SECURITY STUDIES UPDATE

Xinjiang, Masalah Keamanan Cina, Dan Lain-lain

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on July 31, 2009

Oleh MUHAMAD HARIPIN*

Cina baru saja mengalami apa yang disebut sebagai “the deadliest riot” sejak tahun 1949. Kerusuhan pada hari Minggu (05/07) tersebut berupa bentrokan fisik antara kelompok etnis Uighur dan Han di Xinjiang. Jumlah korban yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah Cina adalah 156 orang tewas dan lebih dari 1500 orang mengalami luka-luka.

Kerusuhan Xinjiang dapat dikaji dari dua aspek, yaitu ekonomi dan etnis atau politik identitas. Etnis Uighur, sebagai warga pribumi Muslim di Xinjiang, merasa diperlakukan tidak adil dalam perolehan output pembangunan ekonomi dan kebebasan berekspresi untuk menjalankan ajaran agama. Kombinasi dua ketidakpuasan ini terakumulasi dalam sikap penolakan dan perlawanan terhadap pemerintah pusat serta etnis Han.

Kerusuhan Xinjiang pun dapat dilihat sebagai potret lain dari dampak kemajuan ekonomi dalam skala masif yang dialami oleh Cina. Pada satu sisi, kini Cina sudah jauh lebih maju dari –katakanlah- satu dekade lalu. Keterbukaan pasar domestik terhadap penanaman modal asing (PMA), pertumbuhan ekspor, dan ketersediaan tenaga kerja murah menjadi keunggulan kompetitif Cina untuk bersaing dalam kancah perdagangan dunia. Namun pada sisi lain, Cina menghadapi masalah ketimpangan di antara si kaya dan si miskin, serta bersikukuh  membatasi ketat kebebasan politik, pers, dan publik.

Pada dasarnya, Cina berhadapan dengan konsekuensi dari timbulnya ketegangan di antara ketidaksinkronan laju sektor ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan kebijakan terbuka sedangkan di bidang politik menerapkan kebijakan sebaliknya. Karena perbedaan jalur tersebut, masyarakat Cina relatif makmur dan sejahtera secara ekonomi namun sangat terbatas dalam mengekspresikan aspirasi politik/perbedaan pendapat. Model pembangunan ini dapat dimaknai sebagai anomali dari model Barat yang berlandaskan kepada relasi resiprositas sistem politik demokrasi liberal dengan sistem ekonomi kapitalisme. Cina, sebaliknya, dapat menerapkan dan bahkan memetik buat manis sistem kapitalisme meski tanpa dibarengi dengan keterbukaan kanal aspirasi politik bagi masyarakat. Negara lain yang mengikuti model ala Cina ini adalah Singapura dan –pada batas tertentu- Indonesia era Orde Baru.

Pemerintah Cina, atau secara khusus Partai Komunis Cina, sampai kini berjuang mati-matian mempertahankan model pembangunan seperti ini. Pertumbuhan ekonomi digenjot sekuat tenaga. Bahkan di tengah krisis finansial global pun, Cina tetap percaya diri bahwa mereka memiliki keunggulan kompetitif untuk terus maju. Guna merealisasikan misi tersebut, pemerintah tahu bahwa satu kondisi yang harus dipertahankan adalah stabilitas politik. Stabilitas ini memiliki dua makna, yaitu “stabil” dalam arti legitimasi kekuasaan Partai untuk memerintah dan “stabil” dalam pengertian kondisi kondusif di lingkungan domestik. Bagaimanapun, tidak ada yang spesial dalam strategi ini. Mantra “stabilitas” juga digunakan oleh rezim Soeharto di Indonesia selama tiga dekade.

Stabilitas, oleh karena itu, menjadi fokus kebijakan pemerintah Cina dalam merespon riak dan gelombang ombak instabilitas yang timbul –misalnya- dari gerakan otonomi dan separatis Tibet, kerusuhan sosial di Xinjiang, perkembangan gerakan Falun Gong, serta provokasi Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan.

Pemerintah mengerahkan soft power dan hard power untuk menciptakan stabilitas domestik. Soft power diterjemahkan dalam bentuk pembangunan ekonomi di kantung-kantung perlawanan. Xinjiang adalah contohnya. Sejak dekade ’50-an, pemerintah memperlakukan Xinjiang dengan perlakuan spesial. Selain diberikan status “Daerah Otonom” (autonomous region), Xinjiang pun mendapat berbagai proyek pembangunan untuk, 1) “merayu” etnis Uighur –yang lebih mengikuti akar kebudayaan Asia Tengah- agar tidak memberontak dan memperbolehkan pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di daerah tersebut serta, 2) memacu pertumbuhan ekonomi nasional secara umum. Pada bulan Maret 2008, pemerintah bahkan menyebutkan pembangunan di Xinjiang sebagai pembangunan yang harmonis (harmonious development). Namun ternyata strategi bujuk rayu soft power memiliki setidaknya dua lubang sangat besar.

Pertama, pertumbuhan ekonomi (economic growth) di Xinjiang, contohnya adalah pendapatan per kapita yang tinggi, luput atau mungkin mengabaikan aspek perubahan demografi (demographic change) yang terjadi, (CFR: 2009).  Etnis Uighur sebagai pribumi tergusur oleh migrasi etnis Han yang kemudian memicu konflik horizontal akibat sentimen etnisitas, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta perebutan SDA. Kedua, pertumbuhan ekonomi ternyata tidak disertai dengan pemerataan sehingga muncul kelompok market-dominant minority, dalam kasus ini etnis Han. Keberadaan market-dominant minority ini bila tidak dikelola dengan baik akan menjurus kepada terciptanya kondisi ketidakadilan dan kecemburuan sosial dari kelompok ekonomi lemah. Ekspresi frustasi atas dua kondisi tersebut salah satunya adalah tindak kekerasan, (Chua: 2004). Hal inilah yang tampaknya menjadi latar belakang terjadinya kerusuhan (etnis, ekonomi) di Xinjiang.

Ketika bujuk rayu tak berhasil dan malah menciptakan masalah, Pemerintah Cina sayangnya malah menerapkan strategi hard power alias pengerahan pasukan keamanan untuk meredam tiap gerakan pembangkangan, termasuk pembatasan ketat jaringan internet. Pada tahap ini, masalah perbedaan persepsi turut memperkeruh masalah. Pada satu sisi, kalangan etnis Uighur membangkang dengan alasan protes menentang ketidakadilan struktural, dan oleh karena itu mereka menuntut keadilan. Selain keadilan, tuntutan pun kian berpotensi besar mengarah ke gerakan pemisahan diri karena marah atas aksi represif negara. Pada sisi lain, pemerintah melihat pembangkangan tersebut sebagai tindakan subversif, yakni mengakibatkan instabilitas serta mengancam keamanan negara, yang harus dibereskan dengan segera.

Tindakan represif oleh pemerintah, betapapun efektifnya, bersifat kontraproduktif dan tidak akan dapat menyelesaikan perbedaan persepsi yang ada. Hal itu malah memperburuk suasana. Terlebih lagi, kerusuhan Xinjiang dan tindakan pemerintah pun telah mengundang badai kecaman dari dunia internasional. Negara anggota Konferensi Organisasi Islam (OKI) dan Turki menilai pemerintah Cina telah bertindak diskriminatif terhadap etnis Uighur yang mayoritas beragama Islam. Negara-negara Barat lebih memerhatikan daftar panjang pelanggaran HAM di Cina.

Kesemua hal tersebut, apabila hal ini tidak segera dinetralisir dengan cara damai dan keterlibatan masyarakat luas secara demokratis, akan memakan korban pemerintah Cina itu sendiri. Ibarat kata, pemerintah Cina sedang menanam bom waktu bagi keruntuhan dirinya sendiri. Selanjutnya, mantra “stabilitas” pun akan menjadi taruhannya. Apakah pemerintah Cina akan memasang “stabilitas” sebagai taruhan untuk hal yang satu ini? Kita tunggu saja.

* Mahasiswa Pascasarjana Studi Pertahanan ITB-Cranfield University, UK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: