SECURITY STUDIES UPDATE

Mimpi Kebebasan di Myanmar

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on August 31, 2009

Mimpi Kebebasan di Myanmar

Oleh Muhammad Haripin*

Betapa ASEAN memiliki keterbatasan amat sangat dalam menekan junta militer Myanmar agar membebaskan para tahanan politik. Baru-baru ini, junta bahkan menjatuhkan lanjutan vonis tahanan rumah 1,5 tahun kepada Aung San Suu Kyi (AASK) karena dinilai bersalah menerima kunjungan seorang warga negara AS yang datang dengan cara menyusup. Putusan pengadilan ini bukan suatu hal yang mengejutkan, sebenarnya. Junta militer sedari dulu memang keras kepala menyangkut isu demokrasi dan pembebasan tahanan politik. Suara oposisi dibungkam, perbedaan politik dilarang. Hampir tidak ada kanal kebebasan berpolitik yang difasilitasi oleh junta militer untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Menyikapi peristiwa tersebut, ASEAN hanya mampu mengirimkan kecaman keras. “Anjing menggonggong, kafilah berlalu,” begitulah ekspresi tak acuh junta militer dalam nuansa sarat pengabaian.

Pada tahun 2010, Myanmar akan melangsungkan pemilihan umum namun perhelatan ini masih jauh dari memadai untuk menjadi tanda itikad baik penerimaan junta militer atas demokrasi. Berikut ini adalah beberapa alasannya. Vonis tambahan bagi ASSK malah memperkuat dugaan banyak kalangan bahwa junta militer bermaksud menjungkal partisipasi oposisi, khususnya Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD). Selain itu, pesimisme pun menyeruak karena keraguan bahwa pemilu dapat terselenggara dengan transparan serta adil. Pemilu telah memiliki cacat serius legitimasi sejak awal. Terlebih lagi, pemilu diselenggarakan dalam suasana represi terhadap ASSK dan para aktivis yang memiliki haluan politik berbeda dengan pemerintah.

Pesimisme tersebut bukan hal yang berlebihan mengingat sistem politik tertutup yang dianut pemerintahan junta militer. Bagaimana mungkin benih harapan akan hadirnya demokrasi di bumi Myanmar dapat disemai, bila struktur dan praksis pemilu tersebut dikuasai oleh kekuatan politik tertutup semacam junta militer. Benih demokrasi lebih dulu mati di lahan tandus tempat tumbuh-kokoh pohon senjata.

***

Di tengah kondisi memprihatinkan yang melanda ASSK –yang menghabiskan 14 tahun dari 20 tahun terakhir hidupnya sebagai tahanan- dan 2.160 tahanan politik lainnya ini, ASEAN sebagai tetangga dekat dan organisasi regional yang menaungi Myanmar tidak mampu berbuat banyak. ASSK dan tahanan politik tetap dipenjara, sementara itu pelanggaran HAM yang dilakukan junta militer pun masih berlangsung, contohnya perlakuan diskriminatif terhadap etnis minoritas Karen dan para biksu Buddha progresif. Selain kecaman keras dan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, praktis tidak ada tindakan nyata lainnya yang menimbulkan efek nyata bagi permulihan hak-hak politik warga Myanmar.

ASEAN, berbeda dengan pendekatan AS dan Uni Eropa, tidak memilih pendekatan sanksi terutama dalam sektor ekonomi (embargo). Berkebalikan dengan hal itu, pendekatan atau resolusi yang digunakan ASEAN lebih bersifat Timur atau “ASEAN Way” –bila bisa disebut demikian, yaitu pendekatan yang mengedepankan dialog dan cara berkomunikasi ala masyarakat Asia. Pendekatan ini memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulan, yaitu pendekatan diplomasi model ini bisa membuat Myanmar tetap berada di meja perundingan karena cara yang dikedepankan adalah proses saling mendengarkan keinginan masing-masing pihak. Pada tahap tertentu, model ini pun memungkinkan terjadinya tukar-menukar kepentingan. Namun untuk konteks Myanmar, pendekatan ini malah digunakan oleh junta militer sebagai celah untuk mengulur waktu implementasi nilai demokrasi. Pada sisi lain, pendekatan ini juga memberi kesempatan bagi Myanmar untuk membina hubungan dengan mitra dialog yang lebih bisa mewadahi kepentingan junta militer akan ekspor-impor barang/jasa, pembangunan infrastruktur pipa gas serta minyak, dan pengadaan senjata, namun tidak terlampau risau dengan perilaku represif terhadap masyarakat sipil. Mitra dialog yang dibicarakan di sini di antaranya adalah Cina, Rusia, dan Vietnam. Karena kedua outcomes tersebut, pendekatan ala Timur jadi kontraproduktif  terhadap tujuan awal. Sementara itu, kelemahan resolusi ala Timur –bersama dengan dua outcomes kontraproduktif sebelumnya- adalah membutuhkan banyak kompromi yang akhirnya melemahkan tuntutan awal, serta waktu yang lama.

Terlepas dari kelemahan yang ada, ASEAN dan banyak kalangan menilai bahwa pendekatan dialogis seperti ini masih lebih efektif dibanding penerapan sanksi/embargo. ASEAN adalah tetangga terdekat Myanmar sehingga junta militer tidak akan mengabaikan keberadaan organisasi regional ini. ASEAN menjadi forum konsultasi yang relatif ramah serta terbuka terhadap Myanmar. Junta militer dapat berbicara tanpa merasa tersandera oleh ancaman dikeluarkan dari ASEAN atau embargo. Keadaan ini, meski memakan waktu lama dan kompromistis, dinilai sebagai jalan terbaik guna meretas era keterbukaan dan kemajuan di Myanmar. Berkebalikan dengan cara itu, AS, Inggris, dan Uni Eropa mengambil garis kebijakan yang berbeda. Negara-negara Barat ini mengecam vonis tambahan terhadap ASSK, sambil diiringi dengan rencana perluasan sanksi bagi Myanmar. AS, Inggris, dan Perancis di Dewan Keamanan PBB bahkan merancang resolusi ancaman terhadap Myanmar, namun ditanggapi secara tidak antusias oleh Cina, Rusia, Libia, serta Vietnam.

Berkaca dari kondisi di atas, pemerintahan Myanmar secara umum memiliki ruang gerak bebas di antara silang-sengkarut kepentingan negara asing serta kecaman keras atas kondisi HAM. Bila dibandingkan dengan Korut –tentu dengan memerhatikan perbedaan konteks, Myanmar pun memanfaatkan kartu truf negara-negara emerging powers, seperti Cina, Rusia, India, dan Vietnam, guna meloloskan diri dari embargo negara Barat. Selain itu, junta militer pun termasuk sering memanfaatkan prinsip non-intervensi ASEAN untuk membendung potensi keterlibatan negara asing, sekalipun untuk urusan normatif. Berkaitan dengan itu, non-intervensi juga digunakan oleh negara-negara lain untuk melindungi Myanmar. Contohnya adalah Cina, dan Vietnam serta Laos yang tidak kompak mendukung resolusi Thailand –sebagai ketua ASEAN saat ini- untuk mengecam vonis tambahan bagi ASSK. Cina menyatakan masyarakat internasional harus menghormati kedaulatan dan proses hukum pemerintah Myanmar. Sedangkan Vietnam dan Laos berpendapat keputusan pengadilan atas AASK merupakan urusan internal/dalam negeri Myanmar, dan negara lain tidak berhak turut campur.

Menghadapi junta militer, banyak negara mungkin telah merasa frustasi. Terhitung hampir 20 tahun, sejak pemilu terakhir yang memenangkan NLD, junta yang menyebut dirinya State Peace and Development Council (SPDC) ini menjadi duri dalam daging bagi ASEAN. Segenap cita-cita ASEAN atas demokrasi, kebebasan berpendapat, dan HAM menjadi retorika belaka ketika melihat kondisi ASSK di Myanmar. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan luar biasa kreatif di antaranya dari ASEAN dan PBB dalam upaya menekan junta militer Myanmar agar membebaskan AASK serta tahanan politik lainnya. Selain itu, perlu dievaluasi dan dikoordinasi pula mengenai sanksi embargo dari dunia Barat. Apakah sanksi menghasilkan outcomes yang produktif, mengingat Myanmar kini mendapat sokongan dari mitra dagang kekuatan ekonomi ketiga terbesar di dunia, yakni Cina, beserta India, Rusia, dan Vietnam. Ataukah perlu ada keterlibatan konstruktif dari Cina dan Rusia untuk masalah ini agar Myanmar mau mendengar suara komunitas internasional. Keseluruhan variabel ini membuat situasi proyek pembebasan Myanmar menjadi makin rumit dan mengkhawatirkan. Kebebasan, karena itu, masih menjadi mimpi ASSK, para tahanan politik, masyarakat etnik Karen, dan kelompok biksu progresif yang akan terus diperjuangkan, disuarakan dengan lantang. Entah untuk satu tahun, lima tahun, atau lima belas tahun lagi….

* Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pertahanan ITB-Cranfield University, UK.

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. mutiara said, on September 9, 2009 at 7:01 am

    Jika hanya mengandalkan kekuatan ASEAN, SPDC tidak akan berubah. Sebaliknya, sikap Cina, pendukung terbesar junta- sangat menentukan. Entah itu melalui instrumen ancaman penghentian ekspor senjata, atau bahkan dialog (jika mungkin), posisi SPDC bisa melunak. Embargo dan kutukan negara-negara barat jelas tidak signifikan -mereka tidak takut. Masalahnya Cina menikmati fasilitas yang diberikan junta untuk membeli dukungan mereka, seperti fasilitasi PMA yang diprioritaskan bagi pengusaha Cina. Hal ini misalnya kentara dalam proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik. Jika Cina berbalik arah sebagai pressure group bagi SPDC, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun lanskap demokrasi di Myanmar bisa berubah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: