SECURITY STUDIES UPDATE

Jalur Gaza: Ekonomi-Politik Terowongan Bawahtanah

Posted in Cakrawala SSU by securitystudiesupdate on January 1, 2010

Oleh MUHAMAD HARIPIN*

Orang bijak berkata, “Selalu ada kesempatan di dalam setiap kesempitan.” Para pebisnis ‘terowongan bawahtanah’ antara Jalur Gaza dan Mesir pasti setuju dengan petuah tersebut.

Di tengah situasi blokade Jalur Gaza oleh pemerintah Israel yang dibantu Mesir, para pebisnis melihat peluang emas di dalam kebutuhan rakyat Palestina terhadap komoditas atau barang-barang. Sebelum blokade, masyarakat Jalur Gaza mendapatkan kebutuhannya melalui pasar yang menerima pasokan dari intra-Palestina sendiri, Mesir atau Israel. Rakyat di Jalur Gaza, terutama golongan muda, pun bisa bekerja –misalnya- sebagai buruh di Israel atau Mesir serta mendapat upah. Namun keadaan berubah drastis pada tahun 2006, Israel mengepung dan menutup jalur keluar-masuk Jalur Gaza sebagai respon atas kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif Palestina. Israel mengenal Hamas sebagai organisasi radikal yang anti-Israel. Pada waktu itu Hamas mendapat dukungan kuat dari masyarakat Jalur Gaza.

Blokade Jalur Gaza memutus dinamika permintaan dan penawaran, atau ‘perdagangan,’ Jalur Gaza. Masyarakat sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup. Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah pengangguran di kalangan muda Palestina menjadi sekitar 40 persen (BBC News, 09/10/09). Bagi pebisnis, yang berarti para pemilik modal dan mereka yang memiliki spirit kewirausahaan, tidak ada tempat dan waktu yang lebih baik bagi mereka untuk memulai bisnis selain di Jalur Gaza pada era blokade. Di satu sisi ada permintaan (demand) dari masyarakat Jalur Gaza dan tersedianya buruh atau sumber daya manusia (baca: pengangguran). Pada sisi lain terdapat penawaran (supply) yang agak bermasalah namun bisa cepat diselesaikan karena pemasok –yang juga pebisnis- selalu siap-sedia mengirim serta menjual komoditas.

Selanjutnya, tersisa dua masalah yang harus dibereskan dan nampak sedikit lebih rumit dibandingkan masalah penawaran, yaitu jalur distribusi atau akses dan pasar (market). Dua masalah tersebut menjadi awal kisah ‘ekonomi-politik terowongan bawahtanah Jalur Gaza-Mesir.’

Terowongan bawahtanah

Terowongan bawahtanah di Jalur Gaza, khususnya di kota Rafah, sebenarnya telah dibangun sejak Intifada I pada dekade ’80-an. Pada saat itu jumlah terowongan masih terbatas dan hanya digunakan untuk tujuan khusus serta rahasia, misalnya pengiriman senjata bagi pejuang Palestina.

Seiring dengan makin gawatnya konflik Israel-Palestina pada awal abad ke-21, terjadi peningkatan kebutuhan akan terowongan bawahtanah yang dapat menghubungkan Jalur Gaza dengan dunia luar. Pada tahun 2006, seperti telah disinggung di atas, Israel memblokade Jalur Gaza. Arus keluar-masuk manusia maupun barang hampir terputus total. Dari yang asalnya pada tahun 2004, 33.000 ribu penduduk Jalur Gaza terutama pengungsi dapat memasuki Israel untuk bekerja atau membeli makanan, pada tahun 2006 pemerintah Israel kemudian membatasi hanya 5.000 penduduk yang diperbolehkan ke Israel (AlJazeera, 09/09/08). Selanjutnya, pada tahun 2007 Israel memblokade sama sekali Jalur Gaza, bersamaan dengan pembentukan pemerintahan bersama Hamas-Fatah di Palestina. Pada bulan Desember 2008, pemerintah Israel menjalankan serangan militer Operation Cast Lead ke Jalur Gaza yang menyebabkan penduduk semakin menderita. Rentetan peristiwa di atas benar-benar mengisolasi masyarakat Jalur Gaza. Dengan demikian tidak terlalu berlebihan kiranya Jalur Gaza kemudian dijuluki sebagai ‘penjara terbesar di dunia.’

Di tengah situasi blokade, penduduk Jalur Gaza harus memutar otak agar mereka bisa bertahan hidup. Solusinya kemudian adalah menggunakan serta membangun kembali terowongan bawahtanah, terutama di kota Rafah yang berbatasan dengan negara Mesir. Terowongan yang ada serta beroperasi diperkirakan berjumlah 1.000 hingga 3.000. Tidak ada angka pasti berapa jumlah terowongan yang ada. Satu laporan menyebutkan bahwa pada tahun 2008 di kota Rafah terdapat 750 terowongan yang resmi –artinya, tercatat di pemerintah (Spiegel, 29/10/2008). Sementara itu, laporan lain menyebutkan jumlah terowongan yang sebenarnya mencapai 3.000, namun sejak terjadi Operation Cast Lead terowongan yang masih berfungsi tersisa 150 (Reuters, 19/11/09). Sebagian besar terowongan digunakan untuk jalur distribusi barang-barang impor, misalnya bensin, obat-obatan, coklat, hingga mobil, dari Mesir. Pemerintah Israel menyatakan bahwa terowongan juga digunakan oleh Hamas untuk meraih senjata dan perlengkapan membuat rudal.

Terowongan-terowongan yang menghubungkan kota Rafah, Jalur Gaza, dengan Mesir memiliki kedalaman sekitar 15 hingga 30 meter dan panjang 800 sampai 1.400 meter. Biaya yang diperlukan untuk membuat satu terowongan adalah $100.000 dengan jangka waktu pengerjaan 6 bulan –hingga terowongan benar-benar siap digunakan. Terowongan-terowongan tersebut dibuat oleh mereka yang saya sebut ‘pebisnis terowongan bawah tanah.’

Saya membagi pebisnis terowongan bawahtanah antara Jalur Gaza dan Mesir dalam dua kelompok. Pertama adalah pebisnis yang membuat atau menjual jasa penggunaan terowongan (operator). Mereka merupakan investor/pemodal yang membiayai pembangunan (atau pengerukan?) terowongan. Kedua adalah pebisnis/penjual komoditas atau pengguna jasa terowongan. Mereka merupakan pedagang, baik orang Palestina maupun Mesir, yang menggunakan terowongan sebagai jalur keluar-masuk atau distribusi komoditas. Para pedagang dari Mesir tampaknya layak menyandang gelar ‘importir,’ karena terowongan menghubungkan dua negara/wilayah (Jalur Gaza, Palestina dan Mesir).

Sebelumnya, patut dicatat terlebih dahulu bahwa para operator dan pedagang terowongan ini selalu menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi membantu kehidupan masyarakat Jalur Gaza. Saya tidak memiliki kesangsian sedikit pun terhadap niat mulia mereka. Namun hal yang kemudian menjadi menarik untuk diselami adalah bagaimana aktivitas dan keuntungan yang diperoleh para pebisnis tersebut.

Para ‘pebisnis terowongan bawahtanah’ ini sebenarnya mendapat untung besar dari ‘kesempitan’ blokade Israel. Pendapatan dari menyewakan jasa terowongan bawahtanah adalah $25.000 per bulan, sehingga balik-modal dari ongkos pembuatan terowongan dapat diraih dalam kurun waktu empat bulan. Selain itu, operator terowongan bawahtanah pun memasukkan komponen ‘biaya pengiriman’ yang besarnya bisa mencapai 50 persen dari harga komoditas penjual pertama. Keuntungan yang sama diraih oleh para pedagang di kota Rafah serta importir dari Mesir. Sejak berlangsung blokade total oleh Israel, komoditas yang tersedia di Jalur Gaza hanya berasal dari Mesir karena Israel melarang pengiriman komoditas Israel ke Palestina. Memanfaatkan keadaan tersebut, para importir Mesir ini menaikkan harga barang-barang hingga dua kali lipat dari harga awal. Harga yang melambung tinggi ini mesti ditanggung oleh para pembeli alias penduduk Jalur Gaza yang tidak memiliki banyak pilihan, selain membeli dari para pedagang tersebut.

Dalam praktek bisnis normal, penentuan ‘harga’ terdiri dari banyak komponen. Komponen yang ada tidak hanya ongkos produksi, melainkan juga risiko, prestise, pemasaran, dll. Di Jalur Gaza pun berlangsung praktek kurang lebih sama. Hanya saja di Jalur Gaza berbagai komponen tersebut berada dalam konteks yang ‘abnormal.’ Harga komoditas lebih ditentukan oleh risiko. Apa yang dimaksud risiko merujuk kepada kemungkinan kegagalan transaksi oleh faktor pasar maupun non-pasar. Beberapa faktor non-pasar yang bisa disebut, di antaranya adalah terowongan yang runtuh, serangan udara oleh Israel, dan serangan gas beracun atau banjir-buatan oleh Mesir terhadap terowongan bawahtanah. Risiko ini diemban oleh para pebisnis dan para pekerja kasar pengeruk tanah. Selama kurun waktu 2007-2009, 120 pekerja tewas berkaitan dengan risiko-risiko tersebut dan aktivitas distribusi pun terhenti sementara (Time, 13/10/09).

Kondisi kehidupan yang sulit sedari awal serta sempitnya kesempatan meraih pekerjaan layak membuat kalangan pengangguran di Jalur Gaza meminggirkan risiko-risiko yang ada untuk menjadi pekerja di terowongan bawahtanah (Kompas, 23/12/09). Pasca-Operation Cast Lead, terowongan-terowongan bawahtanah yang sebelumnya digempur habis-habisan kemudian kembali beroperasi. Para pekerja pun bersedia bekerja di tempat itu meski tanpa adanya asuransi kematian, jaminan keselamatan kerja, dan kepastian upah dari majikan. Para pekerja tersebut memang dijanjikan akan mendapat upah $28 hingga $150 per hari namun dalam kenyataannya para majikan seringkali ingkar. Oleh karena itu Dewan Kota Rafah, sebagai contoh, mengharuskan para operator terowongan untuk melakukan registrasi dan membayar pajak agar bisa diawasi, serta Hamas berperan sebagai otoritas serta melakukan patroli di daerah operasional terowongan bawahtanah guna, salah satunya, menampung keluh-kesah para pekerja yang merasa dirugikan.

Pada titik ini, tampaknya para pebisnis terowongan bawahtanah Jalur Gaza memiliki watak yang sama dengan pebisnis di manapun. Terlepas dari adanya niat tulus untuk membantu, mereka juga berjuang keras agar ‘kerja sosial’ membantu orang lain juga meningkatkan keuntungan. Dalam sistem pasar, atau katakanlah ‘kapitalisme,’ sistem seperti itulah yang niscaya dijalankan. Keuntungan, kewirausahaan, perputaran modal, kepemilikan alat-alat produksi, dan pengambilan nilai-lebih (surplus value) adalah elemen-elemen inti kapitalisme, tak terkecuali untuk konteks ruang-waktu Jalur Gaza. Hal yang mungkin membedakan adalah tempat atau medium berlangsungnya sistem tersebut bekerja. Di belahan dunia yang lain, termasuk misalnya Indonesia, pebisnis melangsungkan aktivitasnya di ‘atastanah,’ terbuka, dan terlihat. Namun di Jalur Gaza, keadaan sebaliknya yang terjadi. Mereka beraktivitas dan berdagang di ‘bawahtanah’ melalui terowongan. Pasar tempat terjadinya transaksi pun disebut ‘pasar gelap’ (black market) dengan barang-barang selundupan.

Belum cukup dengan harga komoditas yang tinggi dan tidak membayar upah pekerja, tersiar kabar juga bahwa para pebisnis ‘terowongan bawahtanah’ memiliki kepentingan untuk membuat situasi Jalur Gaza tetap berada pada keadaan sekarang (status quo). Mereka adalah pihak yang diuntungkan oleh blokade Israel. Tanpa blokade, terowongan bawahtanah tidak akan dibutuhkan lagi dan bisnis pun akan kolaps seketika. Para pebisnis ‘terowongan bawahtanah’ diduga berkolaborasi dengan (atau membajak?) para pejuang Palestina untuk terus menyerang Israel dengan rudal (AlJazeera, 09/09/08). Dengan begitu, Israel akan menerapkan blokade terhadap Jalur Gaza secara lebih ketat dan bisnis terowongan pun akan terus berjalan.

Penutup

Bagaimanapun, saya sendiri sulit untuk memercayai kabar tentang pebisnis terowongan bawahtanah yang memilih kondisi status quo. Saya pikir mereka justru akan lebih bahagia apabila blokade Israel dihentikan serta perdagangan bisa kembali dilangsungkan secara normal. Pandangan ini menjadi batas bagi analisis kelas dengan pendekatan Marxis dalam melihat fenomena ekonomi-politik terowongan bawahtanah Jalur Gaza-Mesir. Adalah suatu kekeliruan apabila pandangan bahwa para pebisnis selalu ditakdirkan menjadi antagonis dalam drama ‘eksploitasi manusia atas manusia,’ diterapkan di Jalur Gaza. Hal itu dikarenakan para pebisnis ‘terowongan bawahtanah’ pun sebenarnya dikuasai oleh pihak lain. Terdapat pra-kondisi di mana pebisnis tidak dapat memikirkan dirinya sendiri demi keuntungan. Mereka terikat secara sosio-kultural dan senasib-sepenanggungan dengan masyarakat Jalur Gaza, dan Palestina secara umum, yang sama-sama dijajah oleh Israel. Ketika dihadapkan kepada ‘musuh bersama’ Israel, saya pikir analisis kelas akan menjadi tidak relevan karena subjek ‘pebisnis’ dan ‘pekerja’ melebur dalam kesatuan identitas pejuang Palestina. Oleh karena itu, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa relasi asimetris di antara pebisnis, pekerja, dan penduduk dalam konteks terowongan Jalur Gaza-Mesir adalah sebuah ‘eksploitasi sementara.’ Jawaban atas pertanyaan ini memerlukan kajian lebih lanjut.

Poin selanjutnya adalah apa yang terjadi dengan dan menjadi latar belakang terowongan bawahtanah Jalur Gaza-Mesir selalu berkaitan dengan blokade Israel. Namun hal ini bukan berarti bahwa ketika blokade dihentikan, maka keadaan akan sepenuhnya memuaskan bagi semua pihak: harga barang turun dan pekerja mendapat jaminan keselamatan. Hal yang terjadi akan berlangsung lebih rumit dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dalam bidang politik, urusan di antara Fatah dan Hamas tidak kunjung selesai padahal kekompakan dua aktor ini akan memegang peran kunci dalam penyelesaian konflik. Selain itu, Palestina pun tidak memiliki dukungan sekuat dukungan yang diperoleh Israel dari Amerika Serikat. Sampai saat ini bangsa Arab masih sulit untuk mencapai konsensus dalam memberikan dukungan bagi Palestina. Terowongan bawahtanah tampaknya masih akan menjadi elegi Jalur Gaza untuk beberapa waktu ke depan.

Poin terakhir adalah pandangan umum mengenai akhir blokade Israel dan prospek kemerdekaan Palestina dari sudut pandang kapitalisme global. Terowongan bawahtanah Jalur Gaza-Mesir bisa menjadi ilustrasi: bagaimanakah konstelasi ekonomi-politik para pebisnis global terhadap kelanjutan atau akhir konflik Israel-Palestina. Siapa yang menginginkan konflik Israel-Palestina terus berlangsung (status quo), dan siapa yang menginginkan sebaliknya: perdamaian. Dengan kata lain, siapa yang untung, dan siapa yang rugi.

* Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pertahanan ITB


5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. desainbambu said, on January 2, 2010 at 12:09 pm

    good info

  2. desainbambu said, on January 2, 2010 at 12:15 pm

    info yang sangat menarik. Belum saya temukan sebelumnya. saya sendiri juga alumni ITB, walaupun dari jurusan arsitektur. Saya menulis semua tentang isi kepala saya dan minat saya dalam http://pecahkepalaku.blogspot.com/ , diantaranya tentang militer dan politik. Mungkin ke depan kita berhubungan pada minat yg sama terutama ttg militer dan politik.

  3. securitystudiesupdate said, on January 2, 2010 at 2:10 pm

    tentu saja. kalau mau submit artikel juga boleh.

  4. mutiara said, on January 3, 2010 at 3:03 pm

    Artikel yang menarik dan informatif ! Ulasan tentang para pebinis terowongan jalur gaza ini tampaknya akan lebih provokatif kalau diperluas dalam kerangka human security – irregular economy, mirip dengan negara-negara Central and Eastern Europe

  5. securitystudiesupdate said, on January 3, 2010 at 3:55 pm

    terima kasih atas sarannya🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: