SECURITY STUDIES UPDATE

Perempuan dalam Sektor Keamanan Indonesia

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on September 30, 2009

Oleh FITRI BINTANG TIMUR*

Konsep keamanan seringkali dipandang secara generik sebagai keamanan nasional yang lebih bersifat state-centric dan fisik. Namun Barry Buzan dalam bukunya People, State and Fear menjelaskan bahwa konsep ini sebenarnya dapat diperdebatkan melalui proses politisasi dan sekuritisasi.[1] Mana yang mayoritas orang lihat sebagai keamanan terlebih dahulu, keamanan individual atau negara? Keamanan siapakah yang kita bicarakan?

Pengertian tradisional melihat negara yang menyediakan keamanan bagi rakyatnya, sehingga keamanan bagi negaralah yang penting untuk didahulukan. Dan dari sana baru terjadi trickle down effect bagi pembangunan keamanan masyarakat dan manusia dalam negara. Tapi konsep ini menjadi absurd saat melihat Indonesia. Sejauh manakah negara Indonesia melindungi manusia di dalamnya? Melihat kasus penculikan aktivis, perkosaan Mei 1998, penyerangan terhadap Ahmadiyah dan penganiayaan tenaga kerja migran yang tak tentu penyelesaiannya, keamanan negara bukanlah solusi untuk keamanan individu. Oleh sebab itu konsep keamanan perlu dibicarakan lagi. Berdasarkan jumlah, korban dalam kasus-kasus ini kuantitasnya melebihi anggota parlemen, namun mungkin mereka tidak memiliki hak berbicara yang sama pentingnya untuk melakukan aksi politisasi dan sekuritisasi. Tulisan ini akan mengamati secara spesifik mengenai peran perempuan dalam sektor keamanan Indonesia, perkembangannya dari era reformasi sampai sekarang, serta proyeksi di masa datang.

Reformasi dan Pengarusutamaan Jender di Indonesia

Jender merupakan peran sosial yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap jenis kelamin yang ada. Jenis kelamin (laki-laki, perempuan dan interseks) adalah hal yang kodrati, sementara jender dan interaksinya dalam masyarakat dapat beriubah seiring dengan berkembangnya masyarakat tersebut. Stereotipe jender yang kerap dilekatkan pada perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa ikut terlibat pembuatan kebijakan negara (karena dianggap kurang pendidikan atau emosional) membuat adanya peminggiran perempuan dari isu-isu keamanan. Oleh karena itu penting untuk melakukan pengarusutamaan jender di sektor keamanan untuk menciptakan akses bagi representasi yang adil bagi perempuan di parlemen dan juga keterlibatannya pada aktor-aktor keamanan.

Pengarusutamaan jender adalah usaha untuk memasukkan perspektif jender ke dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan negara sehingga tercapai kesetaraan dan kebijakan publik yang tidak diskriminatif, khususnya untuk perempuan. Pemikiran ini lahir tahun 1985 di Konferensi Perempuan Sedunia di Nairobi dan baru menjadi komitmen internasional pada tahun 1995 ada Beijing Platform of Action. Konsepnya sendiri dirumuskan oleh Badan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-ECOSOC) untuk menilai implikasi kebijakan publik (legislasi, kebijakan dan program) di semua bidang dan tingkatan, baik bagi perempuan dan laki-laki.[2]

Di Indonesia, kesadaran ini baru terjadi paska-reformasi saat Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional. Isinya adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan gender ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Referensi Inpres ini adalah UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Namun pelaksanaan baik UU dan Inpres tersebut belumlah berjalan semestinya, khususnya dalam sektor pertahanan keamanan.

Keterwakilan Perempuan di DPR

Konsepsi tentang Negara yang kita kenal saat ini lahir dari pandangan konstruksi sosial maskulin, di mana asal-muasal ilmu ketatanegaraan berakar pada jaman polis Yunani ketika laki-laki menjadi perumus hal-hal publik bagi masyarakat, sementara perempuan dan para budak di rumah mengurus hal-hal sehari-hari. Genealogi ini sampai sekarang membentuk konsep ‘Negara’ dan membawanya menjadi suatu sistem patriarki yang tak kunjung terbebaskan, walau sekarang perbudakan sudah dihapus dan perempuan sudah pergi bekerja. Berapakah keterwakilan perempuan secara umum di parlemen dunia? Sayangnya hanya 18,5%.[3]

Indonesia adalah negara yang besar dengan 237 juta penduduk, yang mana 50% di antaranya adalah perempuan. Namun dalam hal representasi perempuan dalam parlemen, jumlahnya hanya mencapai 11,5% pada pemilu 2004 dan naik menjadi 18% dalam pemilu 2009 lalu, atau sekitar 17,5%, atau sekitar 102 orang dari 560 jumlah keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat[4] yang ilustrasinya bisa dilihat di bawah ini: [5]

Gambar 1

Persentasi Anggota DPR RI 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

persentase anggota DPR RI 2009-2014 berdasarkan jenis kelamin

Gambar 2

Persentase Perempuan dan Laki-laki Anggota DPR Terpilih Per Parpol

persentase perempuan dan laki-laki anggota DPR terpilih per parpol

Sumber: Media Center Komisi Pemilihan Umum

Mengapa penting untuk perempuan berapa dalam parlemen dan turut terlibat dalam pembuatan kebijakan pertahanan keamanan Indonesia? Ada beberapa alasan, yakni:

  1. Pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki, terutama dalam suatu masyarakat yang masih belum setara secara jender, sehingga diperlukan perwakilan yang mengerti dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi perempuan dan memberi sumbangan pada isi kebijakan (gerakan perempuan menyebutnya substance atau sumbangan isi). Ada banyak salah paham mengenai jenis isu yang dapat berdampak pada perempuan, tidak hanya masalah Keluarga Berencana (yang mana menyebabkan merebaknya isu Kementerian Pemberdayaan Perempuan akan digabung dengan BKKBN dalam kabinet SBY terbaru)[6] tapi juga kebijakan lain seperti anggaran kesehatan, pendidikan dan juga keamanan.[7]
  2. Perempuan dapat menjadi penyeimbang maskulinitas dalam parlemen jika wakil perempuan tersebut memiliki pandangan yang peka jender. Pergerakan perempuan menyebutnya style dalam berpolitik, yang mana akan berpengaruh pada pilihan-pilihan kebijakan yang akan diprioritaskan dan tanggapan terhadap sejumlah isu yang tidak hanya akan dilihat secara male-centric. Ahli politik Francis Fukuyama menyatakan bahwa perempuan cenderung membuat kebijakan yang kooperatif dan lebih mengedepankan pada penciptaan keamanan daripada konflik.[8]
  3. Perempuan wakil rakyat dapat menjadi contoh (role model atau simbol) bagi perempuan lain sehingga mampu menjadi pemacu untuk terbebas dari batasan tak terlihat yang umumnya ada di masyarakat (glass ceiling and sticky floor) khususnya bahwa perempuan dapat turut serta dalam pembuatan kebijakan mengenai pertahanan keamanan, yang selama ini dipandang sebagai domain laki-laki.
  4. Memberi tempat bagi perempuan merupakan setengah dari penduduk Indonesia namun selama ini hanya menjadi mayoritas yang bungkam (silent majority). Hal ini membuat demokrasi sebagai ajang yang masuk akal dan benar-benar mampu merepresentasi rakyat.

Sejauh ini di Indonesia, anggota DPR perempuan yang menjadi anggota Komisi I dengan ruang lingkup di bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, informasi dan komunikasi pada periode 1999-2004 hanya 7% sementara pada periode 2004-2009 terdapat 2%. Sementara di komisi yang membawahi bidang hukum, perundangan, HAM dan keamanan untuk periode 1999-2004, persentase perempuan sebanyak 4,9% dan pada periode 2004-2009 naik menjadi 14,3%.[9] Melihat dari kecilnya persentase ini, dipastikan jumlah perwakilan perempuan di komisi-komisi ini bisa dihitung jari, padahal dampak kebijakan yang dihasilkan mereka akan mempengaruhi lebih dari ratusan juta perempuan Indonesia lainnya. Sebagai catatan saja, kasus yang berimbas langsung pada perempuan yang sampai ke parlemen adalah penyerangan terhadap Ahmadiyah,[10] perkosaan perempuan Mei 1998,[11] perempuan di pengungsian,[12] dan tenaga kerja migran yang mayoritas adalah perempuan yang sebelum Lebaran tahun ini kembali mencuat,[13] namun belum ada tindakan nyata yang dilakukan untuk mengubah nasib para perempuan ini. Lucunya, untuk kasus Manohara, anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra bersedia memperjuangkannya ke tingkat Menteri.[14] Mungkin di Indonesia perempuan baru dapat perlindungan saat menjadi selebriti.

Keterwakilan Perempuan dalam Badan Pertahanan-Keamanan

Sebagai akibat dari bentuk negara yang patriarkis, lembaga-lembaga keamanan di Indonesia pada umumnya didominasi oleh laki-laki dan menggunakan perspektif serta atribut maskulinitas dalam operasionalnya. Hampir semua agen-agen keamanan di Indonesia mayoritas diisi oleh pria. Yang paling jelas terlihat adalah dalam TNI. Hingga sekarang, TNI masih belum menerima taruna perempuan untuk dididik menjadi perwira dengan alasan belum terdapat fasilitas yang memadai, sehingga menyulitkan untuk perempuan menduduki posisi atas di badan pertahanan ini. [15] Namun diskriminasi ini akan nampak selalu diteruskan dan diberikan alasan jika melihat pada amanat Panglima TNI Joko Santoso pada Desember 2008:[16]

Kini telah tiba saatnya untuk membuka peluang selebar-lebarnya, memberi dorongan sekuat tenaga dan menjalin akses yang seluas-luasnya, demi peningkatan peran dan kiprah kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan, sesuai dengan kapasitas dan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya, harus kita garis bawahi. Semua bentuk perjuangan anti diskriminasi dan emansipasi perempuan, atau apapun nama dan bentuknya, bagi bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kodrat kaum perempuan. Justru sebaliknya, setiap upaya dan perjuangan mendorong peran dan kiprah perempuan itu, diarahkan untuk memperkuat, memperkaya dan memberi nilai lebih agar semakin terhormat dan luhur kodratnya sebagai perempuan. Salah satu yang tidak bisa dilanggar dan apalagi dihilangkan, adalah kodrat wanita menjadi  seorang ibu, yang melahirkan, mengasuh dan mendidik pertama dan utama anak atau generasi baru.” (Penekanan dari sumber)

Ahli sosial Julia Suryakusuma memberikan nama ’ibuisme negara’ (state ibusim) pada batasan yang diberikan bagi perempuan Indonesia untuk aktif di dunia sosial politik dengan alasan bahwa mereka memegang peranan sebagai ’ibu’.[17] Peran ini merupakan bagian dari politik Orde Baru yang dijalankan melalui persatuan istri PNS dan ABRI (Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi). Seharusnya Panglima TNI dapat belajar dari sejarah, dan mengetahui bahwa perempuan dapat mendefinisikan diri dan perannya sendiri. Pandangan maskulin yang ada dalam militer dikaji oleh Lucinda J. Peach yang melihat bahwa nilai laki-laki (male values) dijadikan standar dan perempuan menjadi jenis kelamin yang lebih lemah dan perlu dilindungi. Pandangan ini membuat militer sebagai dunia milik laki-laki dan menyulitkan perempuan yang ingin memasukinya karena harus menggunakan standar (atau menjadi seperti) laki-laki.

Hingga kini perempuan anggota TNI berada dalam korps-korps kesatuan khusus wanita. Korps Wanita Angkatan Darat KOWAD) memiliki jumlah anggota sebanyak 3.525 orang,[18] Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) beranggotakan 1.659 orang,[19] sementara Korps Wanita Angkatan Udara (WARA) jumlahnya sebesar 1.800 orang.[20] Jumlah ini hanyalah 10-15% dari korps TNI, sehingga sisanya adalah personil pria. Selain belum adanya akademi militer yang menerima perempuan, terdapat juga aturan khusus untuk menjadi Wanita TNI yakni harus perawan dan hal tersebut dibuktikan melalui tes.[21] Aturan ini melanggar hak privasi dan tidak relevan untuk menjadi ukuran profesionalitas seseorang.

Sedikit kemajuan mengenai isu pengarusutamaan jender dalam badan keamanan negaradi Indonesia –bila pantas disebut demikian- contohnya dapat dilihat dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pedoman Perilaku untuk Petugas Penegak Hukum yang dikeluarkan PBB menyatakan bahwa polisi harus menjadi perwakilan masyarakat yang mereka layani, termasuk perempuan. Di Indonesia, kepolisian secara resmi baru mulai melakukan pengarusutamaan jender pada tahun 2002 melalui Nota Dinas Kadivbinkum Polri No.Pol.: B/ND-526/XII/2002 tentang Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi sejak tahun 1997 sudah terdapat ide untuk membentuk Police Women Desk (PWD) untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, namun baru terlaksana setahun setelahnya akibat terjadinya perkosaan terhadap perempuan keturunan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998.[22] Situasi saat itu membuat masyarakat menuntut agar Polri memiliki personil yang mampu mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan keamanan perempuan, sehingga dibentuklah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peningkatan kebutuhan akan personil perempuan polisi dengan dibukanya RPK tetap tidak menjamin adanya kesetaraan jumlah. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa persentase polisi wanita (polwan) hanya sekitar 3,2% atau 8.198 personel polwan di samping 243.127 polisi laki-laki (polki). Dan sepanjang sejarah kepolisian Indonesia, jumlah personil polwan tidak pernah lebih dari 5%.[23] Hal ini menunjukkan masih adanya resistensi terhadap perempuan yang ingin berkarir dalam bidang keamanan. Bidang yang dipandang oleh sebagian besar masyarakat dan mayoritas anggota polisi, yaitu laki-laki, sebagai ranah yang maskulin dan berbahaya bagi perempuan. Ketimpangan jumlah juga disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan. Hingga akhir tahun 2008, terdapat 30 Sekolah Polisi Negara untuk mendidik ribuan calon bintara polisi di seluruh Indonesia, sementara hanya satu Sekolah Polisi Wanita di Jakarta yang menampung sekitar 500 orang per tahun.[24] Deputi Sumber Daya Manusia Polri sendiri berencana untuk menaikan jumlah kekuatan polwan sebesar 10-12% per tahun,[25] namun realisasi itu nampak sulit terwujud.

Badan-badan negara lainnya yang turut terlibat di bidang pertahanan-keamanan juga tidak menunjukkan representasi perempuan yang kuat. Hampir semua badan negara hanya memiliki persentase di bawah 20%, kecuali Pengadilan Tata Usaha Negara (lihat tabel). Selain itu dari sekitar 3,7 juta pegawai negeri sipil yang turut membantu di seluruh departemen maupun perangkat ketatanegaraan lain, hanya 40% perempuan, dari jumlah ini, yang menjabat eselon I dan II hanya sekitar 8%.[26] Tentu saja perdebatan dan kritik tidak hanya ditujukan sekadar pada angka-angka, namun juga terhadap pemberian peran yang bagi perempuan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan di sektor pertahanan-keamanan serta pelaksanaannya. Misalnya saja, kembali kepada badan militer, personil KOWAD tidak ditempatkan pada posisi tempur namun hanya pada bagian administrasi dan protolokoler saja.

Tabel 1

Persentase Jumlah Pegawai Badan Negara Berdasarkan Jenis Kelamin

Lembaga

Perempuan

Laki-laki
Jumlah % Jumlah %
Mahkamah Agung 7 14,8 40 85,2
Badan Pemeriksa Keuangan 0 0 7 100
Hakim 536 16,2 2,775 83,8
Pengadilan Tata Usaha Negara 35 23,4 150 76,6

Sumber: Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, (International IDEA, 2002), hlm. 45

Kesimpulan: Jalan Panjang atau Perempuan Memang Tidak Ikut Berjalan?

Setelah lebih dari sepuluh tahun reformasi berlalu dan hampir satu dekade keluarnya Inpres Pengarusutamaan Jender, namun tetap saja peran perempuan dalam sektor pertahanan-keamanan tidak terlihat. Alasan utama mengapa perempuan sulit mendapat kesempatan yang sama dengan rekan laki-lakinya dalam sektor keamanan adalah karena masih umumnya pola pikir bahwa perempuan memiliki stereotipe peran tertentu dalam masyarakat, yakni sebagai ibu, feminim, lemah, dan cenderung untuk dilindungi sehingga tidak dapat memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ekses dari pola pikir ini adalah pentoplesan (containment) perempuan untuk tidak terlibat di bidang pertahanan keamanan. Pentoplesan ini membuat pengarusutamaan jender tidak berjalan dan membuat perempuan tertinggal dalam reformasi sektor keamanan.

Solusi sejati untuk masalah tersebut adalah melakukan pemberdayaan terhadap perempuan melalui pendidikan, penguatan, pembangunan keprofesionalitasan dan akses atau kesempatan. Selain itu rekan pria juga diberi dukungan untuk mampu menerima keterlibatan perempuan dalam bidang-bidang publik. Perspektif militer, polisi dan doktrin-doktrin pertahanan keamanan yang patriakis juga harus diubah dengan memasukkan konsep mengenai keamanan individu (bukan hanya negara), perempuan dan anak-anak. Secara singkat, poin-poin di bawah ini menguraikan aspek-aspek apa saja yang masih perlu dibenahi:

  • Budaya politik yang patriarkis, di mana perempuan yang terjun di dalamnya dipaksa mengikuti standar laki-laki yang eksis hingga saat ini.
  • Pola-pola peran kemasyarakatan yang timpang, seperti perempuan yang membesarkan anak (di mana seharusnya beban ini ditanggung kedua orang tua) dan perempuan tidak dilibatkan dalam ruang publik
  • Akses perempuan akan pendidikan dan pekerjaan di bidang pertahanan keamanan

Lambatnya pengarusutamaan jender juga disebabkan oleh lemahnya dukungan elit dan komitmen pemerintah, yang masih didominasi oleh budaya patriarkis. Selain itu, belum ada integrasi antara isu, pergerakan dan program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pertahanan-keamanan. Bila hal-hal tersebut dapat (atau mau) ditangani, barulah perempuan dapat turut berjalan bersama menciptakan Indonesia yang aman. l

* Penulis adalah lulusan Program Pascasarjana Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung. Kini bekerja di Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Jakarta.

Daftar Pustaka

  • “Akademi TNI Belum Menerima Taruna Perempuan”. Antara News. 8 Juni 2009. http://beta.antara.co.id/view/?i=1244437935&c=NAS&s=POL
  • “Amanat Panglima TNI pada Upacara Memperingati Hari Ibu ke-80, Tanggal 22 Desember 2008”. http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006120748
  • “Dewan Akan Mempertanyakan Kasus Manohara ke Menteri”. Koran Tempo, 2 Juni 2009.
  • “Jumlah Prajurit Wanita TNI Belum Ideal”. Suara Karya, 8 Maret 2007. http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006113555
  • “Menanti di Kolong Jembatan”. Kompas, 2 September 2009.
  • “Meneg PP: Tingkatkan Jumlah dan Peran PNS Perempuan.” Gatra, 25 November 2005.
  • “TNI AU  Telah Memiliki 9 Penerbang Wara”. http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006124224
  • “Women in National Parliaments”. http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
  • Arivia, Gadis. ”Memperkuat Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Memajukan Martabat Indonesia”. Berita Jurnal Perempuan 4 September 2009. http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/memperkuat_kementrian_pemberdayaan_perempuan_memajukan_martabat_indonesia/
  • Buzan, Barry. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2nd edition. (HemelHempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991).
  • Fukuyama, Francis. “Women and the Evolution of World Politics”. Foreign Affairs, September/October 1998.
  • Harsono, Irawati. “Pengarusutamaan Gender dalam Tugas-Tugas Kepolisian”. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil. (Jakarta: IDSPS dan DCAF, 2009).
  • Komnas Perempuan. http://www.komnasperempuan.or.id/
  • Laporan Bersama Komnas Perempuan. Perempuan Pengungsi: Bertahan dan Berjuang dalam Keterbatasan. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).
  • Mulia, Siti Musdah. Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi di Indonesia). Jakarta: Kibar Press, 2008.
  • Rachman, Fitriana Sidikah, dkk. Wanita Berseragam: Sebuah Kajian dalam Rangka Meningkatkan Jumlah dan Peranan Polisi Wanita. (Jakarta: Kemitraan, 2006).
  • Silawati, Septi. “Pengarusutamaan Gender di Sektor Keamanan”. dalam Mufti Makarim (Ed.). Almanak Reformasi Sektor Pertahanan dalam Bidang Hak Asasi Manusia. (Jakarta: IDSPS, akan terbit akhir 2009).
  • Sintasari, Kpt Laut Rinanda. “45 Tahun Kowal: Antara Profesionalisme dan Proporsionalisme”. Majalah Cakrawala. Januari 2008.
  • Suryakusuma, Julia. Sex, Power and Nation. (Jakarta: Metafor Publishing, 2004).
  • Situs DPR-RI. http://www.dpr.go.id

Situs Kodam VI/Tanjungpura. http://www.kodam-tanjungpura.mil.id/


[1] Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2nd edition, (HemelHempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991).

[2] http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm

[3] Data per 31 Juli 2009 diakses dari “Women in National Parliaments”, http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm

[4] Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi di Indonesia), Jakarta: Kibar Press, 2008.

[5] Diagram Presentase Anggota DPR RI 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin berasal dari Media Center KPU

[6] Gadis Arivia, ”Memperkuat Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Memajukan Martabat Indonesia”, Berita Jurnal Perempuan 4 September 2009, bisa diakses di http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/memperkuat_kementrian_pemberdayaan_perempuan_memajukan_martabat_indonesia/

[7] Misalnya berkurangnya anggaran kesehatan maka akan mengurangi pelayanan kesehatan rakyat yang berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, yang untuk Indonesia menjadi salah satu titik kegagalan capaian Millenium Development Goals. Bagamana kebijakan keamanan diputuskan juga berlaku sama, wajib militer bagi remaja laki-laki melalui UU Komponen Cadangan akan meningkatkan pola pikir maskulin sementara perempuan tidak harus menjalankannya.

[8] Francis Fukuyama, “Women and the Evolution of World Politics”, dalam Foreign Affairs, September/October 1998.

[9] Data anggota komisi tahun 1999-2004 dari Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, (International IDEA, 2002), hlm. 46, sementara untuk data periode 2004-2009 dihitung dari http://www.dpr.go.id

[10] Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan, Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis, bisa diunduh di http://www.komnasperempuan.or.id/

[11] Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya 10 Tahun Kemudian, Saatnya Meneguhkan Rasa Aman, bisa diunduh di http://www.komnasperempuan.or.id/

[12] Laporan Bersama Komnas Perempuan, Perempuan Pengungsi: Bertahan dan Berjuang dalam Keterbatasan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).

[13] “Menanti di Kolong Jembatan”, Kompas, 2 September 2009.

[14] “Dewan Akan Mempertanyakan Kasus Manohara ke Menteri,” Koran Tempo, 2 Juni 2009.

[15] “Akademi TNI Belum Menerima Taruna Perempuan”, Antara News, 8 Juni 2009, diakses dari http://beta.antara.co.id/view/?i=1244437935&c=NAS&s=POL

[16] “Amanat Panglima TNI pada Upacara Memperingati Hari Ibu ke-80, Tanggal 22 Desember 2008”, diakses dari http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006120748

[17] Baca seluruh bab “State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order” dalam Julia Suryakusuma, Sex, Power and Nation, (Jakarta: Metafor Publishing, 2004).

[18] Data tahun 2008, Penerangan Kodam VI/Tanjungpura, diakses dari http://www.kodam-tanjungpura.mil.id/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=52

[19] Kpt Laut Rinanda Sintasari, “45 Tahun Kowal: Antara Profesionalisme dan Proporsionalisme”, Majalah Cakrawala, Januari 2008.

[20] Data tahun 2009 dari “TNI AU  Telah Memiliki 9 Penerbang Wara”, diakses dari http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006124224

[21] “Jumlah Prajurit Wanita TNI Belum Ideal”, Suara Karya, 8 Maret 2007, bisa diakses di http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006113555

[22] Septi Silawati, “Pengarusutamaan Gender di Sektor Keamanan”, dalam Mufti Makarim (Ed.), Almanak Reformasi Sektor Pertahanan dalam Bidang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: IDSPS, akan terbit akhir 2009).

[23] Irawati Harsono, “Pengarusutamaan Gender dalam Tugas-Tugas Kepolisian”, tool dalam Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil, (Jakarta: IDSPS dan DCAF, 2009), hlm. 7 dan 28.

[24] Fitriana Sidikah Rachman, dkk, Wanita Berseragam: Sebuah Kajian dalam Rangka Meningkatkan Jumlah dan Peranan Polisi Wanita, (Jakarta: Kemitraan, 2006), hlm.14.

[25] Irawati Harsono, Op. Cit., hlm. 5.

[26] “Meneg PP: Tingkatkan Jumlah dan Peran PNS Perempuan,” Gatra, 25 November 2005.

7 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Rizki Affiat said, on October 7, 2009 at 2:30 am

    Secara keseluruhan menurut saya tulisan ini mengangkat tema yang sangat penting. Pembingkaian isu persoalan gender dalam isu pertahanan keamanan beserta derivasi kasus-kasusnya di Indonesia memang perlu disimak, dengan harapan persoalan ‘gender mainstreaming’ ini tidak berakhir sekedar wacana yang tanpa lelah coba digulirkan namun (kecenderungannya) tidak berlanjut pada kebijakan yang mengadopsi konsep dan ide-ide tersebut (bagaimana kita berekspektasi lebih pada DPR saat mereka memplesetkan term ‘gender’ dengan ‘genderuwo’?).

    Selain itu, ada beberapa hal yang ingin saya komentari dan saya tanyakan, perihal tulisan Fitri Bintang Timur diatas. Saya kutip,

    “Sebagai akibat dari bentuk negara yang patriarkis, lembaga-lembaga keamanan di Indonesia pada umumnya didominasi oleh laki-laki dan menggunakan perspektif serta atribut maskulinitas dalam operasionalnya. Hampir semua agen-agen keamanan di Indonesia mayoritas diisi oleh pria. Yang paling jelas terlihat adalah dalam TNI.”

    Pertanyaan saya adalah, apakah kuantitas perempuan dalam TNI akan berpengaruh signifikan terhadap upaya kesetaraan gender dan pendekatan yang lebih humanis dalam praktek militer? sampai saat ini saya masih cenderung lebih sepakat dengan persepsi Vandhana Shiva dalam ‘Ecofeminism’ yang menyatakan bahwa militer adalah sekolah maskulinitas, dia ada karena nilai-nilai itu. Pertahanan (‘defense’) dalam praktek kekuasaan politik tidak dipungkiri adalah Penyerangan (‘offense’) — terlepas dari berbagai justifikasi yang menyelubunginya. Menurut saya, kecuali para petinggi militer tersebut bisa dikuasai oleh kepemimpinan perempuan, yang notabene tentu akan berpengaruh pada kebijakan dibawahnya, penambahan kuantitas perempuan dalam personil TNI lebih berupa, hm, let’s say sebuah oxymoron.

    Hal ini berbeda kasusnya dengan kepolisian. Kepolisian dalam prakteknya memang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dibutuhkan kuantitas perempuan yang memadai untuk menangani tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan (dan umumnya yang berkaitan dengan pidana dalam kasus perempuan adalah isu seksualitas — marital rape, rape, sexual harrassment, prostitution, etc). Sedangkan militer — yg ini saya sepakat dengan pendapat penulis tentang negara yg patriarkis secara genealogis — ia terstruktur atas nilai-nilai maskulin, dan termanifestasi dalam nilai-nilai maskulin. Militer adalah instrumen negara atas legitimasi otoritatifnya terhadap kekerasan. Sejauh mana perempuan dan nilai-nilainya bisa diinfuskan ke dalam ini ketika sistem pertahanan yang ada, dalam kondisi perang dan konflik, acapkali menciptakan horor yang spesifik bagi perempuan?

    Salah satu solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah dengan memasukkan persepsi keamanan individu. Seperti apa yang dimaksud dengan manifestasi keamanan individu dalam konteks negara? selama ini negara dan militer memang lebih menekankan kolektivitas — bahkan pelanggar HAM yang notabene para individu militer dan politikus itupun seolah tenggelam dalam rimba kolektivitas sehingga pertanggungjawaban personalnya tidak ada; begitupun dengan kekerasan di wilayah konflik: acapkali terjadi depersonalisasi terhadap tubuh perempuan.

    Apakah persepsi keamanan individu akan memberi pengaruh signifikan pada mekanisme militer dalam negara? Sejauhmana diskursus tentang ‘keamanan individu’ dan ‘depatriarkisme’ dalam konteks ini bisa saling melengkapi? Dan lebih jauh lagi, bisakah militer beroperasi tanpa nilai-nilai maskulinitas?

    Demikian komentar dan pertanyaan dari saya.
    Terima kasih.

  2. fitri said, on October 8, 2009 at 11:20 am

    Terima kasih atas tanggapannya Pak Rifki,
    saya akan menjawab pertanyaan bapak.

    1. Apakah kuantitas perempuan dalam TNI akan berpengaruh signifikan terhadap upaya kesetaraan gender dan pendekatan yang lebih humanis dalam praktek militer? Menurut bapak, kecuali para petinggi militer tersebut bisa dikuasai oleh kepemimpinan perempuan, yang notabene tentu akan berpengaruh pada kebijakan dibawahnya, penambahan kuantitas perempuan dalam personil TNI lebih berupa, hm, let’s say sebuah oxymoron.

    >Benar bahwa kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Namun hal ini tidak bisa menjadi pembelaan untuk tidak memberi tempat yang seimbang bagi perempuan (maupun laki-laki) untuk masuk ke dalam suatu bidang tertentu, termasuk TNI.

    Saat kaum kulit hitam AS masih menjadi budak, ide memberikan tempat bagi mereka di tentara AS (apalagi menjadi pemimpin militer) dianggap oxymoron. Saya memaklumkan saja bahwa ada sebagian orang yang berpendapat demikian (kepada suara yang memperjuangkan pemberian kesempatan bagi perempuan di tentara). Posisi perempuan mungkin belum seberdaya kulit hitam AS dalam meminta “hak” keterlibatan yang sama dalam perjuangan bela negara.

    Yang menjadi masalah adalah peraturan yang ada di tubuh TNI yang membatasi peran perempuan masuk ke dalam korps tempur menjadi dinding kaca bagi perempuan untuk naik jabatan menjadi penentu kebijakan. Padalah kebanyakan yang naik ke posisi strategis adalah yang dianggap “berjasa” dalam wilayah konflik dan DOM. Juga kesempatan sekolah yang lebih sedikit bagi perwira perempuan (seperti di Sesko, Secapa, dkk) akan mempersempit peluang perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan posisi sebagai pembuat keputusan.

    Menurut saya Panglima TNI perlu untuk membuat surat keputusan pengarusutamaangender di TNI, sama seperti yang dilakukan di Polri. Walau memang dalam taraf pelaksanaannya belum berjalan, tapi setidaknya ada landasan hukum dan penanda itikad baik dari militer yang maskulin untuk memberi daya bagi personil perempuannya, serta perempuan Indonesia secara umum.

    2. Sejauh mana perempuan dan nilai-nilainya bisa diinfuskan ke dalam ini ketika sistem pertahanan yang ada, dalam kondisi perang dan konflik, acapkali menciptakan horor yang spesifik bagi perempuan?

    >Menurut saya “horor yang spesifik bagi perempuan” terjadi karena kisah horor itu dibiarkan, tidak ditangani. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya saja, perempuan yang diberitahu “jangan keluar malam-malam karena berbahaya” dan bukan “kalau mau keluar malam, lebihlah waspada” serta unsur bahayanya dikurangi, misalnya jalanan diberi lampu agar terang, dkk.

    Pola pikir yang sama harusnya diaplikasikan untuk memperkuat perempuan untuk menghadapi horor yang ada di area konflik dan agar bisa melindungi diri sendiri, memberikan penangangan bagi perempuan korban, dkk.

    Sejauh mana nilai-nilai menghargai perempuan bisa diinfuskan ke dalam sistem pertahanan keamanan? Jawabannya adalah sejauh itikad dari aktor-aktor di bidang ini untuk mau mengaplikasikan pemberdayaan perempuan di institusinya (impact-nya akan sebanyak effort-nya). Selain itu, dalam teori perubahan (change theory punya Lewin) umumnya proses perubahan dipicu oleh faktor luar, jadi bisa juga advokasi gerakan perempuan internasional mendorong pengarusutamaan gender di sektor hankam. Contohnya adalah Millenium Development Goals yang memberi prasyarat bagi negara2 dunia untuk mengurangi tingkat ibu meninggal saat melahirkan juga pemberian pendidikan bagi anak perempuan.

    3. Seperti apa yang dimaksud dengan manifestasi keamanan individu dalam konteks negara? selama ini negara dan militer memang lebih menekankan kolektivitas — bahkan pelanggar HAM yang notabene para individu militer dan politikus itupun seolah tenggelam dalam rimba kolektivitas sehingga pertanggungjawaban personalnya tidak ada; begitupun dengan kekerasan di wilayah konflik: acapkali terjadi depersonalisasi terhadap tubuh perempuan.

    >Memasukan konsep keamanan individu dalam konteks negara berarti membuat negara menghargai keamanan setiap individu di dalamnya, tidak hanya penguasa dan orang kaya yang mampu membayar aktor keamanan. Ketika negara mengadopsi konsep ini berarti negara tersebut telah berkomitmen untuk menegakkan HAM dan pemerataan kesejahteraan. Masalahnya belum semua mengerti bahwa Hak Perempuan adalah juga bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga kehidupan bernegara harus(nya) turut menghormati Hak Perempuan.

    4. Apakah persepsi keamanan individu akan memberi pengaruh signifikan pada mekanisme militer dalam negara?

    > Jelas signifikan pak. Saat militer menghormati keamanan individu berarti mereka menghormati HAM, baik untuk masyarakat (orang lain, baik laki-laki maupun perempuan) dan internal mereka sendiri (antara pangkat yang lebih tinggi terhadap pangkat yang lebih rendah, personil laki-laki terhadap personil perempuan). Dan penghormatan akan HAM akan membuat mekanisme militer dalam negara tidak bersikap sewenang-wenang menggunakan kekuatan koersifnya. Selain itu, jika masyarakat dalam negara juga mengerti konsep keamanan individu, mereka akan menyadari haknya dan mengawasi kinerja militer.

    5. Sejauhmana diskursus tentang ‘keamanan individu’ dan ‘depatriarkisme’ dalam konteks ini bisa saling melengkapi?

    > Keamanan individu dapat mengiringi proses depatriarkisme karena perempuan juga dianggap sebagai individu, dan tidak lebih rendah dari itu, sehingga diberi tempat yang sama untuk turut berpartisipasi dalam negara dengan ‘starting point’ yang sama. Sejauh ini kan kesempatan pendidikan, peraturan pekerjaan, gaji, perda dkk masih banyak yang membatasi perempuan dengan pelbagai alasan.

    6. Bisakah militer beroperasi tanpa nilai-nilai maskulinitas?

    > Bisalah pak, asal ada kemauan. Sama seperti contoh jawaban nomer 1, kita bisa terus bergulir tanpa nilai-nilai perbudakan, apharteid, kekerasan dan ketidakadilan. Yang penting komitmennya.

    Semoga jawaban saya bisa diterima ya. Kalau tidak, terus tanya saja🙂
    Tabik,
    Fitri

  3. rizkiaffiat said, on October 9, 2009 at 3:20 pm

    Fitri,
    pertama-tama ijinkan saya mengoreksi satu hal yg amat sangat signifikan, yaitu bahwa saya [bangga] berkelamin perempuan, dan nama saya Rizki Affiat. Tapi panggil aja saya Fiat (terlebih lagi dengan kata sapa depan ‘Pak’)😀. Saya kuliah s1 di satu jurusan dan satu angkatan dengan Haripin🙂
    Kedua, sepertinya [Fitri] Bintang Timur cukup aktif di Jurnal Perempuan? saya menemukan nama Anda di Jurnal Perempuan edisi 32.
    ketiga, tanggapan saya menyusul.
    Terima kasih🙂

  4. rizkiaffiat said, on October 9, 2009 at 3:33 pm

    Satu hal lagi.
    Saya cemas bahwa Fitri Bintang Timur ternyata memiliki ketidaksadaran dalam bias gender — bahwa secara otomatis Anda telah mengkonsepsikan saya sebagai pria paruh baya. Nama tengah saya ‘Amalia’ tapi saya tidak pernah menyertakannya. Dan ini bukan pertama kalinya saya dikira pria di dunia maya. Dalam beberapa kali kesempatan memberi komentar teman-teman saya ttg filsafat/politik/agama di facebook mereka, saya kerap direspon dengan panggilan ‘Pak’ atau ‘Mas’ — mungkin sialnya waktu itu profile saya bergambar Erich Fromm, meski pernah juga gambar simbol yg tidak menunjukkan identitas gender apapun.

    Tapi moga2 ketekunan Fitri Bintang Timur dalam penulisan tentang gender telah melahirkan kebajikan atas kritisisme saya ini. Mohon maaf bila ada kata2 yang kurang nyaman🙂 Saran saya, untuk ke depannya bisa digunakan kata ganti sapa yang lebih netral gender, misal, sebut saja nama langsung, “Rizki” atau “Fiat”.

    Demikian tambahan dari saya.
    Terima kasih kasih atas perhatian dan respon yang cukup panjang dari Fitri Bintang Timur, saya sangat senang dan mengapresiasi. Insyallah tanggapan dari saya akan segera menyusul.

    Wassalam,
    Fiat

    • fitri said, on October 11, 2009 at 1:20 pm

      Hehe saya kan mengambil kelaziman aja, bu Fiat.
      Andy Komnas Perempuan juga suka dianggap laki-laki kok, karena memang lazimnya nama Andi, Budi dan Rizki itu pria. Yang perempuan ada temen saya namanya Rizka.
      Maaf lho kalau menyinggung, memang saya bagian dari produk buku pelajaran bahasa Indonesia SD yang tulisannya “Budi bermain sepak bola dan Siti membantu ibu di dapur”. Kalimat ini banyak dikritisi sama feminis Indonesia untuk diganti sih, mungkin sekalian saja bu Fiat bilang ke mereka bahwa “What is in a name” kan, jadi ga usahlah cape2 protes buat diganti. Tapi ya ada yang menganggap nama itu prinsipil kan. Saran yang bagus untuk menjawabnya dengan nama, tapi takut tidak sopan.

      Mengenai paruh baya atau tidak, saya sih pikir itu cuma keformalan aja dan tidak mendukung kesukuan apapun untuk bilang “Mas” atau “Bang” yang juga kesannya sok dekat.

      Nampaknya tidak ada yang prinsipil dalam komentar kali ini. Jadi ya sekian saja tanggapan saya.

      Tabik,
      F

  5. Rizki Affiat said, on October 12, 2009 at 8:38 am

    Pertama-tama saya sebenarnya tidak merasa tersinggung, basically nothing personal, hanya feeling a little bit funny, though it reminds me a bit of a quite famous short fiction story about a female surgeon and her son’s accident🙂. Nama tentu signifikan, instead of “what’s in a name” – the thing is, “what’s the contextual and the so-called ‘text’ within the ‘name’ itself as a signifier” – but let’s put it aside anyway.

    Bergulir kembali pada jawaban Fitri Bintang Timur…(sejak Anda tidak keberatan untuk saya terus bertanya, maka saya hendak menanggapi🙂.

    Untuk prolog saya coba kutip sebuah argumen yang menarik tentang kuantitas perempuan,

    “The argument is that having a fairer representation of women in science will not actually solve the problem; science will continue to be discriminatory. Only a fundamental transformation of concepts, methods and interpretations in science will produce real change. Feminist scholars are asking for nothing less than a reorientation of the logic of scientific discovery.”
    – Ziauddin Sardar, ‘Thomas Kuhn and the Science Wars’

    Meski dalam hal ini Sardar bicara dalam konteks kuantitas perempuan dalam sains, yang dianggapnya tidak esensial dalam merombak tataran maskulin dalam sains itu sendiri, saya pikir ini cukup relevan dengan asumsi bahwa:

    Sektor pertahanan = maskulin
    Menambah kuota perempuan ke TNI = tidak esensial
    Sektor pertahanan = maskulin = untuk naik ke jenjang tinggi pembuat kebijakan harus sudah melalui tahap-tahap hirarkis = harus melalui prosedur dengan nilai-nilai maskulin

    Saya dan Anda sepakat bahwa negara secara genealogis adalah maskulin, terlebih lagi militer sebagai alat justifikasi kekerasan negara. Maka saya ibaratkan sektor pertahanan sebagai ‚sains’ – bila merujuk ke Sardar, karena pernyataan Sardar relevan untuk diterapkan ke dalam isu pertahanan, khususnya terkait konsep dan interpretasi dari kedua subjek ini (sains dan sektor pertahanan).

    Saya kutip argumen Anda,
    „Yang menjadi masalah adalah peraturan yang ada di tubuh TNI yang membatasi peran perempuan masuk ke dalam korps tempur menjadi dinding kaca bagi perempuan untuk naik jabatan menjadi penentu kebijakan. Padalah kebanyakan yang naik ke posisi strategis adalah yang dianggap “berjasa” dalam wilayah konflik dan DOM. Juga kesempatan sekolah yang lebih sedikit bagi perwira perempuan (seperti di Sesko, Secapa, dkk) akan mempersempit peluang perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan posisi sebagai pembuat keputusan.“

    Tantangannya, dengan demikian, yang saya tangkap dari argumen Anda:
    Sektor pertahanan = maskulin = perempuan masuk ke sektor pertahanan –> melalui proses hirarki yang patriarkis dan maskulin –> jumlah perempuan banyak  berpengaruh pada praktek di lapangan –> semakin banyak semakin membuka potensi untuk naik pangkat –> perempuan naik pangkat –> mengubah kebijakan.

    Menurut saya, sepakat dengan relevansi argumen Sardar, kuantitas perempuan dalam tubuh TNI bukan faktor perubahan yang esensial. Yang penting adalah membuka ruang bagi pembuat keputusan yang lebih tinggi di ranah politik untuk konteks perempuan di sektor pertahanan, yang menurut saya ada dalam posisi Menteri Pertahanan. TNI adalah alat pertahanan negara, dalam artian ia selalu ada dalam instruksi politik, sedangkan Departemen [Menteri] Pertahanan berfungsi sebagai perumusan kebijakan umum, pelaksanaan dan teknis di bidang pertahanan, termasuk di bidang pengawasan. Menurut argumen saya, hal ini lebih esensial.

    Tentu Indonesia sudah memiliki Juwono Sudarsono sebagai Menhan yang berasal dari kalangan sipil. Potensi yang penting untuk dipertimbangkan saat ini adalah diskursus tentang kepemimpinan perempuan sipil dalam kementrian pertahanan. Sebagai contoh adalah Elisabeth Rehn, mantan Menteri Pertahanan Finlandia (1990-1995). Sebagai menteri, ia tidak melewati karirnya sebagai anggota militer. Ia memiliki gelar sarjana dalam ekonomi dan politik serta menjadi anggota parlemen sejak tahun 1979. Dengan jabatan tingginya (yang notabene berposisi sebagai pembuat keputusan) ia telah berkontribusi pada ‚pengarusutamaan gender’ yaitu menggolkan undang-undang ‚sukarelawati’ (sukarelawan perempuan—maaf dengan term yg rada ‚maksa’), menjadi Special Rapporteur untuk HAM di Bosnia dan Herzegovina, serta aktif di PBB dan UNIFEM dalam persoalan perang dan perempuan.
    Contoh lainnya adalah Michele Alliot-Marie yang menjadi Menteri Pertahanan Perancis (2002-2007) dan kini menjadi Menteri Kehakiman, meneruskan jabatan yang diemban oleh Rachida Dati yang juga perempuan (dan keturunan Muslim) dari tahun 2007-2009. Michele memulai karirnya sebagai Menteri Sekertaris Negara untuk Pendidikan tahun 1986. Ia pun tidak memiliki karir militer.

    Argumen dengan menganalogikan kuantitas perempuan dengan konteks kulit hitam di Amerika Serikat sebagai militer menurut saya kurang relevan. Pertama, meski kelompok kulit hitam somehow diklasifikasikan sebagai ‚The Others’ – atau kelompok marjinal layaknya perempuan, namun persoalan diskriminasi gender memiliki nuansa yang berbeda. Kedua, kelompok kulit hitam yang Anda rujuk dalam konteks militer atau tentara di AS pasti mayoritas pria. Kultur maskulin itu masih tetap ada. Sedangkan perempuan sebagai gender (dan kelamin) memiliki karakternya sendiri.

    Dengan demikian, apa yang diistilahkan Sardar sebagai kebutuhan untuk melakukan transformasi konsep, metodologi dan interpretasi yang fundamental lebih efektif untuk melakukan perubahan ketimbang memasok lebih banyak personil perempuan ke dalam militer.

    Saya rasa Anda cukup sepakat dengan hal ini. Sebagaimana saya kutip jawaban Anda,

    “Jawabannya adalah sejauh itikad dari aktor-aktor di bidang ini untuk mau mengaplikasikan pemberdayaan perempuan di institusinya (impact-nya akan sebanyak effort-nya). Selain itu, dalam teori perubahan (change theory punya Lewin) umumnya proses perubahan dipicu oleh faktor luar, jadi bisa juga advokasi gerakan perempuan internasional mendorong pengarusutamaan gender di sektor hankam.”

    Bagaimana meng-‚ekstrak’-kan gerakan perempuan internasional mendorong pengarusutamaan gender di sektor hankam? Saya cukup sepakat dengan jawaban Anda yang „sejauh itikad dari aktor-aktor bidang ini mau mengaplikasikan“ dan adanya „perubahan [dari] faktor luar“ – selama itu tidak berujung pada tujuan untuk memasok lebih banyak perempuan ke militer.

    Selanjutnya, saya kutip tanggapan Anda perihal ‘horor yang spesifik bagi perempuan’,

    “Misalnya saja, perempuan yang diberitahu “jangan keluar malam-malam karena berbahaya” dan bukan “kalau mau keluar malam, lebihlah waspada” serta unsur bahayanya dikurangi, misalnya jalanan diberi lampu agar terang, dkk. Pola pikir yang sama harusnya diaplikasikan untuk memperkuat perempuan untuk menghadapi horor yang ada di area konflik dan agar bisa melindungi diri sendiri, memberikan penangangan bagi perempuan korban, dkk.”

    Saya sepakat dengan adanya upaya sinambung dari pemerintah dan masyarakat untuk persoalan ini, namun saya kurang bisa memahami analogi “agar bisa melindungi diri sendiri” dan “memberikan penanganan bagi perempuan korban” dalam konteks nilai-nilai perempuan di kondisi perang dan konflik serta kaitannya dengan horor yang dialami mereka. Saya beranggapan bahwa dalam kondisi perang atau konflik bukanlah tugas atau ‚imperatif’ perempuan untuk melindungi diri sendiri, namun murni tugas dari militer atau aparat keamanan yang terjun di area itu, sebagaimana poin nomor 3 dari Delapan Wajib TNI adalah ‚Menjunjung Tinggi Kehormatan Perempuan’ – kewajiban ini harus mendahului kemampuan perempuan di wilayah konflik untuk melindungi diri.

    Lalu apakah untuk mencegah adanya korban horor perempuan di wilayah konflik maka diperlukan peningkatan kuantitas personil militer perempuan? Menurut saya jawaban ‘iya’ masih sangat prematur, terburu-buru, dan membutuhkan sebuah perombakan yang berat dan kurang efisien di tataran interaksi pihak-pihak yang berkonflik, serta demografi dan geopolitik medan konflik.

    Menurut argumen saya, militer tidak bisa beroperasi tanpa nilai-nilai maskulinitas – dan apabila bisa, jawaban Anda masih cukup meragukan (“asal ada kemauan” – maaf, sedikit ahistoris).

    Demikian tanggapan dari saya.
    Sebenarnya ada hal lain juga yang hendak ingin saya kritisi, namun saya pikir cukup sampai disini dulu.
    Terima kasih banyak, Fitri Bintang Timur.
    (^_^)

  6. hany said, on January 2, 2010 at 7:45 am

    sejak kecil aku pengen sekali jadi tentara apalagi kowad tapi statusku yang tdk virgin membuatku mundur,semua memang salahku,tp klu pemerintah memberi kesempatan buat aku atau wanita lain yang punya bakat dan kemampuan serta niat untuk menjadi tentara nasional….makasih.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: