_Perbatasan_Indonesia_Terbanyak pada 17 Juni 2009.

Pemilu di Perbatasan, Kompas, Edisi Kamis, 02 Oktober 2003, diakses dari

http://64.203.71.11/kompas-cetak/0310/02/nasional/599115.htm pada 17 Juni 2009.

Pulau Terluar Indonesia Terancam Hilang, Media Indonesia, Edisi Kamis, 8 Januari 2009, diakses dari http://www.mediaindonesia.com/read/2009/01/01/54957/89/14/Pulau_Terluar_Indonesia_Terancam_Hilang_ pada 28 Juni 2009.


[1] Sebagian besar kritik terhadap pemikiran Mazhab Copenhagen School menyerang warna ‘neo-realist’ yang kemudian muncul dalam penjabaran-penjabaran Buzan mengenai hubungan antara negara dan masyarakat karena kembali menitikberatkan pada negara (state) sebagai faktor kunci dalam studi keamanan. Beberapa literatur mengenai kritik tersebut diantaranya  Bill McSweeney, ‘Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School’, Review of International Studies, 22:1 (1996), pp. 81–9; Bill Mc Sweeney, ‘Security, Identity and Interests: A Sociology of International Relations’, Cambridge: Cambridge University Press, 1999; dan, Ken Booth (ed). ‘Security Studies and World Politics’, London and Colorado: Lynne Rienner Publ, Inc, 2005.

[2] Untuk analisis mendalam mengenai kekuatan ideal TNI AL dan perbandingannya dengan negara lain, lihat Connie Rahakundini Bakrie ;  Nur Iman Soebono (ed). ‘Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal’. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. vandalist said, on July 2, 2009 at 6:12 am

    saya setuju dengan ide dasar tulisan ini mengenai perlunya merekonseptualisasi keamanan perbatasan kita. namun, yg perlu dicermati lagi dalam tulisan ini adalah : bagaimana caranya? maksudnya, dari 5 pendekatan yang digunakan, bagaimana 5 pendekatan itu akan diterapkan? dengan metode apa? siapa? dan seterusnya.
    saya tdk menolak kalau pendekatan negara di daerah perbatasan yang digunakan adalah pendekatan lama.ekonomi diartikan sebagai “akses dan fasilitas”, sosial dimaknai dengan penandaan identitas,politik dgn perwakilan DPRD, dst.
    tapi, sebelum orang2 di perbatasan diberi fasilitas, perwakilan di DPRD, dll, bangunlah kapasitas mereka dulu. mereka terlalu miskin untuk bisa memanfaatkan jalan, jembatan, dengan baik. jalan2 malah lebih banyak memfasilitasi cukong kayu. mereka terlalu “lugu” untuk bs memanfaatkan DPRD sebagai saluran aspirasi secara formal.
    sebelum “proyek” pembangunan fisik dijalankan, bangun dulu organisasi lokal, sehingga masyarakat bs menyepakati apa yg mereka inginkan bersama, mengembangkan kemampuan mereka dalam meningkatkan pendapatan tanpa harus mengeksploitasi SDA, dan juga memberi pendidikan kepada mereka tentang konservasi alam.identitas kekinian tidak bisa dibentuk tanpa sebuah aktivitas yang riil dan intens yang menghubungkan antara orang2 di dalamnya.
    tanpa pencerdasan (pemberdayaaan) di level akar rumput,ide2 besar mengenai pertahanan,perekonomian, politik, dan sosial kurang dapat berjalan dengan baik. artinya, menurut hemat saya, untuk menjaga pertahanan keamanan, tdk hanya diperlukan pengintai musuh, namun juga fasilitator🙂

  2. securitystudiesupdate said, on July 11, 2009 at 3:02 pm

    Terimakasih atas komentarnya, tulisan ini sendiri tetap menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola wilayah perbatasan. Permasalahan yang ingin disoroti adalah buruknya model kebijakan nasional keamanan perbatasan Indonesia selama ini. Singkat kata kata, jangankan untuk berpikir soal pemberdayaan masyarakat lokal yang berparadigma bottom-up, model top-down yang diterapkan pemerintah saja masih berada dalam paradigma sempit (keamanan tradisional). Kelima pendekatan yang dibahas dalam tulisan diatas hanyalah sebuah upaya untuk mengkonseptualisasikan konsep keamanan perbatasan yang seharusnya menjadi fokus di tataran nasional.

    Tentunya masukan dari anda soal isu pemberdayaan masyarakat lokal sangat bermanfaat, kembali mengingatkan bahwa perlunya membangun piranti lunak sosial sebelum menerapkan kelima pendekatan tersebut di level grass root. Saya hanya berharap setelah pemerintah mengimplementasikan niat baiknya untuk mengelola wilayah perbatasan lewat amanat UU Wilayah Negara, isu pemberdayaan lokal akan dibawa ke tataran ide dan kebijakan sehingga kebijakan keamanan perbatasan bisa menjadi benar-benar komprehensif.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: