SECURITY STUDIES UPDATE

Mengawal Penataan Bisnis TNI

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on November 2, 2009

Oleh ADITYA BATARA GUNAWAN*

Pada pertengahan Bulan Oktober lalu, teka teki mengenai kelanjutan pengambilalihan bisnis TNI terjawab sudah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) no. 43/2009 tentang pengambilalihan bisnis TNI setelah tenggat waktu 5 tahun yang diamatkan oleh UU TNI no. 34 tahun 2004 hampir habis. Sayangnya, penerbitan Perpres tersebut justru mengundang permasalahan baru yakni tidak adanya aturan mengenai tenggat waktu penertiban bisnis TNI yang dimaksud dan pembentukan tim pengendali pengambilalihan bisnis TNI yang sampai sekarang masih digodok oleh Menteri Pertahanan (Lihat, Kompas, Kamis 15 Oktober 2009). Kekhawatiran besar yang muncul dari kedua permasalahan substansial dalam Perpres tersebut adalah kemungkinan tertundanya kembali proses pengambilalihan bisnis TNI dikarenakan adanya pergantian posisi kunci Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia bersatu jilid kedua. Meskipun Menteri Pertahanan yang baru, Purnomo Yusgiantoro, telah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi dalam tubuh TNI, namun hal tersebut masih perlu dibuktikan dan dalam hal ini penataan bisnis TNI menjadi ujian pertama bagi pemimpin baru di Departemen Pertahanan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa menata bisnis TNI bukanlah perkara mudah. Akan tetapi, konsistensi pemerintah menjadi kunci utama dalam isu tersebut. Tanpa adanya konsistensi dari pemerintah untuk secara aktif memfasilitasi dan mendorong penataan bisnis TNI secara terukur dan terarah maka persoalan bisnis TNI akan menjadi semakin berlarut-larut. Terkait permasalahan ini, maka setidaknya ada beberapa rumusan yang menurut penulis dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan penertiban bisnis TNI yang konsisten.

Clarity

Rumus pertama adalah kejelasan atau clarity. Selama ini, pemerintah masih belum menyentuh hal-hal yang sifatnya substansial dalam bisnis TNI. Hal ini terlihat dari tipologi bisnis TNI yang sifatnya sangat bersifat teknis yaitu langsung dan tidak langsung. Model bisnis langsung kemudian dikategorikan dalam bentuk perusahaan atau Perseroan Terbatas dan bisnis tidak langsung dikategorikan dalam bentuk koperasi atau yayasan yang berada dibawah institusi TNI. Meskipun demikian, pada kenyataannya mereduksi pola aktivitas ekonomi TNI menjadi langsung dan tidak langsung belumlah cukup. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang belum tersentuh oleh Perpres tersebut adalah keberadaan bisnis jasa pengamanan ilegal yang masih marak di masyarakat. Pada tahun 2006 misalnya, dari data yang diserahkan oleh Tim Supervisi Pengambilalihan Bisnis TNI kepada Departemen Pertahanan, tidak dicantumkan keberadaan jasa pengamanan oleh TNI lewat yayasan atau koperasi yang dinaunginya (detikNews, 9 Maret 2006). Padahal, pada November 2008, aparat Polda Jateng berhasil menjaring sebanyak 52 kendaraan Truk yang menggunakan jasa pengamanan ilegal yang melibatkan oknum TNI. Dari investigasi terhadap kendaraan tersebut ditemukan beberapa dokumen yang secara terang-terangan mencantumkan institusi koperasi teritorial TNI dan nama oknum TNI yang memberikan jasa pengamanan (Suara Merdeka, 17 November 2008) .

Bisnis jasa pengamanan ilegal yang melibatkan oknum TNI adalah bentuk bisnis militer yang paling sederhana dan paling berpotensi mengancam profesionalisme TNI sebagai aparat negara yang menyediakan rasa aman bukannya menjual rasa aman. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kejelasan dalam klasifikasi bisnis TNI sebelum implementasi di tingkat kebijakan.

Commitment

Setelah adanya kejelasan, maka tentunya diperlukan komitmen (commitment). Komitmen dalam konteks ini bukan hanya sebatas komitmen menertibkan bisnis TNI namun yang lebih penting lagi bagaimana menghentikan ketergantungan TNI terhadap pendapatan non-anggaran. Hal ini kemudian terkait dengan pertanyaan yang sangat substansial yaitu mengapa militer berbisnis? Jawabnya singkat,dukungan rezim yang berkuasa. Rezim yang berkuasa berperan sangat besar dalam membentuk karakter militer terutama dalam konteks ini karakter militer pebisnis. Oleh karena itu, jika pemerintah benar-benar berargumen bahwa mereka merepresentasikan pemerintahan kalangan sipil dan menjunjung tinggi demokrasi, maka Presiden harus bersikap secara tegas dan berkelanjutan mendorong proses penataan bisnis TNI secara cepat dan tepat. Membiarkan permasalahan bisnis TNI secara berlarut-larut hanya akan memberikan efek negatif pada pencitraan pemerintahan yang tengah berjalan saat ini.

Culture

Rumus terakhir yang tidak kalah penting adalah budaya (culture). Aktivitas ekonomi militer pada hakikatnya adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dalam institusi kemiliteran. Aktivitas ekonomi ini kemudian berkembang secara sistemik dan menjadi sebuah corporate culture (kebudayaan korporat) dalam tubuh militer. Seperti yang dikemukakan oleh Keesing dan Strathern (1998), kebudayaan adalah sistem ideal yang terdiri dari sistem pembagian ide, sistem konsep, aturan dan pemaknaan yang diekspresikan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya (p.16). Dalam konteks ini, maka dapat dipahami bahwa permasalahan bisnis militer adalah sebuah patologi sosial yang bersifat kompleks. Oleh karena itu, mengatasi permasalahan bisnis militer dalam institusi TNI memerlukan pendekatan secara holisitik yang melibatkan seluruh aspek dalam tubuh TNI mulai dari sistem rekruitmen, sistem evaluasi dan sistem manajemen yang profesional. Mengatasi permasalahan bisnis militer hanya dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit saja tidaklah cukup karena isu tersebut sudah menyangkut nilai-nilai kultural (cultural values) yang berkembang dan diberikan secara turun temurun dalam tubuh TNI. Artinya, internalisasi isu penataan bisnis TNI dalam sistem rekruitmen, pemberian sanksi yang tegas dalam sistem evaluasi dan model manajemen yang tidak bersifat patron-klien harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam penataan bisnis TNI.

Aspek kultur kemudian juga mencakup masyarakat di luar tubuh TNI. Aktivitas ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah dinamika permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang berlangsung untuk barang-barang ekonomi tertentu. Dalam hal ini aspek masyarakat (perseorangan/institusi) di luar tubuh TNI menjadi penting, karena mereka menjadi aktor-aktor yang kemudian mengisi nominal permintaan terhadap aktivitas ekonomi TNI. Keberadaan orang/institusi diluar TNI inilah yang turut memelihara keberlangsungan bisnis TNI. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya juga memperhatikan aspek kultur di masyarakat yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis TNI jika benar-benar ingin membentuk TNI yang profesional. Mungkin pemerintah dapat menerbitkan sebuah peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi pidana keras terhadap anggota masyarakat yang terlibat (baik itu pengguna jasa maupun pemodal) dalam aktivitas bisnis TNI.

Penutup

Secara umum, dari analisis diatas dapat dilihat bahwa persoalan bisnis militer pada dasarnya adalah persoalan ketersediaan barang publik, yaitu keamanan. Bisnis militer muncul ketika persediaan rasa aman di masyarakat mengalami defisit dan menuntut adanya alternatif. Oknum TNI kemudian muncul dengan menggunakan wewenang institusionalnya untuk menyediakan alternatif-alternatif pemenuhan rasa aman tersebut. Alasan klasik yang sering terdengar dalam isu bisnis TNI adalah minimnya kesejahteraan prajurit sehingga memaksa mereka untuk menyalahgunakan wewenang demi kepentingan bisnis. Akan tetapi, aktivitas ekonomi TNI saat ini bukan lagi merupakan persoalan minimnya kesejahteraan prajurit, namun sudah mengarah pada penyalahgunaan wewenang secara sistemik dalam tubuh TNI.

Dalam hal ini, ketiga rumusan (clarity, commitment, dan culture) mengenai penataan bisnis TNI di atas kemudian dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dan para stakeholders dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan wewenang yang sudah akut ini. Presiden SBY pada pidato pelantikannya menyatakan bahwa agenda utama dalam kabinet Indonesia bersatu adalah demokrasi, kesejahteraan dan keadilan. Tentunya, bisnis TNI dalam konteks ini memiliki arti strategis sebagai indikator pemerintah dalam peningkatan kualitas demokrasi dari sudut pandang hubungan sipil-militer, kesejahteraan dari sudut pandang ketersediaan barang publik dan keadilan dari sudut pandang kepastian hukum.

 

*Alumnus Peace and Conflict Studies Programme, University of St Andrews, UK.

Bibliografi

Ball, N. (2004), Reforming security sector governance, Conflict, Security & Development, Vol. 4(3), pp. 509-527.
Keesing, R. M. and Strathern, A. J. (1998), Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective, 3rd edition, London: Harcourt Brace College Publishers.
Syafrie: Bisnis Jasa Keamanan TNI Tidak Ada Dalam Laporan. detikNews, Kamis, 09 Maret 2006, Pukul 23:40 WIB.
Perpres Bisnis TNI Tanpa Tenggat, Kamis, 15 Oktober 2009, pukul 03:24 WIB, diakses dari,
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/15/03245915/perpres.bisnis.tni.tanpa.tenggat pada 25 Oktober 2009.
Terjaring, 21 Truk Pakai Jasa Pengamanan Ilegal, Harian SUARA MERDEKA, edisi
17 November 2008.

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. mutiara said, on November 5, 2009 at 10:53 am

    Tulisannya bagus -informatif dan analitis🙂 Saya banyak belajar. Dari tiga poin di atas, saya pikir yang paling krusial itu aspek nomor 3: budaya, karena sifatnya yang path-dependence dan “software” dari interpertasi kebijakan. Percuma ada code of conduct yang baik kalau dari aspek manusianya tidak berubah.

    Mungkin seleksi prajurit yang lebih kompetitif dan berbasis pada kualitas bisa jadi salah satu kunci perubahan. Tapi menurut Adit dalam jangka pendek apa kebijakan yang bisa memastikan reformasi budaya ini ?

  2. securitystudiesupdate said, on November 10, 2009 at 9:58 am

    Terima kasih atas responsnya mutiara. Soal strategi jangka pendek terkait faktor budaya, menurut saya adanya aturan pemerintah dalam bentuk UU yang melarang aktivitas bisnis TNI diperlukan. Aturan ini kemudian menekankan pada sanksi tegas terhadap masyarakat yang terlibat dalam aktivitas bisnis ilegal TNI.

    Mekanisme kontrol seperti ini tentunya lebih mudah untuk dilakukan mengingat kecilnya kemungkinan untuk mengintervensi mekanisme kontrol internal dalam tubuh TNI. Jika memang TNI sulit atau ragu dalam mengontrol personelnya maka memangkas kuantitas permintaan (demand) akan bisnis TNI menjadi solusi jangka pendek.

  3. rizkiaffiat said, on November 13, 2009 at 2:35 pm

    Merespon opini Ara tentang perlunya seleksi prajurit yang lebih kompetitif dan berbasis pada kualitas, menurut saya kehadiran Universitas Pertahanan Indonesia bisa jadi salah satu jalan signifikan ke arah itu. Univ Pertahanan Indonesia saya harap bisa benar-benar jadi upaya menemukan perpaduan atau titik interseksi antara perspektif/nuansa sipil dengan militer dalam studi pertahanan, dan mahasiswanya pun dicampur dari kalangan sipil maupun militer, tanpa diperbolehkan menggunakan atribut militer di dalam kampus (dan setahu saya ini ada somehow pertalian dengan studi pertahanan di ITB?). Mata kuliah yang tersedia juga mencakup tidak hanya hal-hal yang bersifat “militer” dalam artian konvensional (atau konservatif?) tapi juga kajian yg lebih luas. Jadi moga2 aja universitas ini bisa memberi outcome angkatan militer kita yang lebih berkualitas dan lebih berwawasan.

    Untuk Mas Adit, saya ingin bertanya 3 hal.

    (1) Revitalisasi TNI merupakan salah satu dari 15 program utama untuk 100 hari masa kerja KIB II, persoalan bisnis TNI juga disorot, nah Mas Adit kan nyinggung sedikit ttg Menhan baru kita si Pak Purnomo. Dengan Pak Purnomo menjabat, yg sempat mengaku tidak paham soal alutsista itu, dan dengan kompleksitas bisnis TNI yang udah berakar dari jaman Suharto, kira2 apa tantangan terberat untuk dia dalam menangani ini? dengan “clarity, commitment, and culture” — apakah ini seharusnya menjadi agenda yang lebih utama ketimbang soal kesejahteraan prajurit dan kenaikan gaji prajurit di wilayah perbatasan yang memang ditekankan Purnomo?
    (2) Di daerah konflik kita dengar bagaimana bisnis ilegal militer bermain disitu, termasuk “membunuh” rakyat sipil demi proyek mengamankan “perusahaan asing” atau “perdagangan senjata” — ini akut sekali, dan dengan tidak adanya tenggat waktu yang diberikan SBY untuk penertiban bisnis ini, saya pesimis dengan reformasi sektor pertahanan kita. Apa Mas Adit melihat secuil harapan untuk ini? adakah gejala2 keseriusan dari intern TNI sendiri untuk mereformasi selain daripada bersikap apologetik dan defensif terhadap kritikan dari LSM?
    (3) Sejauh mana Komisi I dan para anggotanya yang baru menunjukkan keseriusan ini? apakah sudah ada perbincangan RUU untuk ini?

    Makasih.
    – Fiat

  4. securitystudiesupdate said, on November 24, 2009 at 8:26 am

    Thanks buat komentar dan pertanyaannya fiat.
    Untuk pertanyaan pertama, saya pikir kita harus berhati-hati merefleksikan persoalan bisnis TNI semata-mata dengan isu kesejahteraan prajurit, karena ada potensi kita akan terjebak dalam sebuah model apologia yang berbahaya terhadap praktek ilegal tersebut. Pada intinya, Bisnis TNI adalah patologi institusional yang sudah kronis dan telah jelas terlihat bahwa bisnis TNI lebih banyak mudharatnya buat kesejahteraan prajurit karena pola ‘nyetor’ pada atasan yang menghiasinya.

    Persoalan peningkatan kesejahteraan prajurit di perbatasan saya pikir itu bagus dan juga bisa jadi salah satu media untuk menguji apa benar kesejahteraan prajurit jadi variabel utama dalam bisnis TNI. Sudah menjadi rahasia umum bahwa prajurit di perbatasan itu, banyak oknum prajurit TNI yang ‘terpaksa’ terlibat penyelundupan ilegal. Beberapa tahun lalu, seorang teman dari Kontras pernah bercerita pada saya bahwa dari hasil investigasi mereka, banyak prajurit TNI yang menjaga perbatasan terlibat aktif dalam penyelundupan BBM (bahkan Indomie) di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan ini sudah bersifat struktural dalam artian bukan kesejahteraan lagi yang dipertaruhkan tapi model pengayaan individu2 TNI tertentu di perbatasan, kalo istilah sosialnya itu ‘ngobyek’.

    Budaya ‘ngobyek’ ini terkadang susah untuk dihilangkan, apalagi jika sudah diinstusionalkan. Jadi meskipun, pendapatan aparat sudah ditingkatkan..kultur tersebut belum tentu hilang karena sudah menjadi ritual institusional. Hemat saya, pengambilalihan (jika perlu penghapusan) segala jenis bisnis TNI adalah persoalan mendesak karena ini adalah satu-satunya ranah non-militer yang masih dikuasai oleh TNI pasca reformasi.

    Kedua,Permasalahan dengan reformasi TNI saat ini adalah mereka mendengarkan LSM. Namun, untuk sampai pada tahap memikirkan atau bahkan bertindak itu masih sangat jauh. Terlepas dari hal tersebut, harapan masih ada…secara konstitusional sudah ditetapkan bahwa militer harus berada dibawah dephan someday in the future…nah..ini yang harus didorong secara terus menerus terutama Presiden nya. Seperti yang saya bilang dalam tulisan saya, perilaku bisnis TNI itu kan tidak bisa dilepaskan dari dukungan rezim yang berkuasa…jika hingga sekarang masi ada TNI yang berbisnis..berarti presiden hanya omong kosong dong soal wacana demokrasi yang diperjuangkannya.

    Ketiga, sebagian besar anggota komisi 1 ini kan masih newbie…mereka masih meraba-raba soal bisnis militer bahkan isu2 RSK lainnya. Meskipun ada beberapa mantan petinggi TNI dalam komisi 1, saya ragu mereka memiliki kapabilitas untuk bertindak progresif.
    Permasalahan lainnya (seperti yang sering didiskusikan dengan teman2 LSM), adalah minimnya rasa percaya diri politisi sipil untuk mendorong atau mengkritisi TNI. Ini sebagai efek dari image TNI yang cenderung ekslusif yang kemudian menjadi tembok besar bagi isu2 demokratisasi dan ham pada umumnya (Fiat bisa refer ke artikel Haripin soal citra militer di FB nya).
    Terkait juga dengan hal ini adalah tingginya dinamika politik di komisi 1. Teman2 staf ahli di Komisi 1 pernah bercerita pada saya bahwa biasanya dalam rapat penentuan anggaran pertahanan itu yang sering diperbincangkan adalah relevansinya terhadap konstituen mereka (kelompok tertentu) bukan pada peningkatan profesionalitas TNI. Akibatnya, tidak ada keberlanjutan efektifitas anggaran di kemudian hari.

    Sekian dan terima kasih.

    Aditya

  5. Anton Rizki said, on December 15, 2009 at 9:24 am

    Terima kasih untuk artikel yang informatif ini. Namun ada satu pertanyaan saya mengenai apa yang disebut sebagai “bisnis” TNI.

    Aditya menyebutkan contoh “bisnis” jasa pengamanan dan “bisnis” penyelundupan yang dilakukan oleh TNI. Saya masih bingung apakah kegiatan tersebut, yang jelas memang menghasilkan profit, dapat dikategorikan sebagai “bisnis” yang dimaksud dalam perpres pengambilalihan bisnis TNI (yang jujur saja saya belum baca).

    Saya merasa bahwa kegiatan jasa pengamanan dan penyelundupan merupakan masalah kriminal yang melibatkan oknum TNI, sehingga tidak pada tempatnya untuk diatur oleh perpres itu. Lantas, adakah peraturan-peraturan UU atau internal TNI yang mengatur persoalan seperti ini? Jika ada, saya rasa UU/peraturan tersebut sudah dapat digunakan sebagai dasar untuk menghilangkan praktik-praktik “bisnis” ilegal.

    Salam.

    Anton


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: