SECURITY STUDIES UPDATE

Membenahi Strategi Kontra-terorisme di Indonesia

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on August 31, 2009

Oleh Aditya Batara Gunawan*

Terorisme memang selalu mengundang perdebatan yang menarik. Varian kekerasan politik tersebut semakin menanjak popularitasnya di Indonesia setelah aksi pemboman di Ritz Carlton dan Mariott serta drama baku tembak antara polisi dan pelaku teroris di Temanggung beberapa waktu lalu. Namun terlepas dari hiruk pikuk mengenai aksi teror di Indonesia, perhatian publik kini tertuju pada strategi kontra-terorisme yang akan diterapkan pemerintah. Sayangnya, strategi kontra-terorisme pemerintah justru menuai polemik. Dimulai dari isu isu pengawasan dakwah oleh aparat kepolisian hingga pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, pemerintah nampaknya semakin menunjukkan arah yang tidak jelas dalam kebijakan anti-terorisme.

Isu seputar perintah pengawasan dakwah selama bulan Ramadhan oleh Polri sempat menuai kecaman dari para tokoh agama Islam di tanah air. Kapolri sendiri kemudian meredam situasi panas tersebut dengan membantah adanya perintah tersebut meskipun pada kenyataannya spekulasi mengenai pengawasan dakwah tersebut telah beredar luas (Antara, 24 Agustus 2009). Sementara itu, dalam isu pelibatan TNI, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso ketika menghadiri rapat kerja TNI dengan Komisi I DPR RI pada 31 Agustus 2009 menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dapat dilakukan atas permintaan Polri dalam konteks skala ancaman besar seperti pembajakan kapal di laut lepas, pembajakan pesawat terbang, penyanderaan di daerah terpencil, dan penggunaan senjata pemusnah massal (Kompas, 31 Agustus, 2009). Usulan ini kemudian menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil yang mengkhawatirkan bahwa pelibatan TNI berpotensi mencederai penegakan hak asasi manusia.  Meskipun TNI telah menekankan bahwa mereka hanya akan terlibat dalam operasi anti-teror skala besar tapi kekhawatiran muncul karena TNI ditakutkan berpotensi untuk melakukan intimidasi, salah tangkap, penculikan bahkan penyiksaan dari pihak militer saat melakukan operasi kontra-terorisme (Kompas, 27 Agustus 2009).

Secara garis besar, isu pengawasan dakwah oleh Polri dan pelibatan TNI pasca peristiwa bom 17 Juli lalu menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ada persoalan serius dalam strategi kontra-terorisme pemerintah. Permasalahan tersebut pada dasarnya adalah tidak adanya aspek pencegahan dalam strategi kontra-terorisme pemerintah serta masih kaburnya peran dan fungsi aktor keamanan negara dalam sistem keamanan nasional.

UU No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Sebuah Refleksi

Selama ini, satu-satunya  strategi kontra-terorisme pemerintah adalah UU no. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang sebelumnya adalah PP Pengganti UU no.1 tahun 2002. Sayangnya, jika dianalisa secara lebih mendalam UU ini ternyata menyimpan sebuah kelemahan mendasar yang menjadikannya kurang efektif dalam menangani permasalahan terorisme di Indonesia.

Ibarat pepatah  ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ maka UU tentang pemberantasan terorisme merepresentasikan hal yang sebaliknya. Kelemahan yang paling mendasar dalam UU tersebut adalah tujuan strategisnya. Menurut Richardson, sebuah tujuan strategi kontra-terorisme yang efektif tidak hanya terbatas pada pemberantasan teroris, namun juga pencegahan tindak terorisme (Richardson, 2006). Dalam UU tentang pemberantasan tindak terorisme, nuansa pemberantasan masih terasa sangat kuat dikarenakan UU tersebut disahkan pasca peristiwa bom bali tahun 2003 sehingga secara strategis hanya difokuskan pada eliminasi kelompok-kelompok teroris bukan pada efek berantai peristiwa tersebut.

Padahal, aspek pencegahan dalam kontra-terorisme sangatlah vital karena hal ini menyangkut efek dramatisasi dari aksi teror yang memang ditujukan untuk menuai benih-benih radikalisme lainnya di masyarakat. Salah satu upaya untuk melakukan pencegahan adalah dengan mengisolasi kelompok-kelompok atau jaringan yang telah terbukti melakukan aksi teror dari masyarakat. Sayangnya, hal ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah dengan tidak melakukan revisi atau merancang strategi pencegahan terorisme secara dini. Akibatnya, kelompok teroris berhasil memanfaatkan celah dalam strategi kontra-terorisme tersebut sehingga berhasil tanpa terdeteksi merancang dan mengeksekusi aksi pemboman pada 17 Juli lalu.

Selain itu, pada hakikatnya aspek pencegahan terorisme menuntut kerjasama antara aparat keamanan negara dan masyarakat. Kebijakan pencegahan dalam hal ini menyangkut pengisolasian kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan tertentu yang telah terbukti secara hukum terlibat aksi terorisme dari masyarakat (Richardson, 2006). Tentunya ini menuntut dasar hukum yang kuat dari para aparat negara agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam kebijakan pencegahan tersebut. Dalam hal ini, kecaman dari para tokoh agama terhadap isu pengawasan dakwah selama bulan Ramadhan oleh polisi beberapa waktu lalu seharusnya tidak perlu terjadi apabila sedari dini perangkat keamanan negara sudah dibekali dengan aturan legal yang jelas mengenai batasan-batasan serta mekanisme kemitraan yang jelas dengan elemen masyarakat dalam pencegahan terorisme.

Strategi Kontra-terorisme dan Strategi Keamanan Nasional

Lemahnya strategi kontra-terorisme pemerintah juga disebabkan oleh masih adanya perdebatan mengenai fungsi dan peran dari para aktor negara dalam kerangka sistem keamanan nasional. Padahal, menurut Richardson (2006), mengkoordinasikan birokasi agar dapat bekerja secara efektif adalah inti dari sebuah strategi kontra-terorisme yang efektif.  Oleh karena itu, sebelum merancang strategi kontra-terorisme maka perlu adanya terlebih dahulu kejelasan mengenai strategi keamanan nasional yang mengatur fungsi, peran serta koordinasi dari para aktor keamanan negara seperti TNI, Polri dan BIN.

Permasalahan mengenai kebutuhan akan konsep keamanan nasional Indonesia yang komprehensif sudah digaungkan sedari dulu. Namun hal tersebut tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bermula dari meningkatnya angka bentrokan antara oknum aparat TNI-Polri pasca pemisahan kedua institusi tersebut, keberadaan sebuah kebutuhan RUU Keamanan Nasional kemudian menjadi esensial untuk mengatur wilayah operasional keduanya. Sayangnya, pembahasan RUU tersebut masih tertunda di DPR karena masih belum adanya kesepahaman antara aktor keamanan negara terutama Polri mengenai signifikansi RUU tersebut.

Tidak jelasnya sistem keamanan nasional kemudian mempengaruhi permasalahan seputar penanganan ancaman terhadap keamanan nasional seperti terorisme yang kemudian menjadi bersifat multi-interpretatif. Hal ini bisa dilihat dari mencuatnya isu pelibatan TNI yang masih hangat diperbincangkan di media akhir-akhir ini. Dalam isu tersebut, petinggi TNI secara terbuka menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam operasi pemberantasan terorisme sudah tidak perlu diragukan secara legal karena hal tersebut sudah diatur dalam UU TNI (Kompas, 31 Agustus, 2009; Lihat juga, Pasal 7, UU TNI no. 34 Tahun 2004).

Meskipun keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme telah diamanatkan oleh UU TNI, namun hal ini juga memerlukan aturan legal-operasional agar tidak terjadi overlapping dalam penanganan terorisme. Persoalan perlu atau tidaknya TNI dalam menangani terorisme haruslah dipertimbangkan secara matang dan hati-hati, apalagi mengingat usulan pelibatan TNI tersebut muncul beriringan dengan adanya anggapan bahwa TNI lebih mampu mengatasi terorisme dibanding Polri (Kompas, 27 Agustus 2009). Tentunya dalam melihat permasalahan ini pemerintah harus merefleksikan kembali signifikansi dari sebuah UU Keamanan Nasional yang mengatur pembagian fungsi dan peran aktor keamanan negara agar tidak terjadi perdebatan seputar penanganan ancaman keamanan nasional seperti terorisme di masa mendatang.

Penutup

Terorisme harus dipahami sebuah perilaku kekerasan politik yang terorganisir dengan baik mulai dari rekrutmen, pendanaan hingga eksekusi. Oleh karena itu, untuk menanganinya maka diperlukan juga aktor-aktor keamanan dan strategi kontra-terorisme yang terkonseptualisasi dan terorganisir dengan lebih baik. Sebuah kekeliruan besar muncul ketika sebuah negara mereduksi permasalahan terorisme sebatas memberantas pergerakan teroris bukan mencegah penyebarannya. Terlebih lagi, ancaman terorisme akan semakin berbahaya ketika aktor-aktor keamanan negara yang ada masih memperdebatkan fungsi dan perannya dalam menangani terorisme. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah nyata dengan menetapkan strategi pencegahan dan merumuskan kembali kebutuhan akan UU Keamanan Nasional untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut yang berpotensi memperluas celah bagi kelompok teroris untuk beraksi dan membahayakan keselamatan seluruh masyarakat.

*Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Konflik, University of St Andrews, UK.

Referensi

Institusi TNI Masih Belum Bisa Dipercaya Kamis, 27 Agustus 2009 | 20:19 WIB

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/08/27/20195199/institusi.tni.masih.belum.bisa.dipercaya

Louise Richardson, What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat, London: John Murray, 2006.

Panglima TNI: Pelibatan TNI Tidak Memerlukan Instruksi Presiden Senin, 31 Agustus 2009 | 15:54 WIB

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/08/31/15545090/panglima.tni.pelibatan.tni.tidak.memerlukan.instruksi.presiden.

UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Terorisme

UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: